PISPI: Jokowi Harus Investigasi Data Pangan Dan Komisi di Balik Impor Beras

Ketua Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (BPP PISPI) Kamhar Lakumani menjelaskan bahwa polemik yang muncul mulai dari Permendag tentang impor beras yang selanjutnya mengembalikan kewenangan impor beras dari PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) kepada Bulog hingga perubahan jenis beras khusus menjadi beras medium, sebenarnya hanya sebagai pengalihan isu dan akal-akalan.

“Semua itu dilakukan untuk mengaburkan substansi persoalan dan kepentingan terselubung di balik itu, yaitu komisi impor beras jutaan dolar AS,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (19/1).

Menurutnya, impor beras itu juga hanya akal-akalan meraup untung saja. Sebab, beradasarkan data yang diterima PISPI, persediaan beras masih memadai. Terlebih Bulog masih memiliki persedian beras di gudang sebesar 800 hingga 900 ribu ton untuk menstabilkan harga beras sampai pertengahan Februari ketika awal masa panen raya padi terjadi.

“Karena itus secara tegas PISPI juga menolak impor beras, yang justru akan berdampak pada penurunan harga gabah dan beras petani di saat musim panen pada bulan Februari-April 2018,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kamhar menilai bahwa polemik impor beras ini merupakan gambaran telah terjadi miskoordinasi di internal pemerintah. Satu sisi Menteri Pertanian mengklaim bahwa Indonesia pada tahun 2017 surplus beras sehingga tidak perlu Impor. Di sisi lain Menteri Perdagangan menyatakan bahwa stok beras menipis yang menyebabkan harga naik sehingga harus impor.

Untuk itu, PISPI meminta agar Presiden Jokowi menegur dan mengevaluasi menteri yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tersebut.

Agar insiden ini tidak terulang kembali, PISPI mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan investigasi dan pembenahan data pangan.

“Termasuk meminta satgas pangan, KPPU, dan KPK membongkar adanya dugaan mafia pangan dan pemburu komisi dalam keputusan impor beras,” tutup Kamhar.  [san]