Kata AHY, Penggalang Kudeta Demokrat Yakin Sukses Karena Didukung Petinggi Negara

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Senin, 01 Februari 2021, 15:57 WIB
Kata AHY, Penggalang Kudeta Demokrat Yakin Sukses Karena Didukung Petinggi Negara
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono/RMOL
rmol news logo Kongres Luar Biasa (KLB) menjadi cara yang akan dilakukan oleh kelompok orang yang akan mengkudeta kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi ketua umum.

Penegasan itu disampaikan AHY dalam jumpa pers yang digelar di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

“Terkait konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat yang sah itu adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” jelasnya,

Setidaknya diperlukan 360 orang pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi oleh lima orang penggalang kudeta untuk bisa melaksanakan KLB. Menurut AHY, penggalangan itu tentu memerlukan imbalan uang dalam jumlah yang sangat besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka meng-klaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya," ucapnya.

Namun demikian, dia masih berkeyakinan bahwa tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat.

AHY berharap bahwa informasi dan laporan yang didapatkannya itu tidak benar. Sekalipun kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

AHY telah mengurai bahwa gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," tuturnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA