Komplotan Pengoplos Beras dan Spekulan Stok Jadi Target Utama Satgas Pangan

Kementerian Pertanian mencatat sedikitnya 260 kasus mafia pangan telah diserahkan ke penegak hukum dalam 10 bulan terakhir. Fokus penindakan ini diarahkan pada manipulasi komoditas beras yang terbukti memicu kerugian masif di tingkat konsumen.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk menyikat habis para pelaku yang bermain di rantai pasok vital ini.

“Lawan bersama para mafia pangan dan koruptor,” kata Amran kepada media, dikutip di Jakarta, Senin 25 Mei 2026. 

Skandal terbesar yang dibongkar aparat adalah masifnya peredaran beras oplosan di pasaran. Berdasarkan uji laboratorium terhadap 268 sampel di 10 provinsi, sebanyak 212 merek beras premium dan medium terbukti memalsukan standar mutu, berat, serta melanggar ketetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

Modus culas ini diperparah dengan aksi pengemasan ulang (repacking) beras subsidi SPHP menjadi beras premium komersial, yang diperkirakan memicu potensi kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.

Selain pemalsuan produk, Satgas Pangan Polri juga membidik aksi spekulasi stok yang sengaja dimainkan oleh para tengkulak (middleman). 

Indikasi ini menguat setelah ditemukan anomali distribusi yang ekstrem di Pasar Induk Beras Cipinang, di mana pengeluaran beras melonjak hingga 11.410 ton dalam sehari—jauh di atas rata-rata normal yang hanya 2.000–3.000 ton. 

Lonjakan tak wajar ini diduga kuat sebagai strategi manipulasi ketersediaan barang untuk mendikte harga di pasar konsumen.

Pemerintah memastikan tidak ada ruang kompromi bagi para pelaku yang sengaja menciptakan kelangkaan semu maupun mengoplos bahan pokok demi keuntungan sepihak.

“Tidak boleh kompromi, pidanakan. Kita penjarakan pihak yang bikin susah negara,” ujar Amran dengan nada tegas.