Dirut Perum Bulog Sutarto AliÂmoeÂso menyatakan, pihaknya siap menjaga stabilitas harga keÂdelai bila dipercaya mengatur tata niaga komoditas tersebut. SeÂbab, menurutnya, Bulog suÂdah cukup berpengalaman.
“Menstabilkan harga beras yang kebutuhannya hampir 40 juta ton saja bisa. Saya yakin BuÂlog juga bisa mengatur penjualan kedelai yang kebutuhannya haÂnya sekitar 2 jutaan ton,†kata Sutarto keÂpada
Rakyat Merdeka, akhir pekan lalu.
Seperti diketahui, Pemerintah berencana mengeluarkan PeraÂturÂan Presiden (Perpres) untuk meÂngatur tata niaga kedelai. PerÂpres tersebut kabarnya akan meÂngaÂtur harga pokok pembelian dan dan harga pokok penjualan (HPP) kedelai. Bulog dilibatÂkan sebagai pengatur lalulintas pemÂbelian dan penjualan.
Sutarto menuturkan, untuk meÂngatur tata niaga kedelai, piÂhakÂnya akan menerapkan sistem subÂsidi silang.
“Hasil keuntungan dari impor kedelai akan digunaÂkan untuk membeli hasil pertaÂnian lokal. Kedelai itu nanti bisa diÂguÂnakan stok untuk stabilisasi harga apaÂbila harga kedelai imÂpor meÂlonjak,†urai Sutarto.
Yang dia khawatirkan, bila terÂjadi kejadian luar biasa. MiÂsalÂnya, musim kering berkeÂpanÂjaÂngan sehingga stok menipis dan harga kedelai dunia melamÂbung. Menghadapi masalah itu, menuÂrutÂnya, pemerintah harus ikut tanggung jawab karena keÂmamÂpuan Bulog terbatas.
“Pemerintah harus menyeÂdiaÂÂkaan anggaran untuk meÂnyiapÂÂkan cadangan kedelai,†pinÂtanya.
Berdasarkan perhitungan BuÂlog, kebutuhan kedelai nasional sekitar 2,5 juta ton.
Bulog akan impor seÂÂkitar 1,7 juta ton atau 70 perÂsen dari kebutuhan. PaÂsalÂnya, saat ini produksi nasional hanya sekitar 800 ribu ton.
Harga kedelai saat ini bisa dibilang cukup tinggi. BerdasarÂkan harga rata-rata naÂsional baÂhan pangan pokok per tanggal 15 Februari 2013, harga kedelai loÂkal tercatat seÂbesar Rp 9.366 per kg atau turun 2,75 perÂsen dari harÂga bulan seÂbelumnya Rp 9.624 per kg.
SedangÂkan kedelai impor harÂganya Rp 9.040 per kg atau turun 2,68 persen dari harga buÂlan sebelumnya Rp 9.283 per kg.
Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional Indonesia (DKNY) Benny Kusbini mendesak pemeÂrintah segera mengeluarkan perÂaÂturan HPP kedelai. PasalÂnya, peÂtani dan pengrajin tahu-tempe sangat memerlukannya.
“Kita nggak ngerti kenapa peÂmerintah lamban sekali. PeneÂtapan HPP itu penting, menyangÂkut kepentingan rakyat kecil,†kata Benny.
Benny mengungkapkan, seÂlama HPP kedelai tidak ada, peÂtani babak belur. Pasalnya, keÂdelai impor sering masuk daÂlam jumlah besar ketika petani lokal sedang panen raya. [Harian Rakyat Merdeka]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyiapkan sistem subsidi silang untuk mengatur tata niaga kedelai. Pemerintah didesak segera mengeluarkan Perpres penetapan HPP komoditas tersebut. 
BERITA TERKAIT: