Jimly Asshiddiqie: Calon Komisioner Komnas HAM Harus Punya Wawasan Cinta Kemanusiaan

Apa saja komponen penilai­annya dalam tahap ini?
Soal integritas, soal kom­petensi, kapabilitas, dan yang terakhir independensi, harus independen. Mewakili aspirasi keadilan, jangan mewakili aspi­rasi mainstream.

Maksudnya jangan mewak­ili aspirasi mainstream?
Mainstream itu maksudnya mainstream politik, jangan, itu wilayahnya DPR. Biar mereka nanti yang putuskan soal mayoritas jalan pikiran yang benar. Nah, di Komnas HAM ini harus mewakili jalan pikiran lain yang lebih sub­stansial, menyangkut kemanu­siaan, walaupun kadang -kadang tidak populer. Ibaratnya kalau istilah saya majority rules itu demokrasi prosedural, sementara minority right ini demokrasi sub­stansial. Nah, ini harus gabung, harus utuh di Republik kita ini.

Jadi fungsi parlemen, fungsi partai, fungsi Komnas HAM itu harus berimbang. Maka tokoh -tokoh yang kami pilih itu harus mengerti masalah. Dia kuasai masalah-masalah human right, aturan -aturan internasional dan nasional, tapi yang jauh lebih penting mindset-nya bagaimana, cara berpikir dia.

Cara berpikir seperti apa yang Anda maksud?
Dia harus cinta kemanusiaan, biar bisa memanusiakan ma­nusia. Kalau wawasannya itu enggak cinta kemanusiaan bisa repot. Manusia itu kan beraneka ragam, warna kulitnya lain, agamanya lain, ada disabilitas, ada yang kecenderungan seksu­alnya aneh, tapi dia kan manusia juga. Masalahnya bagaimana anda bisa menangkap unsur manusianya. Anda tidak boleh membenci orang yang tidak cocok sama anda. Itu bukan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia harus punya wawasan cinta kemanusiaan. Bukan andanya yang dicintai, tapi anda sebagai manusia. Itu yang mau kami cari dari calon-calon ini. Maka, di samping in­tegritas, kompetensi, kapabilitas, dan independensi, tambah satu lagi, mindset tentang HAM. Ini bukan untuk kepentingan pansel, tapi untuk kepentingan bangsa. Kita perlu orang yang seperti itu, yang punya mindset kema­nusiaan yang adil dan beradab, sesuai sila ke-2 Pancasila.

Banyak pihak yang menggap kinerja Komnas HAM periode ini buruk?
Ya itulah, karena akibat konf­lik internal, dan juga akibat hubungan yang tidak sehat den­gan sekretariat. Makanya me­mang untuk perbaikan ke depan, di samping kami menyiapkan calon komisioner yang tepat, juga harus dilakukan evaluasi kelembagaan.

Evalusi yang seperti apa?
Jadi ada semacam penataan kembali kelembagaan. Misalnya apakah memang bisa sekre­tariat jenderal dengan Komnas Perempuan, Komnas Anak itu dikonsolidasikan dengan inde­pendensi masing-masing komi­sioner. Kan Komnas HAM sekarang sudah membentuk pansel untuk mencari sekjen nih. Mumpung sekarang sedang ada masalah, saya mengusulkan supaya jangan hanya mencari personalia.

Kenapa sampai harus dire­formasi lembaganya, ini kan masalah personel?
Karena kalau misalnya enggak sekaligus reformasi birokrasinya, saya khawatir siapapun yang ter­pilih nanti tetap saja mengalami kesulitan untuk bekerja.

Apa yang pansel lakukan terkait wacana reformasi kelembagaan tersebut?
Saya sudah usul ke Menko Polhukam, supaya pemerintah ambil inisiatif untuk melak­sanakan usulan tersebut. Ketua Komnas HAM juga sudah saya sarankan begitu, dan mereka menyatakan siap kalau diadakan rapat koordinasi dengan Menko, juga Kementerian Hukum dan HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak diundang seka­lian. ***