Demikian pandangan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting, dikutip Jumat 5 Jumat 2026.
Oleh karena itu, lanjut Ginting, ketika sejumlah penerima Bintang Mahaputera Utama maupun purnawirawan perwira tinggi yang memperoleh kenaikan pangkat kehormatan tersandung persoalan hukum atau diberhentikan dari jabatan strategis, publik pun mulai mempertanyakan makna dan ketepatan pemberian penghargaan tersebut.
"Pertanyaan yang muncul bukan semata-mata soal individu yang bermasalah, melainkan menyangkut standar dan mekanisme negara dalam memberikan penghargaan tertinggi kepada pejabat publik," kata Ginting.
Misalnya mantan Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang baru saja dianugerahi Bintang Jasa Utama oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2026.
Menurut Ginting, kontroversi sebenarnya sudah muncul sejak awal. Sejumlah pejabat menerima Bintang Mahaputera Utama ketika usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baru berusia 10 bulan pada Agustus 2025 lalu. Tapi kemudian Dadan terjerat korupsi.
"Ini tidak lazim. Baru seumur jagung sudah menerima salah satu penghargaan tertinggi di republik ini," kata Ginting.
Padahal, secara logika publik, penghargaan atas pengabdian dan prestasi biasanya diberikan setelah seseorang menunjukkan hasil kerja yang terukur dan dapat dievaluasi secara utuh, misalnya setelah selesainya lima tahun pemerintahan.
"Jadi ketika masa kerja pemerintah Prabowo baru berjalan sekitar 10 bulan, muncul pertanyaan: prestasi apa yang sudah selesai dinilai sehingga mereka layak memperoleh penghargaan negara tingkat tinggi?" sindir Ginting.
Pertanyaan serupa muncul pada pemberian kenaikan pangkat kehormatan kepada sejumlah perwira tinggi purnawirawan maupun tokoh tertentu pada Agustus 2025 di Batujajar, Bandung, Jawa Barat.
"Apa ukuran kelayakannya sehingga mereka mendapatkan kenaikan pangkat kehormatan setelah sekian lama pensiun dari dinas militer?" pungkas Ginting.
Dalam politik, penghargaan negara tidak pernah sepenuhnya bersifat administratif. Penghargaan selalu mengandung pesan politik, simbol kekuasaan, sekaligus penilaian moral terhadap seseorang. 
BERITA TERKAIT: