Transjakarta Harus Audit Total Sistem Keselamatan Usai Insiden Adu Banteng

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>
LAPORAN: AHMAD ALFIAN
  • Senin, 23 Februari 2026, 14:47 WIB
Transjakarta Harus Audit Total Sistem Keselamatan Usai Insiden Adu Banteng
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman. (Foto: RMOL/Ahmad Alfian)
rmol news logo Kecelakaan yang melibatkan dua bus Transjakarta, atau yang kerap disebut “adu banteng” disorot Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman.

Kecelakaan yang terjadi pada Senin pagi, 23 Februari 2026, melibatkan armada dengan kode BMP 263 dan MYS 17100 di Koridor 13, tepatnya di ruas Swadarma arah Cipulir, Jakarta Selatan.

Menurut Ade Suherman, insiden tersebut harus menjadi alarm kuat bagi pengelola transportasi publik untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional dan keselamatan.

“Kejadian ini bukan sekadar insiden biasa, tetapi peringatan keras bahwa keselamatan warga tidak boleh menjadi taruhan dari lemahnya pengawasan operasional. Transportasi publik menyangkut nyawa masyarakat,” tegas Ade Suherman, Senin, 23 Februari 2026.

Ia meminta pemerintah daerah dan pengelola TransJakarta segera melakukan audit total terhadap kondisi armada, standar operasional pengemudi, serta sistem pengawasan di lapangan.

Ade menilai modernisasi transportasi di Jakarta harus diiringi dengan penguatan aspek keselamatan, bukan hanya fokus pada peningkatan jumlah armada dan layanan.

“Modernisasi transportasi tidak boleh hanya mengejar kuantitas layanan. Pemerintah dan operator wajib memastikan setiap armada benar-benar laik jalan dan diawasi secara ketat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ade juga menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kejadian serta langkah perbaikan yang konkret agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar klarifikasi setelah kejadian, tetapi jaminan keselamatan yang nyata dan berkelanjutan. Keselamatan publik harus menjadi prioritas absolut,” tambahnya.

Ade menegaskan DPRD akan terus mengawal pengelolaan transportasi publik agar tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

“Kami akan memastikan keselamatan warga menjadi standar utama dalam setiap kebijakan transportasi massal di Jakarta,” tutup Ade. rmol news logo article
EDITOR: AHMAD ALFIAN
Konten iklan di bawah berasal dari platform DISQUS, tidak terkait dengan pembuatan konten ini

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA