Mantan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menegaskan tugas utamanya adalah membangun sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaan program tidak bergantung pada individu.
"Kalau tata kelola tidak dimasukkan ke dalam sistem, maka semuanya akan bergantung pada orang. Itu yang harus kami perbaiki," kata Agustina dalam konferensi pers, di Kantor Pusat BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2026.
Auditor yang telah berpengalaman selama 34 tahun itu mengaku sudah melihat sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait integrasi data dan proses validasi penerima manfaat MBG.
Menurutnya, berbagai aplikasi dan portal yang digunakan saat ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data maupun pengawasan.
"Saya melihat sepintas sistem yang ada belum terintegrasi. Proses validasi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi," ujarnya.
Agustina mengatakan BGN akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data sosial maupun kesehatan, termasuk data pendidikan dan penanganan stunting.
Ia juga memastikan berbagai rekomendasi yang pernah diberikan oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK, akan menjadi bahan perbaikan tata kelola lembaga.
"Kami sudah mendapatkan banyak masukan dan rekomendasi. Semua yang baik dan relevan akan kami laksanakan untuk memperkuat sistem pengendalian internal," tegasnya.
Bagi Agustina, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga kualitas sistem yang mampu memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
BERITA TERKAIT: