Subsidi Energi di RAPBN 2022 Rp 134 Triliun Belum Cerminkan Jokowi Berpihak pada Ekonomi Hijau

Menurut Jokowi, teknologi hijau akan berdampak penting bagi akselerasi perekonomian Indonesia ke depan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyambut baik pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus.

Fabby melihat, Jokowi menunjukkan pemerintah ada niat mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi hijau.

"Saya menilai pidato Presiden Jokowi sudah tepat. Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi hijau untuk bisa tumbuh dengan lebih tinggi dan keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap)," kata Fabby, Minggu (29/8).

Fabby melanjutkan, perlu memisahkan pertumbuhan ekonomi (GDP) dan emisi gas rumah kaca, dan mempertahankan daya dukung lingkungan.

Dengan cara demikian, pertumbuhan ekonomi akan bisa terwujud secara berkualitas.

"Untuk itu transformasi sistem energi sebuah keniscayaan karena energi adalah input untuk ekonomi. Dengan meningkatkan energi terbarukan maka ekonomi tumbuh lebih hijau,” imbuhnya.

Fabby menjelaskan, transisi energi tidak hanya menjadi sebuah wacana apabila strategi dan peta jalannya dimasukkan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun-tahun selanjutnya.

"Saya kira pemerintah sudah punya intensi ke arah tersebut. Di waktu yang akan datang, intensi tersebut harus dinyatakan dalam rencana, kebijakan yang supportif, anggaran dan dukungan dari BUMN," ujarnya.

Termasuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp 134 triliun, naik 4,3 persen dibandingkan outlook subsidi energi pada 2021 sebesar Rp 128,47 triliun.

Fabby menilai, alokasi anggaran tersebut belum mencerminkan transformasi energy seperti yang Jokowi sampaikan di depan anggota Dewan. Mengeluarkan berbagai kebijakan anggaran yang berbasis ekonomi hijau.

"Perlu lebih banyak alokasi anggaran untuk mengakselarasi pembangunan energi baru dan energi terbarukan,” ujarnya.

Menurut Fabby, APBN saat ini masih menitikberatkan pada upaya mengatasi krisis ekonomi dan dampak krisis Covid-19.

Di mata Fabby, pemerintah cenderung hati-hati karena kondisi tahun depan tidak ada kepastian, sehingga anggaran menitikberatkan pada perlindungan sosial.

"Saya berharap bisa ada pembahasan lebih intensif di DPR terkait program dan anggaran menyelaraskan pemulihan ekonomi dan pembangunan rendah karbon, menjadi pemulihan ekonomi hijau,” tutupnya.