Business Daily Africa mengutip laporan dua-tahunan yang baru diterbitkan oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat mengenai penerapan UU Pertumbuhan dan Peluang Afrika.
“Kemampuan Kenya untuk mendanai layanan sosialnya secara memadai (termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan) dan program pengentasan kemiskinan semakin terkendala oleh biaya pembayaran utang, yang sebagian disebabkan oleh terus melemahnya mata uang lokal,” antara lain tulis laporan itu.
“Akibatnya, Kenya terus mengalokasikan lebih banyak uang untuk pembayaran utang dibandingkan untuk belanja pembangunan,” sambung laporan tersebut.
Kenya menghadapi protes keras akibat krisis ekonomi yang sedang berlangsung. Total utang negara di Afrika Timur ini mencapai 80 miliar dolar AS, mewakili 68 persen PDB negara tersebut, melebihi batas maksimum yang direkomendasikan Bank Dunia dan IMF sebesar 55 persen.
Sebagian besar utang Kenya dikuasai oleh pemegang obligasi internasional, dengan Tiongkok sebagai kreditor bilateral terbesar, dengan utang sebesar 5,7 miliar dolar AS.
Harian bisnis Kenya melaporkan bahwa membengkaknya biaya pembayaran utang dalam beberapa tahun terakhir telah melampaui pengeluaran gaji dan upah, administrasi, operasional, dan pemeliharaan kantor-kantor publik pemerintah pusat.
“Hal ini menggarisbawahi dampak pinjaman komersial dan semi-konsesional yang telah dikontrak Kenya dalam satu dekade terakhir untuk membangun jalan, jembatan, pembangkit listrik, dan jalur kereta api modern yang sangat dibutuhkan,” tulis
Business Daily Africa dalam laporannya.
Disebutkan bahwa pengungkapan terbaru dari Departemen Keuangan, misalnya, menunjukkan biaya pembayaran utang menghabiskan setara dengan tiga perempat (75,47 persen) pajak yang dikumpulkan dalam 11 bulan pada tahun keuangan yang baru saja berakhir.
Kekhawatiran Washington muncul karena AS dan sekutu Baratnya meningkatkan pengawasan terhadap klausul rahasia dalam pinjaman yang ditawarkan Tiongkok kepada negara-negara Afrika.
Harian itu juga menyebutkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh AidData, sebuah laboratorium penelitian di College of William & Mary di AS, yang menemukan bahwa persyaratan perjanjian pinjaman Beijing dengan negara-negara berkembang biasanya bersifat rahasia dan mengharuskan negara-negara peminjam seperti Kenya untuk memprioritaskan pembayaran kembali kepada negara-negara tersebut. Pemberi pinjaman milik negara Tiongkok lebih unggul dibandingkan kreditur lainnya.
Kumpulan data tersebut, berdasarkan analisis perjanjian pinjaman antara tahun 2000 dan 2019, menunjukkan bahwa perjanjian Tiongkok memiliki klausul untuk “perlindungan pembayaran yang lebih rumit” dibandingkan dengan “rekan-rekannya di pasar kredit perkantoran.”
Juga disebutkan bahwa Kenya membayar Tiongkok Sh152,69 miliar untuk bunga dan jumlah pokok yang jatuh tempo pada tahun keuangan yang berakhir Juni 2024, 42,14 persen lebih tinggi dari Sh107,42 miliar pada tahun yang berakhir Juni 2023.
Amerika mengatakan meningkatnya kewajiban utang, korupsi, dan dampak pandemi terhadap pendapatan rumah tangga dan perusahaan hampir melumpuhkan langkah Kenya menuju “negara industri, berpendapatan menengah yang memberikan standar hidup yang tinggi bagi seluruh warganya pada tahun 2030, di lingkungan yang bersih dan aman.”
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa peningkatan beban utang di Kenya melemahkan kemampuannya dalam menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas bagi warga negaranya. AS juga menyoroti utang mahal yang diperoleh Kenya dalam dekade terakhir dari Tiongkok. 
BERITA TERKAIT: