Obral HGU 190 Tahun, Jokowi Merusak Komitmen Kedaulatan Negara

“Aturan HGU hingga hampir 200 tahun itu potensial merugikan negara, dan merusak komitmen kedaulatan,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Senin (15/7).

Di sisi lain Dedi menilai ambisi Jokowi membangun IKN juga tidak masuk akal, jika harus mengobral Tanah Air hingga ratusan tahun kepada investor.

Menurutnya, hal itu mengarah pada pelanggaran konstitusi, terutama Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Ambisi Jokowi membangun IKN tidak rasional dan cenderung melanggar konstitusi, dan ini untuk kali kesekian Jokowi melanggar,” sesal pengamat politik lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

“Tentu memprihatinkan, Jokowi seolah kehilangan wibawa dalam mencari dan menarik investor. Jangan sampai investor jauh lebih berkuasa di negara ini dibanding pemerintah,” tegas Dedi lagi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Kamis, 11 Juli 2024, untuk menjalankan perintah UU 21/2023 tentang IKN. Dalam beleid Perpres 75/2024 memuat 14 Pasal terkait percepatan pembangunan IKN.

Dikutip redaksi, Perpres itu juga memuat aturan pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan hak pakai bangunan IKN kepada para investor.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 9. Pada ayat 1 pasal itu, Otorita IKN memberi jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali satu siklus kedua kepada pelaku usaha melalui perjanjian.

Siklus perpanjangan hak guna dan hak pakai investor termuat pada Pasal 9 ayat 2, di mana investor bisa menggunakan HGU hingga 190 tahun dengan perpanjangan juga HGB selama 160 tahun dengan perpanjangan.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi poin a Pasal 9 ayat 2, dikutip Jumat (12/7).