Salah satu langkah yang diambil adalah moratorium pembangunan dapur baru guna meningkatkan efisiensi anggaran dan memperbaiki kualitas layanan.
Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan langkah tersebut menjadi hasil konsolidasi pimpinan baru BGN. Fokus utama saat ini adalah memastikan dapur yang sudah beroperasi berjalan sesuai standar sebelum membuka dapur baru.
"Hal pertama yang kami lakukan adalah efisiensi anggaran. Kami ingin menurunkan biaya tanpa mengurangi sasaran penerima manfaat," kata Nanik dalam konferensi pers, di Kantor Pusat BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2026.
Menurutnya, penambahan dapur akan dihentikan sementara karena banyak usulan pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.
Sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru belum terlayani secara optimal.
"Kami bereskan dulu yang sudah ada. Yang menumpuk sekarang di aglomerasi, sementara 3T belum tersentuh. Pesan Presiden jelas, kami harus masuk ke 3T terlebih dahulu," ujar Nanik.
BGN juga akan mengevaluasi kebutuhan dapur di setiap kecamatan agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat pembangunan fasilitas yang berlebihan.
Selain itu, pemerintah tidak lagi memaksakan pembangunan dapur baru di wilayah 3T. BGN membuka peluang pemanfaatan fasilitas yang sudah ada, seperti kantin sekolah, dapur umum, hingga dukungan program CSR perusahaan.
Nanik mengakui pihaknya juga telah melaporkan langsung kepada Presiden bahwa target penerima MBG tahun ini tidak lagi berorientasi pada angka semata.
"Tahun 2026 kami tidak mengejar kuantitas. Kami ingin memastikan kualitas makanan, kualitas dapur, dan kualitas layanan benar-benar baik," ujarnya.
Menurut Nanik, prioritas MBG ke depan akan difokuskan pada kelompok rentan yang disebut "3B", yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta anak usia sekolah dasar yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi.
BERITA TERKAIT: