.jpg)
Abdul Halim Iskandar Masuk Daftar Layak Reshuffle, IPO: Masih Banyak Yang Lebih Bersih
Nama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDDT), Abdul Halim Iskandar, dinilai sangat layak dicort dari Kabinet Indonesia Maju. Hal itu menyusul kabar adanya dugaan ju..
Perubahan BKPM Tidak Relevan, Investasi Dipengaruhi Indonesia Di Mata Internasional
Ide soal pentingnya mengubah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi dinilai tidak relevan. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengata..
Banyak Menteri Mengecewakan Publik, Reshuffle Kabinet Jokowi Sah Dilakukan
Jika pemerintahan Joko Widodo kinerja menterinya tidak sesuai dengan harapan, reshuffle kabinet tenu sah dilakukan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurn..
4 Pos Kementerian Paling Diinginkan Untuk Direshuffle, Salah Satunya Kemenkumham Yang Dipimpin Yasonna Laoly
Survei Indonesia Political Opinion (IPO) catatkan penilaian publik terhadap urgensi pergantian menteri jilid II, ada sejumlah nama menteri di tiap-tiap pos kementerian yang paling banyak diharapkan p..
Tujuan Akhir Elite Sowan Politik Ke Gibran Adalah Dekati Jokowi
Sowan elite politik mulai petinggi partai dan menteri ke Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka dinilai masih sebast politik pop yang bermuara pada pencitraan semata. Demikian pendapat Direktur Eksekut..
Sayang Jika Elite Berlaku Simbolis, Sementara Kebijakannya Tak Pernah Berdampak Pada Masyarakat
Penanganan banjir bandang yang menimpa sejumlah wilayah di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan NTB tidak bisa diselesaikan secara simbolis belaka. Diketahui, Mensos Tri Rismaharini marah-marah kep..
Jika Sikapi Putusan Menkumham Dengan Jalur PTUN, Moeldoko Akan Perburuk Citranya
Kepala Staf Kepresidenan dinilai akan memperburuk citranya jika memilih jalur PTUN menyikapi penolakan hasil kongres luar boasa (KLB) Sibolangit oleh Kemenkumham. Direktur Eksekutif Indonesia Politic..
Usulan Gibran-Zita Anjani Untuk Pilgub DKI Tunjukkan Kegenitan Politik PAN
Usulan Viva Yoga Mauladi soal paket Gibran Rakabuming Raka-Zita Anjani untuk maju Pilgub DKI disebut sebagai sebuah kegenitan politik PAN. Demikian pendapat Direktur Eksekutif Indonesia Political Opi..
Kerap Tak Konsisten, Publik Sulit Percaya Jokowi Tidak Impor 1 Juta Ton Beras
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan impor hingga buan Juni 2021. Jokowi meminta publik menghentikan perdebatan tentang rencana impor satu juta ton. Direktur Eksekuti..
Mudik Dilarang Tapi Pariwisata Dibuka, Dedi Kurnia: Jangan Hanya Komoditas Politik
Keputusan Pemerintah melarang mudik 2021 dinilai kontradiktif. Pasalnya, di satu sisi pemerintah melarang mudik namun di sisi yang lain membuka sektor pariwisata. Atas dasar itu, Direktur Eksekutif I..
Butuh Modal Besar Dan Pengaruh Dominan Untuk Jadi Pengganti Megawati
Sosok pemimpin PDI Perjuangan di luar trah Soekarno rasanya mustahil untuk dilakukan selama Megawati Soekarnoputri masih aktif di dunia politik Indonesia.Begitu yang disampaikan pengamat politik Dedi..
Partai Paling Stabil, Wajar ELektabilitas Golkar Melejit
Melejitnya perolehan suara Partai Golkar dalam survei terbaru disinyalir karena partai berlambang beringin paling stabil ketimbang yang lainnya. Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia Po..
Dedi Kurnia: Oligarki Konglomerat, Faktor Jokowi Lamban Sikapi Manuver Moeldoko Caplok Demokrat
Diamnya Presiden Joko Widodo disinyalir karena ada perpaduan oligarki konglomerat yang menjadi backing politik pencaplokan Partai Demokrat oleh Moeldoko. Demikian analisa Direktur Eksekutif Indonesia..
Ini Jalan Bijak Agar Moeldoko Tidak Semakin Rugi
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dinilai telah mengalami kerugian bertubi-tubi usai dirinya mendapat penobatan sebagai ketua umum oleh sekelompok orang yang menggelar Kongres Luar Biasa (KL..
RUU ITE Tidak Masuk Prolegnas 2021 Tanda Jokowi Tidak Serius Mau Hapus Pasal Karet
Presiden Joko Widodo tidak bersungguh-sungguh ingin merevisi pasal karet yang ada di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ini lantaran tidak adanya daftar RUU ITE dalam Prolegnas Prioritas 20..
