"'Sell Indonesia' adalah narasi yang sama sekali tidak berdasar, manipulatif, dan mengada-ada," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) Ahmad Jundi Khalifatullah, dikutip Sabtu 13 Juni 2026.
Sebaliknya, kata Jundi, langkah-langkah ekonomi yang diambil pemerintah saat ini justru sedang memperkuat kedaulatan domestik dan memangkas ketergantungan pada jaringan kapitalisme global yang eksploitatif.
"Isu 'Sell Indonesia' itu narasi usang yang diputarbalikkan. Faktanya, kebijakan ekonomi kita saat ini -- mulai dari hilirisasi, penguatan energi domestik, hingga reformasi fiskal untuk mencapai target pertumbuhan tinggi -- justru membuat agen-agen ekonomi asing cemas karena mereka tidak bisa lagi mendikte Indonesia," kata Jundi.
PP KAMMI secara khusus menyoroti adanya indikasi ketakutan dari jejaring bisnis dan geopolitik yang terafiliasi dengan kepentingan Israel dan Singapura.
Selama ini, Singapura kerap menjadi hub finansial bagi aliran modal yang tidak transparan, sementara agenda geopolitik Israel selalu terusik dengan sikap tegas Indonesia yang konsisten membela kemerdekaan Palestina dan menolak normalisasi hubungan diplomatik maupun ekonomi.
Menurut Jundi, kebijakan ekonomi RI yang kian mandiri, seperti optimalisasi sumber daya dalam negeri dan pengalihan ketergantungan dari pasar Barat ke kemitraan strategis yang setara, menjadi ancaman nyata bagi stabilitas bisnis para agen asing tersebut.
Jundi mengajak seluruh elemen bangsa untuk jeli melihat aktor di balik narasi pelemahan ini. Kekhawatiran pihak asing -- terutama hub finansial Singapura dan kepentingan zionis Israel -- muncul karena Indonesia semakin sulit disetir demi keuntungan oligarki global mereka.
"Sudah saatnya Indonesia berdiri tegak di kaki sendiri. Jika agen-agen asing itu cemas, artinya kebijakan ekonomi kita sudah berada di jalur yang benar untuk merebut kembali kedaulatan bangsa," pungkas Jundi.
Narasi negatif atau kampanye yang membuat investor asing menjual aset-asetnya di Indonesia sengaja diembuskan oleh pihak asing dan para kaki tangannya yang merasa terganggu dengan ketegasan kebijakan ekonomi nasional. 
BERITA TERKAIT: