Komisi IV Apresiasi Kementan Berangus Perusahaan Yang Merugikan Peternak

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan, naik turunnya harga ayam sudah menjadi hukum dagang. Namun di sisi lain, dia mensinyalir ada andil perusahaan besar yang mengendalikan harga.

"Ini ada yang nakal di tingkat tata niaganya, ada mafia. Sekarang kan peternakan ayam kasian karena dikuasai oleh koorporasi dari hulu ke hilirnya. Dia bermain mulai dari pakan hingga yang lain-lain," bebernya kepada wartawan, Selasa (5/3).

Menurut Andi, selama ini koorporasi besar nyaris menentukan naik turunnya harga dari hulu ke hilir. Mereka juga dituding sebagai biang kerok bangkrutnya usaha peternak kecil karena dibuat bergantung.

"Kalau untuk peternak yang saya dapatkan di lapangan keluhannya rata-rata permainan koorporasi besar. Mereka bahkan sampai mampu menentukan harga. Nah, pada saat mereka menentukan harga turun pasti bangkrut lah ini peternak kecil," jelasnya.

Meski demikian, Andi mengapresiasi langkah Kementerian Pertanian yang terus berusaha memberangus perusahaan nakal. Beberapa diantaranya bahkan ada yang masuk proses blacklist.

"Harus tegas dong melindungi peternak kecil. Apakah caranya dengan menekan harga supaya tidak dipermainkan atau cara-cara lain dengan mekanisme lain, kalau perlu suatu saat menetapkan ada seperti HPP-nya," ujarnya.

Selain Kementan, Andi juga meminta Kementerian Perdagangan bertanggung jawab soal merosotnya harga ayam. Kemendag wajib menentukan titik temu di mana harga yang pantas diperjualbelikan.

"Maksud saya ini bukan hanya menteri pertanian tapi menteri perdagangan atau bahkan menko yang mengkoordinir lintas kementerian harus ikut campur. Kalau di sisi produksi saya melihatnya Kementan sudah berhasil karena di mana-mana surplus," beber Andi.

Harga daging ayam pada sejumlah pasar tradisional di beberapa daerah memang tengah mengalami penurunan.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan I Ketut Diarmita menyampaikan bahwa kondisi daging ayam nasional pada saat ini memang mengalami surplus bahkan Indonesia sudah ekspor ke beberapa negara.  

"Ini kan sebenarnya positif, produksi kita berlebih daripada produksi kita kurang. Kelebihan produksi ini harus diikuti dengan meningkatnya ekspor unggas dan produk unggas ke berbagai negara untuk itu pemerintah menghimbau agar para perusahaan integrator untuk terus meningkatkan ekspornya," jelas Diarmita.

Sejauh ini, Indonesia sudah ekspor telur tetas ayam ras ke Myanmar, DOC (Day Old Chicken) ke Timor Leste dan produk daging ayam olahan ke Jepang, Papua New Guinea, serta Myanmar. Di sisi lain Diarmita menjelaskan pemerintah saat ini juga terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Sebagai langkah cepat, Diarmita meminta para pelaku usaha integrator meningkatkan serapan pemotongan di Rumah Potong Hewan Unggas dan memaksimalkan penyerapan karkas untuk ditampung dalam cold storage sebagai cadangan.

"Kami berharap hasil usaha peternak agar tidak lagi dijual sebagai ayam segar melainkan ayam beku, ayam olahan, ataupun inovasi produk lainnya. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik, maka harga di peternak dapat segera kembali normal," jelas Diarmita.

Selain itu, untuk menstabilkan harga ayam broiler di tingkat peternak, Pemerintah juga telah mengatur kebijakan dari aspek hulu yaitu dengan pengaturan bibit ayam, pengaturan mutu benih bibit yang bersertifikat, menyeimbangkan pasokan dan permintaan dalam hal pengaturan impor.

Termasuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Permentan 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras. Serta, pembentukan tim analisa dan tim asistensi serta tim pengawasan dalam mendukung pelaksanaan Permentan 32/2017.

Ditjen PKH pun menganalisis supply demand ayam ras dan secara rutin menyelenggarakan pertemuan antara peternak dengan pemerintah dan juga dengan para stakeholders ayam ras terkait.

"Untuk meningkatkan pengawasan, saya meminta peran dinas provinsi dan kabupaten/kota dan seluruh pejabat fungsional pengawas bibit ternak yang tersebar di seluruh provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan. Jika perlu kita bekali dengan tambahan ilmu sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)," tegas Diarmita.