MUI: Jangan Sampai Konser “Till The Whole World Knows” Jadi Sarana Propaganda Zionisme

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan informasi mengenai konser tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat lantaran muncul dugaan adanya keterkaitan dengan dukungan terhadap Israel dan agenda Christian Zionism. 

Namun, ia menegaskan perlunya verifikasi agar sikap yang diambil tidak didasarkan pada informasi yang belum terkonfirmasi.

“Apabila benar bahwa konser tersebut membawa, mempromosikan, atau menjadi bagian dari agenda dukungan terhadap Israel, maka hal tersebut patut mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat Indonesia,” kata Sudarnoto dalam pernyataan sikapnya, dikutip Jumat, 2 Oktober 2026.

Sudarnoto menilai, kegiatan publik seperti konser musik perlu dipastikan tidak menjadi ruang untuk menyisipkan agenda politik yang berpotensi memicu keresahan. 

Terlebih, masyarakat Indonesia memiliki solidaritas yang kuat terhadap Palestina dan pemerintah Indonesia secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Karena itu, Sudarnoto meminta Polri dan aparat terkait melakukan pemantauan terhadap rencana penyelenggaraan konser tersebut. 

Langkah tersebut bukan untuk membatasi kebebasan berekspresi maupun kegiatan keagamaan, melainkan memastikan kegiatan publik berlangsung sesuai ketentuan dan tidak memicu konflik sosial maupun antarumat beragama.

“Untuk memastikan bahwa suatu kegiatan publik tidak menjadi sarana propaganda politik asing apalagi propaganda zionisme, tidak menimbulkan gangguan keamanan, dan tidak memicu konflik sosial maupun antarumat beragama,” tegasnya.

Sudarnoto juga meminta penyelenggara memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai pihak yang terlibat, tujuan kegiatan, artis yang tampil, bentuk kerja sama, serta kemungkinan keterkaitan dengan organisasi, jaringan, kampanye, atau agenda politik yang mendukung Israel. 

Jika setelah diverifikasi terbukti terdapat agenda dukungan atau legitimasi terhadap Israel, ia meminta pemerintah mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.