Dampak Sistem Demokrasi Amburadul, RR: Korupsi Dulu-dulu 30 Persen Dari APBN, Hari Ini Sejak Perencanaan Di DPR
Besaran korupsi di Indonesia ditaksir meningkat oleh Begawan Ekonomi Indonesia, Rizal Ramli. Sebabnya, dia melihat persoalan pidana ini tidak bisa dilepaskan dari sistem demokrasi yang ada saat ini.H..
Gde Siriana Yusuf: Tidak Jelas Indikator Kerjanya, Mestinya Anggaran Influencer Disetop
Aktivitas buzzer yang diindikasikan menyokong pemerintahan Joko Widodo kembali mendapatkan sorotan publik. Angggota DPR PKS Almuzammil Yusuf merujuk data ICW yang mengungkapkan adanya temuan anggaran..
Said Didu: Bagi Yang Anggap Utang Masih Aman Saja, Data Bicara Sebaliknya
Utang Indonesia dalam kondisi yang masuk taraf mengkhawatirkan. Atas alasan itu, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Said Didu menolak klaim yang menyebut utang masih aman.“Bagi..
Pelemahan Kran Ekspor Impor Akan Bikin APBN 2021 Bangkrut
Perekonomian Indonesia tahun ini diprediksi ambruk lantaran kran ekspor dan impor cukup terimbas terhadap pandemi corona yang sudah hampir setahun melanda.Menurut peneliti Asosiasi Ekonomi Politik In..
Masa Depan Pembiayaan APBN 2021 Tanpa Burden Sharing Dengan Bank Indonesia
KESEPAKAN pembagian beban APBN dengan BI diputuskan hanya berlaku tahun 2020. Tahun 2021, BI sebatas menjadi pembeli siaga dalam penerbitan SBN pemerintah.Ada dua surat keputusan bersama atau SKB yang..
Endus Pemerintah Sembunyikan Utang Negara, Begini Analisa Didik J. Rachbini
Pengamat ekonomi senior Didik J Rachbini mengendus adanya utang negara yang disembunyikan oleh pemerintah.Didik menjelaskan setiap tahun pemerintah kan mengeluarkan bon, bon itu dibayar untuk membaya..
Kebutuhan Hidup Meningkat, Penerima Bansos: Waktu Pencairannya Sudah Tepat
Program bantuan tunai yang diluncurkan pemerintah kemarin dinilali tepat waktu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), karena mereka menilai kebutuhan hidup di tahun 2021..
Kenapa Di Era Pandemi Pemerintah Mendahulukan Anggaran Untuk Pertahanan?
Postur anggaran di tahun 2021 membuat pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik terheran-heran. Pasalnya, belanja negara kurang fokus untuk pembenahan masalah kesehatan.Dalam kicaua..
Prastowo Yustinus: Dear @rmol_id, Judul Anda Kurang Tepat…
Ada informasi yang kurang tepat dalam judul berita yang diturunkan Kantor Berita Politik RMOL, “Jusuf Kalla: Defisit Lebih Dari 1.000 Triliun, Tahun Depan Bisa-bisa Cuma Buat Bayar Bunga Utang” d..
Soal Defisit APBN Rp 1.000 Triliun, Pengamat: Sri Mulyani Aman Jadi Menteri Karena Punya Jaringan Utang
Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang perekonomian Indonesia yang jeblok akibat Covid-19 dan diperparah dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah mengalami de..
Kekhawatiran JK Soal Defisit APBN Layak Jadi Referensi Jokowi Evaluasi Sri Mulyani Cs
Kekhawatiran mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang perekonomian Indonesia yang jeblok akibat Covid-19 dan diperparah dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah mengalami ..
Jusuf Kalla: Defisit 1.000 Triliun Lebih, Bisa Jadi 40 Persen APBN Cuma Bayar Cicilan Utang Bunga
Akar persoalan bangsa Indonesia saat ini adalah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.Begitu dikatakan Ketua Dewan Etik Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Jusuf Kall..
Terobosan Ekonomi Pemerintah Tahun 2020 Dinilai Gagal, Bagaimana Tahun Depan?
Pengambilan kebijakan ekonomi pemerintah selama tahun 2020 dinilai gagal oleh Pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng.Sebab, selain karena ekonomi In..
Surat Terbuka Kepada Dewan: APBN Dan SiLPA Bisa Merugikan Negara Dan Melanggar Hukum
SEMENTARA ini, Bapak dan Ibu Dewan (Perwakilan Rakyat) mungkin tidak memperhatikan lagi pengelolaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan keuangan negara secara seksama. Hal ini dapat dima..
KPK Keluarkan Rekomendasi Terkait Penggunaan Dana Penanganan Covid-19, Ini Program Yang Disasar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait penggunaan dana penanganan Covid-19, yang totalnya di dalam pagu APBN 2020 mencapai Rp 695,2 triliun.Komisioner KPK, Alexa..
