Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran hingga Rp461 miliar untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah wilayah. Jumlah anggaran yang melonjak ini menjadi sorotan DPRD Jawa Barat. Khususnya Wakil Ketua Komisi III yang juga anggota Badan Anggaran, Muhammad Romli.
Menurut Romli, rencana pengadaan PJU tersebut memang pernah dibahas bersama DPRD. Namun, nominal yang kini muncul disebut jauh lebih besar dari yang semula direncanakan.
“Ada penganggaran, tapi mungkin tidak sebesar itu,” ujarnya, dikutip
RMOLJabar, Kamis 15 Mei 2025.
Romli menduga, lonjakan anggaran terjadi akibat lima kali pergeseran anggaran parsial yang merupakan kewenangan penuh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi. DPRD hanya menerima pemberitahuan tanpa keterlibatan langsung dalam setiap perubahan tersebut.
Meski demikian, Romli menyatakan, DPRD masih memiliki kesempatan untuk mempertanyakan lonjakan anggaran tersebut dalam rapat perubahan anggaran mendatang.
“Nanti akan kita pertanyakan dalam pembahasan perubahan anggaran agar ada legalitas formal,” tegasnya.
Romli juga menyoroti cakupan wilayah pengadaan PJU yang hanya menyentuh beberapa daerah seperti Sukabumi, Bogor, Bandung, Tasikmalaya, dan Cirebon. Ia mempertanyakan mengapa tidak dilakukan merata di seluruh wilayah Jawa Barat.
“Kenapa hanya sebagian wilayah? Harusnya ada penjelasan dari dinas terkait soal skala prioritas ini,” katanya.
Ia berencana meminta klarifikasi langsung dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Jabar mengenai dasar penetapan wilayah prioritas serta rencana jangka panjangnya.
“Kalau tahun ini difokuskan ke beberapa wilayah, seharusnya ada perencanaan agar tahun berikutnya daerah lain juga kebagian,” lanjutnya.
Saat ditanya soal kemungkinan pemborosan anggaran, Romli enggan berspekulasi. Ia menyebut perlu ada audit menyeluruh terhadap harga satuan dan jumlah unit PJU yang akan dipasang.
“Ada standar harga satuan (SHT) yang disahkan oleh gubernur. Kita harus cek dulu berapa unit yang dipasang, berapa harga per titiknya,” ujarnya.
Romli juga meminta Pemprov Jabar agar lebih terbuka kepada masyarakat terkait penggunaan anggaran dan rencana pengadaan PJU ini.
“Masyarakat juga perlu tahu bahwa pengadaan ini bagian dari pelayanan pemerintah. Transparansi penting, apalagi anggarannya besar,” pungkasnya.
Berikut rincian Anggaran Pengadaan PJU dengan total Rp461 miliar:
Garut: Rp123,41 miliar
Cirebon: Rp107,86 miliar
Bandung: Rp99,97 miliar
Sukabumi: Rp61,79 miliar
Bogor: Rp32,70 miliar
PJU konvensional Cirebon: Rp9,85 miliar
PJU konvensional Bandung: Rp 6,89 miliar
PJU konvensional Bogor: Rp6,89 miliar
Satpel PPPLLASDP (Cianjur, Pangandaran, Bekasi, Purwakarta, Bandung Barat): Rp6,39 miliar
LPJU Tiang Ornamen Double Arm Cirebon: Rp5,42 miliar
Total: Rp 461.266.365.000. 
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
.jpeg)
BERITA TERKAIT: