MBG Dipegang Koperasi dan UMKM Makin Memiliki Multiplier Effect

Menurut Ketua MPP PKS Mulyanto, sudah sepatutnya realisasi program ini tidak lagi terpusat di tangan institusi negara yang hanya mengarah pada kepentingan bisnis semata.  
 
“Program ini justru akan memiliki multiplier effect bila dikelola oleh koperasi, kelompok masyarakat, dan terutama pelaku UMKM pangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat di berbagai daerah,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Minggu malam, 15 Maret 2026.
 
Lanjut dia, pelibatan UMKM secara serius bukan hanya akan memperkuat keberlanjutan program, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas. 

Rantai pasok bahan pangan, jasa katering, hingga distribusi logistik dapat menggerakkan ekonomi lokal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar sekolah.
 
"Di sisi lain, sistem pengawasan program harus dibangun secara transparan dan akuntabel. Standar sanitasi, kualitas gizi, serta penggunaan anggaran perlu diawasi secara terbuka dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga pengawas, serta partisipasi publik agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat dijaga," tegasnya. 
 
Mulyanto menyebut desain yang lebih desentralistik, partisipatif dan transparan, program MBG tidak hanya akan menjadi program bantuan gizi semata, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat serta penguatan tata kelola (good governance) pelayanan publik yang sehat dan berkelanjutan.
 
"Sehingga dari awal rancangan fiskal, kelembagaan, maupun implementasinya tepat dan harmonis dengan dimensi pembangunan lainnya," tutup Mulyanto.
 
Untuk diketahui, BGN menghentikan sementara operasional 1.512 dapur MBG di Pulau Jawa sebagai bagian dari evaluasi terhadap standar operasional program.