Israel Masuk Daftar Hitam Kekerasan Seksual PBB

Langkah ini memicu kemarahan pemerintah Israel dan memperburuk hubungan Tel Aviv dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. 

Lewat unggahan di media sosial X, Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengatakan negaranya akan memutus hubungan dengan kantor Guterres setelah laporan tahunan PBB itu dirilis. Dalam pernyataannya, Danon menyebut keputusan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

“Keputusan untuk memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan,” kata Danon, dikutip Jumat, 26 Mei 2026.

Ia juga mengecam PBB karena dianggap menyamakan Israel dengan Hamas. “Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima,” ujarnya.

Laporan tahunan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik memang biasanya dibagikan lebih dulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan secara resmi. Sebelumnya, pada Agustus 2025, PBB sudah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan ke dalam daftar pihak yang diduga bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam konflik bersenjata.

Misi Israel untuk PBB kemudian mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi melakukan kontak dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB selama Guterres masih menjabat. Kementerian Luar Negeri Israel juga mengecam keras langkah tersebut dan menuding PBB bersikap bias terhadap Israel.

Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan pihaknya tetap membuka jalur komunikasi dengan Israel. “Dari pihak kami, pintu sekretaris jenderal tetap terbuka,” katanya.

Di sisi lain, Pelapor Khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, Reem Alsalem, justru menilai keputusan itu sudah seharusnya dilakukan sejak lama. Ia menyebut terdapat dokumentasi dan verifikasi independen mengenai dugaan kekerasan seksual terhadap warga Palestina.

“Penambahan Israel ke dalam daftar hitam untuk kekerasan seksual sudah lama tertunda,” tulis Alsalem.

PBB sebelumnya juga mengungkap adanya “informasi yang dapat dipercaya” mengenai dugaan kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan. Namun, Israel membantah tuduhan tersebut.

Menurut berbagai organisasi hak asasi manusia internasional, sejumlah tahanan Palestina yang ditahan sejak perang Gaza pecah pada 2023 melaporkan mengalami perlakuan tidak manusiawi, termasuk penyiksaan dan kekerasan seksual. Laporan lain juga menyebut adanya dugaan pelecehan berbasis gender di Tepi Barat dan terhadap aktivis internasional yang sempat ditahan Israel.

Hubungan antara Israel dan PBB sendiri terus memburuk sejak perang Gaza pecah setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Pemerintah Israel berkali-kali menuduh PBB bersikap tidak adil terhadap mereka, sementara PBB terus mengkritik operasi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina.

Pada 2024, Israel bahkan menyatakan Guterres sebagai “persona non grata” atau sosok yang tidak diterima di negara tersebut.