Kewenangan Sidik dan Lidik Jaksa Kembali Disoal

Direktur Eksekutif Nahdliyin for World Civilization and Humanity (NWCH), Kresna Mahzum mengurai, hingga saat ini KUHAP dan UU Kejaksaan tidak mencantumkan secara eksplisit memberikan kewenangan penyelidikan kepada Jaksa.

Pasal 1 ayat 4 KUHAP disebutkan bahwa ‘penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan’.

Sementara terkait kewenangan Jaksa sebagai penyidik, dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP disebutkan bahwa ‘penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan’.

Sesuai pasal tersebut, Jaksa diklasifikasikan sebagai pejabat pegawai negeri sipil. Namun dalam proses penyidikan, Jaksa harus tetap berkoordinasi dengan Polri sebagai salah satu bentuk pengawasan.

Jika tidak ada mekanisme kontrol dalam proses penyidikan oleh Jaksa, maka berpotensi ada kesewenang-wenangan dalam penanganan kasusnya, terutama terkait cukup atau tidaknya unsur pidananya.

Sebab, selain sebagai penyidik, Jaksa juga nantinya akan sekaligus menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum.

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 ayat 5 KUHAP disebutkan bahwa ‘penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini’.

Jika merujuk pada Pasal KUHAP tersebut, maka keabsahan proses penyidikan oleh Jaksa masih perlu dipertanyakan.

“Dalam UU tersebut, Penyidik merupakan pejabat polisi atau pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang UU. Sedangkan penyelidik adalah pejabat polisi negara, Jaksa diberi kewenangan untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan,” ujar Kresna dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/6).

Merujuk dasar-dasar aturan tersebut, Kresna khawatir tugas penyidikan dan penyelidikan yang saat ini dilakukan Kejaksaan bisa menimbulkan konflik horizontal antar penegak hukum.

“Dari sinilah masalah baru akan muncul, yakni gesekan kepentingan, juga saling cari aman dari jerat hukum,” jelasnya.

Salah satu contoh yang terasa saat ini adalah munculnya ketegangan antara Jampidsus Kejagung dengan Polri. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa nuansa politik lebih kental dan dominan.

“Sebagai contoh ketika terjadi perseteruan antara KPK vs Kepolisian, penyelesaiannya berada di Istana,” demikian kata Kresna.