Ade terlebih dahulu memberikan apresiasi terhadap kinerja Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) yang dinilai telah berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan.
“Kami mengapresiasi peran PPKD yang selama ini telah meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat. Ini adalah fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Jakarta,” ujar Ade Suherman, Jumat, 1 Mei 2026.
Namun demikian, Ade menegaskan bahwa capaian pelatihan harus diiringi dengan penyerapan kerja yang nyata, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh peserta.
“Jangan sampai kita hanya mencetak pengangguran bersertifikat. Pelatihan harus berujung pada pekerjaan, bukan sekadar angka capaian,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, Ade mendorong penguatan sistem link and match antara lembaga pelatihan seperti PPKD dan BLK dengan kebutuhan industri, termasuk membuka peluang kerja di dalam maupun luar negeri.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja informal di Jakarta yang selama ini menjadi bagian besar dari penggerak ekonomi kota.
“Pekerja informal adalah tulang punggung ekonomi Jakarta, tetapi sering kali belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ade menambahkan, kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan oleh upah, tetapi juga oleh kondisi ekonomi yang mendukung, seperti stabilitas harga pangan dan keterjangkauan biaya hidup.
“Upah yang layak harus diiringi biaya hidup yang terkendali. Jika tidak, kesejahteraan hanya menjadi angka di atas kertas,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Buruh harus menjadi momentum untuk memastikan kebijakan pembangunan di Jakarta semakin inklusif dan berpihak pada pekerja.
“Hari Buruh adalah pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh para pekerja yang setiap hari menggerakkan roda kota ini,” tutup Ade Suherman.
BERITA TERKAIT: