Dalam surat edaran yang dikeluarkan Kepala Pelayanan Publik Felix Koskei baru-baru ini, pemerintah juga mengumumkan pembatasan delegasi yang mendampingi pejabat tinggi, termasuk Presiden, Wakil Presiden, Ibu Negara, dan Perdana Menteri Kabinet selama perjalanan ke luar negeri.
Perjalanan non-esensial yang ditangguhkan meliputi benchmarking, kunjungan studi, program pelatihan, kegiatan penelitian, pertemuan akademik, simposium, konferensi, rapat partisipasi umum, acara showcase, pameran, pertemuan kaukus dan asosiasi, serta acara terkait, seperti dikutip dari
Africa News, Rabu (4/10).
Dengan diberlakukannya aturan terbaru, perjalanan ke luar negeri kini hanya diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan yang penting untuk memenuhi kewajiban negara, kegiatan-kegiatan penting di negara bagian, atau kegiatan yang terkait dengan kepemimpinan atau keanggotaan menurut undang-undang yang berdampak pada posisi negara tersebut.
Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas biaya, delegasi yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet akan dibatasi sebanyak tiga orang, termasuk Sekretaris Kabinet sebagai Ketua Delegasi.
Untuk Sekretaris Utama, delegasi tidak boleh melebihi dua orang, dan setidaknya satu delegasi harus merupakan pejabat teknis khusus yang relevan dengan pokok bahasan penugasan.
Delegasi yang melibatkan Kabinet dan Sekretaris Utama akan dibatasi maksimal tiga orang. Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Utama di kementerian yang sama disarankan untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri secara bersamaan kecuali hal tersebut secara jelas diwajibkan oleh perjanjian.
Delegasi yang dipimpin oleh Gubernur Kabupaten juga akan dibatasi sebanyak tiga orang, termasuk Gubernur sebagai Ketua Delegasi.
Persetujuan perjalanan bagi pejabat yang mendampingi Presiden, Ibu Negara, Wakil Presiden, dan Perdana Sekretaris Kabinet hanya diberikan kepada mereka yang terlibat langsung dalam jadwal kegiatan/program pimpinan.
Kementerian Luar Negeri dan Diaspora juga telah diinstruksikan untuk mengurangi jumlah personel pendamping sebanyak 50 persen.
Selain itu, pemerintah juga memberlakukan batasan maksimal tujuh hari perjalanan dinas.
Langkah-langkah penghematan ini diterapkan untuk memprioritaskan operasi dan kegiatan penting yang penting untuk melayani masyarakat, seperti dijelaskan oleh Koskei.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Dalam rangka menekan dan mengendalikan pengeluaran yang bersumber dari pajak, Kenya memutuskan untuk menangguhkan semua perjalanan yang tidak penting bagi pejabat pemerintah. 
BERITA TERKAIT: