Kebijakan tersebut juga dinilai memperkuat ketahanan energi nasional karena mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar sekaligus mendukung pencapaian target net zero emission.
Airlangga mengatakan peluncuran B50 menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang dipicu konflik geopolitik dan disrupsi teknologi.
"Dengan B-50 solar itu kita tidak impor lagi dan kita menghemat devisa Rp177 triliun dan berkontribusi terhadap net zero emission 44 juta ton CO2," ujar Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Jumat 10 Juli 2026.
Menurutnya, konflik geopolitik yang masih berlangsung, termasuk di Ukraina dan kawasan Selat Hormuz, menuntut Indonesia memperkuat fondasi ekonomi melalui penguatan rantai pasok, serta percepatan kedaulatan pangan dan energi.
"Di tengah ketidakpastian, terutama terkait konflik geopolitik yang belum selesai, baik di Ukraina maupun di Selat Hormuz, ditambah lagi disrupsi teknologi seperti artificial intelligence, Indonesia harus memperkuat fondasi ekonomi, terutama terkait dengan supply chain," katanya.
Selain memperluas penggunaan biodiesel, pemerintah juga mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt.
Program tersebut akan ditopang pengembangan industri hilir baterai kendaraan listrik dan battery energy storage system (BESS) melalui investasi di Kendal, Jawa Tengah, serta Jawa Timur.
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: