Pemprov DIY Usul 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Kepala Dinas Kebudayaan/Kundha Kabudayan DIY, Dian Lakshmi Pratiwi mengatakan, digandengnya sejumlah provinsi tak lepas dari mereka yang memiliki keterikatan sejarah dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam hal ini Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bangka Belitung dan Jawa Tengah.

Daerah-daerah tersebut dilibatkan untuk ikut berperan serta dalam mensosialisasikan esensi sejarah kedaulatan bangsa tersebut. Dengan demikian Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi peringatan hari nasional.

"Tahun kemarin pun kita sudah melakukan kegiatan bersama dengan teatrikal dan Talkshow. Tahun ini kita juga akan susun buku tentang makna Hari Penegakan Kedaulatan Negara untuk menyadarkan tentang keIndonesiaan kita, Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dengan konteks yang sangat mikro agar terimplementasi di masyarakat, termasuk dalam memahami makna kedaulatan," kata Dian dalam keterangannya, Selasa (20/2).

Dian mengakui sosialisasi peristiwa di Jogja itu masih kurang. Oleh karena itu, kurang bergemanya sosialisasi Hari Penegakan Kedaulatan Negara menjadi tantangan.

Menurutnya, Hari Penegakan Kedaulatan Negara dan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 sangat penting dilakukan saat ini. Terlebih bangsa Indonesia baru saja menggelar pesta demokrasi yang memicu gesekan dan friksi akibat perbedaan pilihan.

Melalui peringatan hari bersejarah tersebut, semua elemen masyarakat diingatkan akan makna kedaulatan bangsa. Sehingga mereka bisa saling menjaga persatuan dan kesatuan alih-alih terpecah belah akibat kontestasi politik.

"Peringatan tahun ini mengingatkan nilai kebangsaan di sikon masa-masa pemilu ini agar lebih menguatkan persatuan dan kesatuan. Jadi apa yang menjadi tujuan founding father untuk sampai terjadi peristiwa yang akhirnya diperingati sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara," tandasnya.

Dian menambahkan, sejumlah agenda pun digelar untuk memperingati Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Diantaranya pada 26 Februari 2024, Disbud DIY mengajak provinsi lain yang punya keterikatan sejarah dengan peristiwa ini untuk mengulas Hari Penegakan Kedaulatan Negara melalui dialog kebangsaan.

Dialog kedaulatan menghadirkan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan antropolog hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto. Tema yang diangkat adalah kedaulatan yang beradab penerjemah masa depan bangsa.

"Konsep acara kita buat hybrid atau luring dan daring. Kita undang semua Forkopimda DIY berikut bupati, walikota serta sejumlah provinsi lain yang punya keterikatan sejarah dengan peristiwa itu," pungkasnya.