Langkah tersebut terlihat dalam proses seleksi terbuka enam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II yang kini mengedepankan penilaian kompetensi dan rekam jejak secara lebih komprehensif.
Kepala Biro SDM Kementerian Agama Muhammad Zain mengatakan bahwa selain seleksi administrasi dan asesmen kompetensi, penilaian rekam jejak akan menjadi salah satu komponen penting dalam menentukan kandidat terbaik.
“Sesuai regulasi terdapat penilaian rekam jejak dengan menggunakan portofolio. Langkah ini sejalan dengan upaya implementasi Manajemen Talenta di Kementerian Agama. Portofolio akan memperkuat objektivitas penilaian rekam jejak,” ujar Muhammad Zain di Jakarta, dikutip Sabtu 13 Juni 2026.
Seleksi terbuka ini mencakup enam jabatan strategis di lingkungan Kementerian Agama dan perguruan tinggi keagamaan negeri. Para pelamar harus melalui serangkaian tahapan mulai dari seleksi administrasi, penulisan makalah, asesmen kompetensi, wawancara akhir, hingga penelusuran rekam jejak.
Muhammad Zain menjelaskan bahwa seleksi administrasi dilakukan menggunakan sistem gugur berdasarkan dokumen yang diunggah peserta secara daring.
Pelamar diwajibkan menyerahkan berbagai dokumen penting, mulai dari ijazah, SK pengangkatan dan kenaikan pangkat, laporan harta kekayaan, laporan pajak, hingga surat rekomendasi dari pejabat pembina kepegawaian. Selain itu, peserta juga harus menyertakan surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan tidak memiliki afiliasi dengan partai politik.
Menurut Kemenag, pendekatan tersebut bertujuan memastikan pejabat yang terpilih tidak hanya memiliki kompetensi teknis dan manajerial, tetapi juga integritas, rekam jejak yang baik, serta komitmen terhadap prinsip profesionalisme ASN.
“Kami mengundang PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses seleksi terbuka dan kompetitif pengisian enam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Agama,” ujar Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin.
Melalui mekanisme seleksi yang lebih terukur dan berbasis portofolio, Kementerian Agama berharap dapat menghadirkan pemimpin-pemimpin birokrasi yang mampu mendorong reformasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
BERITA TERKAIT: