Revisi UU Pemilu telah dipastikan keluar dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Posisi UU Pemilu digantikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)...
Langkah pemerintah untuk tidak mengubah UU 10/2016 tentang Pilkada masih menyisakan pertanyaan mendalam. Pasalnya, dengan tidak adanya revisi, maka pilkada akan digelar serentak bersamaan dengan pemi..
Revisi UU 7/2017 tentang Pemilu yang dicabut dari Prolegnas didasari pada alasan kewenangan pembentukan undang-undang. Yakni, karena Presiden Joko Widodo yang juga memiliki kewenangan regulasi tidak ..
Ditariknya revisi UU 7/2017 tentang Pemilu dari Prolegnas tidak mengubah sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mendorong agar pelaksanaan Pilkada Serentak tetap di tahun 2022-2023.Ketua Departe..
Keputusan DPR dan pemerintah yang menarik revisi UU 7/2017 tentang Pemilu dari prolegnas berimplikasi pada jadwal pelaksanaan Pilkada yang akan tetap digelar pada tahun 2024.Artinya, pelaksanaan Pilk..
Tidak masuknya Revisi UU Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021 mendaopat sorotan banyak pihak. Tidak hanya soal penyelenggaraan pemilu yang akan serentak dengan pilkada di tahun 20..
Pencabutan draf revisi undang-undang 7/2017 tentang Pemilu dari Prolegnas oleh DPR memunculkan pertanyaaan bagi Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP).Sekretaris Jenderal KIPP, Kaka Suminta mengata..
Fraksi Partai Demokrat akan terus memperjuangkan agar UU Pemilu bisa direvisi. Hal ini lantaran pembahasan UU Pemilu dikeluarkan dari program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas DPR tahun 2021. ..
Keputusan mencabut Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 memantik protes dari Fraksi PKS DPR RI.Ada beberapa catatan k..
Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR RI menyepakati RUU tentang Pemilihan Umum (Pemilu) ditarik dari daftar Prolegnas PrioritasTahun 2021. Keputusan itu diambil berdasarkan kesimpulan Rapat K..
Sistem politik Tanah Air saat ini dianggap perlu untuk ditata ulang.Hal tersebut ditegaskan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menanggapi pernyataan ekonom senior Rizal Ramli me..
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan membahas isu terkini mengenai RUU Pemilu hingga UU Miras dalam acara Rakernas 2021 pada hari ini Senin (1/3) sampai Kamis (18/3).Demikian disampaikan Sekjen PKS A..
Partai Demokrat akan terus memperjuangkan agar pelaksanaan Pilkada 2022-2023 tetap digelar. Hal ini sebagaimana diinginkan berbagai macam kalangan masyarakat.Begitu disampaikan Kepala Bakomstra DPP P..
Kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh Undang-undang (UU) Pemilu yang juga berkualitas. Atas dasar itulah publik akan heran apabila perbaikan UU Pemilu melalui revisi malah disetop. Demikian disam..
Argumentasi yang digunakan pihak Istana menolak revisi UU 17/2017 tentang Pemilu terkesan mengada-ngada.Sebab, akan sangat susah untuk mengatur Pemilu serentak dengan Pilkada di tahun yang sama. Sela..