Menurutnya, demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang intinya kedaulatan rakyat, yang berkuasa rakyat, dan mereka berhak memilih para pemimpin-pemimpinnya.
“Karena rakyat banyak, maka dilakukan sistem perwakilan. Jadi, rakyat punya kedaulatan memilih wakil-wakilnya masuk parlemen. Pada sistem presidensial punya hak memilih presiden, bupati, gubernur, dan itu yang baku, itu kehendak rakyat kita,” urai Prabowo, saat wawancara eksklusif bertajuk “Prabowo Subianto Bicara untuk Indonesia”, Rabu malam (22/5).
Saat ditanya apakah pada pemerintahannya nanti akan anti kritik atau tidak, Prabowo menegaskan, kritik justru sangat diperlukan, tapi harus tetap objektif.
“Harus dan boleh, kritik itu check and balances. Dikritisi justru mengamankan, tapi niat kritik itu harus membangun, objektif,” jawabnya.
Terkait kebebasan pers, menurutnya hal itu sangat penting, meski beberapa kantor media di Indonesia telah menjadi konglomerasi bisnis yang dimiliki segelintir orang.
“Pers mainstream itu bisnis, dan bisnis itu ada pemiliknya, jadi apakah media mainstream yang dimiliki beberapa orang itu sungguh-sungguh mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan pemiliknya?” tukas Menteri Pertahanan RI ini.
Prabowo berharap, di tengah gencarnya perkembangan media sosial, publik bisa mendapatkan informasi dengan sumber yang lebih luas, tidak dikuasai segelintir pemilik media saja.
“Sekarang ada fenomena baru yang disebut revolusi informasi, media-media baru dengan internet, dengan sosial media dan sebagainya, TikTok. Informasi itu bisa ke rakyat dengan cepat,” tuturnya.
“Jadi, menurut saya demokrasi akan lebih kuat. Sekarang ini tidak bisa 5-6 orang menguasai opini suatu bangsa,” tutup Prabowo.
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, menegaskan, demokrasi di Indonesia ini sekarang lebih kuat, karena perkembangan internet dan media sosial. 
BERITA TERKAIT: