Angkat Arab Saudi Jadi Anggota, Komisi PBB Untuk Status Wanita Jadi Sorotan

Komisi itu diketahui memilih 13 anggota baru melalui pemungutan suara secara rahasia pekan ini. Salah satunya adalah Arab Saudi.

"Memilih Arab Saudi untuk melindungi hak-hak perempuan adalah seperti membuat seorang pembakar ke posisi kepala pemadam kebakaran kota," kata Hillel Neuer, direktur eksekutif UN Watch, sebuah kelompok hak asasi manusia yang bertindak sebagai pengawas PBB.

Kritik yang berdatangan terutama karena Arab Saudi membatasi banyak hak wanita, seperti harus memiliki wali yang sah. Wali tersebut memiliki wewenang untuk membuat keputusan penting atas wanita, seperti keputusan untuk bepergian ke luar negeri, menikah dan bahkan perawatan kesehatan.

Global Gender Gap World Economic Forum bahkan menempatkan Arab Saudi di posisi 141 dari 144 negara di dunia.

"Tidak masuk akal bahwa Arab Saudi harus duduk di Komisi PBB untuk Status Perempuan sebagai anggota negara," kata Rothna Begum, seorang peneliti hak asasi manusia Timur Tengah untuk Human Rights Watch.

Sementara itu juru bicara PBB Stephane Dujarric menjelaskan bahwa pemilihan anggota itu adalah sepenuhnya otoritas komisi.

"Sekretaris jenderal tidak memiliki wewenang atau keterlibatan," tegasnya seperti dimuat CNN. [mel]