Praktisi Intelijen dan Kebijakan Strategis, Mayjen TNI (Purn) Achmad Adipati Karnawidjaja menilai persoalan utama bukan pada upaya pemerintah memberantas praktik curang ekspor sumber daya alam, melainkan belum adanya kepastian hukum terkait perlindungan aset non-tangible milik eksportir.
Aset yang dimaksud mencakup data pembeli, kontrak dagang, hingga jaringan bisnis yang selama ini dibangun pelaku usaha di pasar internasional.
"Siapa yang menjamin
buyer tidak akan direbut? Siapa yang menjamin kontrak jangka panjang tidak bocor ke pesaing? Pemerintah sampai hari ini belum menjawab pertanyaan itu," kata Achmad kepada
RMOL, Kamis 4 Juni 2026.
Ia menilai data merupakan aset strategis yang nilainya bisa melampaui aset fisik. Karena itu, pemberian kewenangan pengelolaan seluruh data ekspor kepada DSI harus disertai mekanisme perlindungan yang jelas dan kuat.
Meski demikian, Achmad mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin menutup kebocoran negara akibat praktik under-invoicing, transfer pricing, manipulasi dokumen ekspor, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
Namun, ia mengingatkan agar DSI tidak berkembang menjadi monopoli baru yang justru menimbulkan persoalan lain dalam tata kelola perdagangan komoditas strategis.
"Ini akar masalah yang jika tidak dijawab, maka DSI hanya akan menjadi kartel baru," kata Achmad.
Selain perlindungan data dan
buyer, Achmad juga menyoroti belum jelasnya mekanisme pengelolaan risiko perdagangan serta sistem pengawasan terhadap DSI yang nantinya akan mengelola transaksi bernilai triliunan rupiah.
Sebagai alternatif, ia mengusulkan pembentukan lembaga pengawas ekspor berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang berfungsi memvalidasi harga, mengawasi devisa hasil ekspor, mendeteksi transfer pricing berbasis kecerdasan buatan (AI), sekaligus menjadi wali data ekspor nasional.
"DSI tidak perlu menjadi eksportir tunggal. DSI cukup menjadi National Commodity Intelligence Agency yang memvalidasi harga, mendeteksi transfer pricing dengan AI, mengawasi DHE, dan menjadi wali data ekspor," pungkas Achmad.
Rencana pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai eksportir tunggal komoditas strategis mendapat sejumlah catatan kritis. 
BERITA TERKAIT: