Atas dasar rekam jejak dan kapasitas kepemimpinannya, PM 08 mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Naniek sebagai Kepala BGN yang baru.
Sekretaris Jenderal PM 08, Agustin Lumban Gaol, menegaskan bahwa pencopotan kepala BGN sebelumnya menunjukkan Presiden Prabowo mengedepankan kinerja dan hasil kerja, bukan pertimbangan politik maupun kedekatan personal.
"Penunjukan Ibu Naniek S. Deyang sangat tepat. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pelaksanaan Program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh demi menyelamatkan masa depan gizi anak bangsa," ujar Agustin kepada media di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Menurut Agustin, pengalaman Naniek saat menjabat sebagai Wakil Kepala BGN membuktikan kapasitas kepemimpinannya yang tegas, responsif, dan tidak mentoleransi maladministrasi. Ia dikenal aktif turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi laporan masyarakat.
Dari sejumlah inspeksi mendadak yang dilakukan, ditemukan beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur mandiri yang tidak memenuhi standar operasional BGN.
"Ibu Naniek tidak ragu memberikan peringatan keras hingga menghentikan sementara operasional dapur mandiri yang melanggar aturan dan berada di bawah standar. Langkah berani ini perlu mendapat dukungan bersama," tegasnya.
PM 08 mengakui Program MBG dalam beberapa waktu terakhir menghadapi berbagai sorotan, mulai dari kasus keracunan makanan, kualitas menu yang dinilai kurang baik, dugaan jual-beli kuota titik dapur, hingga indikasi penggelembungan anggaran pengadaan perlengkapan.
Meski demikian, Agustin menilai kritik publik merupakan hal yang wajar. Namun, ia menyayangkan munculnya narasi yang tidak didukung data dan cenderung menggiring opini bahwa program tersebut gagal atau hanya menjadi ladang korupsi baru.
"Momentum pergantian kepemimpinan ini harus menjadi titik bersih-bersih. Ke depan tidak boleh ada lagi pejabat di lingkungan BGN yang terjerat kasus korupsi. Kami ingin program mulia ini bersih dari hulu hingga hilir," katanya.
Selain itu, PM 08 juga menyoroti ketimpangan pembangunan dapur MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang dinilai masih tertinggal dibandingkan daerah perkotaan. Padahal, kawasan 3T merupakan wilayah dengan risiko stunting dan gizi buruk yang lebih tinggi.
Karena itu, PM 08 mengapresiasi arah kebijakan baru BGN di bawah kepemimpinan Naniek yang menggeser fokus dari sekadar mengejar jumlah penerima manfaat menjadi peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.
Strategi tersebut meliputi:
Pertama, moratorium dan audit, yakni penghentian sementara pembangunan dapur baru untuk membenahi dan menstandardisasi dapur yang telah beroperasi.
Kedua, validasi data melalui penataan ulang data penerima manfaat agar bantuan lebih tepat sasaran.
Ketiga, akselerasi wilayah 3T dengan memprioritaskan distribusi gizi ke daerah terluar melalui skema anggaran yang efisien dan minim kebocoran.
"Fokus pada kualitas layanan dan tata kelola yang bersih jauh lebih penting daripada sekadar mengejar angka serapan. Program ini harus sehat secara manajemen agar manfaatnya benar-benar dirasakan anak-anak Indonesia," ujar Agustin.
Menutup pernyataannya, Agustin optimistis kepemimpinan baru BGN mampu mewujudkan visi besar Presiden Prabowo untuk memutus rantai stunting dan mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas.
"Anak-anak yang memperoleh gizi yang baik sejak dini akan tumbuh menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki rasa kebangsaan yang kuat. Mereka akan memahami bahwa negara hadir untuk mereka, dan di tangan merekalah masa depan Indonesia akan dijaga," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: