PM Prancis Mundur Setelah Koalisi Sayap Kiri Diproyeksi Menang

Sementara Aliansi sentris Presiden Emmanuel Macron berada di posisi kedua dan partai sayap kanan National Rally di posisi ketiga.

Mengingat tidak ada seorangpun yang memiliki mayoritas kursi di parlemen. Kemungkinan akan ada negosiasi politik yang intens selama berminggu-minggu untuk memilih perdana menteri baru dan membentuk pemerintahan.

Perdana Menteri Prancis Gabriel Attal mengaku akan mengajukan pengunduran diri pada Senin (8/7).

Attal, yang baru menjabat sebagai perdana menteri termuda di Prancis pada bulan Januari, kemungkinan besar tidak akan kembali menjabat dalam pemerintahan mendatang karena partai Republik dan partai Ensemble yang berhaluan tengah berada di urutan kedua.

Ensemble dan sekutunya diproyeksikan memperoleh antara 150 dan 180 kursi, menurut perkiraan IFOP, dibandingkan dengan perolehan suara 180-215 dari Front Populer Baru sayap kiri.

“Sesuai dengan tradisi Partai Republik dan sesuai dengan prinsip saya, besok pagi saya akan mengajukan pengunduran diri saya kepada presiden Republik,” kata Attal seperti dimuat Associated Press.  

Meski begitu, Attal mengaku akan tetap menjabat selama Olimpiade Paris.  

Kepergiannya sudah diperkirakan secara luas setelah pemilu putaran pertama, ketika para analis menyebarkan kemungkinan bahwa Macron harus menyerahkan jabatan perdana menteri kepada pemimpin RN Jordan Bardella, jika kelompok sayap kanan mempertahankan kemajuannya.

“Sejak awal kampanye ini, saya telah diperingatkan akan tiga risiko: risiko mayoritas absolut yang didominasi oleh France Unbowed, risiko mayoritas absolut yang didominasi oleh Rassemblement National, dan risiko hilangnya gerakan yang mencerminkan gerakan kita. ide dan nilai-nilai kami,” kata dia.

Dihadapkan dengan ketidakpastian di salah satu negara dengan ekonomi terdepan di Eropa, pasar akan memantau beberapa hari ke depan untuk mengetahui indikasi aliansi apa yang akan dibentuk untuk mencapai mayoritas penguasa.

Kepemimpinan Perancis sepertinya tidak akan sepenuhnya dibubarkan setelah pemilu, karena Macron sebelumnya telah mengindikasikan bahwa ia akan menjalani sisa masa jabatannya hingga tahun 2027, terlepas dari hasil pemungutan suara.