Revisi UU KPK Perparah Citra DPR

Begitu kata Ketua Presidium Pengurus Pusat (PP) PMKRI Lidya Natalia Sartono dalam keterangannya kepada redaksi, Kamis (7/10).

"PMKRI tidak melihat kinerja nyata dan bermanfaat DPR untuk kepentingan rakyat Indonesia di tengah ambruknya ekonomi rakyat. Justru yang ada, menghadirkan kegaduhan politik," serunya.

Tidak hanya kegaduhan, menurutnya produk UU yang dibuat DPR juga tidak memiliki indikator penunjang kinerja yang baik dan terukur.

"Rendahnya moral politik DPR diperparah dengan rencana penghapusan wewenang KPK yang mereka gulirkan," sambung Lidya.

Atas alasan di atas, PMKRI meminta partai-partai mengevaluasi kembali kader-kader yang sudah menyimpang dari semangat kerakyatan.

"Kalau partai tidak bisa dan justru membiarkannya, maka saya mempertanyakan posisi partai politik hari ini untuk rakyat. Apakah partai mafia apa partai rakyat? Kalau ruh nya tidak ada kepentingan rakyat yang nyata, bubarkan saja partai. Termasuk partai yang mendukung pelemahan wewenang KPK," tutupnya. [ian]