Bukan Hal Baru, Indonesia Tidak Memerlukan "Wajah Baru Indonesia" Versi Jokowi
Indonesia tidak memerlukan wajah baru Indonesia seperti yang diinginkan Presiden Joko Widodo. Yang diperlukan adalah meneruskan rupa yang sudah direncanakan oleh para pendiri bangsa.Demikian disampai..
Setahun Pemerintahan, Peran Wapres Minim Karena Jokowi One Man Show
Pada periode kedua masa pemerintahan Joko widodo, peran Wakil Presiden Maruf Amin dinilai minim, karena selama satu tahun ini publik hanya disuguhkan oleh kegiatan-kegiatan Presiden Jokowi. Kine..
Karena Gaduh, Publik Tidak Tahu Apa Yang Sudah Dicapai Setahun Jokowi
Tiga hari lagi atau 20 Oktober nanti pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tepat berumur satu tahun. Namun, lantaran kegaduhan yang terjadi sepanjang pemerintahan Jokowi di periode kedua ini membuat pu..
Petinggi KAMI Ditahan, Dedi Kurnia Syah: Yang Layak Ditangkap Kriminal Bukan Kritikus Kebijakan
Ditangkapnya petinggi tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Syahganda Nainggolan karena hanya cuitan menolak omnibus law mendukung demonstrasi buruh akan memantik kisruh berkepanjangan.B..
Sejumlah Tokoh KAMI Ditangkap, Dedi Kurnia Syah: Bisa Pengaruhi Kepercayaan Publik Terhadap Komitmen Keterbukaan Pemerintah
Presiden Joko Widodo seharusnya bisa mencegah penangkapan terhadap rakyat yang kritis, seperti yang dialami sejumlah tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).Begitu disampaikan oleh Direktur..
SBY Dituding Sosok Di Balik Aksi Tolak UU Cipta Kerja, Pengamat: Jangan Sampai Aksi Tuduh Membiaskan Substansi Kritik
Pemerintah Joko Widodo dan simpatisannya seharusnya menerima dan terbuka adanya kritik atas pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja.Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political O..
Berisiko Terhadap Posisi Kepresidenan, Jokowi Harus Segera Ambil Sikap
Presiden Joko Widodo didesak untuk bertanggungjawab dan segera mengambil sikap atas terjadinya pergerakan massa buruh, mahasiswa, dan masyarakat yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berujung ..
Presiden Mesti Paham, Kegaduhan Justru Lebih Sering Datang Dari Pemerintah
Polemik dan kegaduhan lebih banyak muncul dari argumentasi yang disampaikan oleh pemerintah.Begitu yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menangg..
Imbauan Pengibaran Bendera Setengah Tiang Dari KAMI Tidak Etis
Imbauan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang menjelang peringatan G30S/PKI dianggap berlebihan dan tak etis.Direktur Eksekutif Indonesia Po..
Seribu Luhut Sekalipun Tidak Akan Bisa Tangani Corona, Jika …
Presiden Joko Widodo diminta segera melakukan evaluasi diri dalam menangani sebaran wabah corona. Sebab, konsistensi sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah.Begitu kata Direktur Eksekutif Indon..
Menunda Pilkada Akan Sia-sia, Selama Penanganan Pandemi Masih Datar-datar Saja
Menunda penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 bukanlah perkara tunggal yang bisa menyelesaikan masalah.Justru yang tak kalah penting adalah bagaimana cara pemerintah menangani pandem..
Reputasi Nadiem Makarim Bakal Rusak Jika Pelajaran Sejarah Dihapuskan
Reputasi Nadiem Makarim terancam sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan karena berencana akan menghapus mata pelajaran sejarah ditingkat SMA.Jika benar, resiko menghapus sejarah dari kurikulum sek..
Sekarang Bukan Waktunya Minta Pilkada Ditunda, Tapi Menuntut Pembuktian KPU
Wacana penundaan Pilkada Serentak 2020 tidak pantas untuk didengungkan. Kini adalah waktunya penyelenggara pemilu menyelesaikan tugas tanpa merugikan negara dan juga rakyatBegitu kata Direktur Ekseku..
Bukan Bicara Penundaan Pilkada, Tetapi Beranikah KPU Diskualifikasi Paslon Pelanggar Protokol Corona?
Pasca Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif Covid-19, isu penundaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada menyeruak.Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia..
Lockdown Masih Bisa Jadi Alternatif Sebelum Pilkada 2020 Digelar
Banyak pihak meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena kasus pandemi Covid-19 semakin memburuk di Indonesia.Direktur Eksekutif Indones..
