Wajah Warga Lesu Karena e-KTP-nya Tak Kunjung Jadi

Menjelang siang, suasa­na pelayanan kependudukandi Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan ramai. Belasan warga duduk santai di kursi. Mereka menunggu antrean yang cukup panjang. Tak lama ke­mudian, seorang wanita dengan antusias menuju ke meja petugas saat tahu nomor urut yang dipe­gangnya dipanggil.

Namun, sesaat kemudian, wa­jahnya berubah lesu. "Ya, belum ada juga blangko e-KTP-nya," keluh Noni, Kamis (8/6).

Proses perekaman e-KTP di Tangerang Selatan dipusatkan di masing-masing Kecamatan. Kecamatan Pamulang sendiri membawahi 8 kelurahan. Antara lain, Pondok Benda, Benda Baru, Bambu Apus, Kedaung, Pamulang Barat, Pamulang Timur, Pondok Cabe Udik dan Pondok Cabe Ilir.

Berdasarkan pengamatan, pembuatan administrasi kepen­dudukan seperti pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan e-KTP menempati gedung baru yang tidak bersebelahan dengan kan­tor Camat Pamulang. Gedung satu lantai itu masing kinclong karena baru sebulan digunakan.

Masuk lebih dalam, terdapat beberapa kursi untuk tempat tunggu masyarakat. Di bagian depan tersedia meja panjang lengkap dengan kursi untuk petugasdan masyarakat. Dii dinding terdapat tulisan "Pelayanan Kependudukan Kecamatan Pamulang".

Noni mengaku sangat membutuhkan e-KTP untuk memudahkan mengurus keperluan administrasi. Sebab, tidak semua instansi atau lembaga mau men­erima surat keterangan (Suket) sebagai pengganti e-KTP.

"Harus ngotot dulu sama petu­gas, baru mereka mau menerima Suket," keluhnya.

Staf pelayanan Kependudukan Kecamatan Pamulang Eko Mulyono mengungkapkan, blangko e-KTP di Kecamatan Pamulang sudah kosong sejak September 2016. "Hingga saat ini, lebih dari 65 ribu warga yang belum menerima e-KTP," ujar Eko, kemarin.

Kendati blangko kosong, kata Eko, setiap hari ada lebih dari 300 orang melakukan pereka­man e-KTP, yang baru maupun ingin pindah alamat. "Mereka hanya diberi Suket yang berlaku enam bulan," ucapnya.

Ia berharap, dalam waktu dekat, blangko e-KTP telah tersedia. Sebab, Eko kasihan kepada warga yang sudah berbulan-bulan menunggu blangko e-KTP. Tapi, dia berharap, warga tidak ter­ganggu dalam mengurus hal-hal yang berbau administrasi meski hanya menggunakan Suket.

Selain itu, dia menghimbau kepada seluruh warga yang telah memiliki e-KTP, tidak perlu mengurus perpanjangan identitas lagi. Sebab, masa berlaku identi­tas tersebut seumur hidup. "Jadi, tidak perlu diperbarui setiap lima tahun," tandas Eko.

Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangsel, Heru Sudarmanto mengaku sudah menerima 10 ribu keping blang­ko e-KTP dari Kemendagri. Namun, jumlah tersebut be­lum bisa memenuhi kebutuhan warga. "Total ada 97.733 warga sudah melakukan perekaman data identitas," ujar Heru.

Menurut Heru, 10 ribu blangko yang baru didapat dari Kemendagri itu akan langsung dilakukan pencetakan e-KTP secara bertahap. "Nanti cetaknya hanya seribu per hari. Itu pun bagi warga yang sudah melaku­kan perekaman identitas sejak bulan lalu," ujarnya.

Setelah dilakukan verifikasi data lagi, kata dia, pihaknya akan kembali mengajukan permintaan blangko kepada Kemendagri. "Soalnya kebutuhan e-KTP un­tuk warga Tangsel masih banyak yang kurang," tandasnya.

Bagaimana dengan di Depok, Jawa Barat? Komaruddin, staf Pelayanan Pembuatan e-KTP Kelurahan Pondok Petir, Bojongsari, Depok, Jawa Barat mengatakan, sejak awal Mei blangko e-KTP dari Dukcapil, Depok sudah turun ke kelurahan.

"Kami sudah terima 1.000 blangko dan langsung dicetak bagi yang belum menerima e-KTP sejak Januari 2017," ujar Komaruddin.

Menurut Komaruddin, seluruh warga Pondok Petir yang sebe­lumnya menerima Suket telah diganti semua dengan e-KTP. Untuk mencetak e-KTP itu, dia mengaku harus lembur kerja agar semua warga mendapat kartu identitas baru tersebut.

"Selama sebulan ini, kami harus masuk kerja Sabtu dan Minggu demi mengganti Suket dengan e-KTP," tuturnya.

Namun demikian, lanjut Komaruddin, bagi warga yang baru merekam e-KTP pertama kali, harus tetap bersabar karena pemerintah pusat lebih mengu­tamakan warga pindah alamat. "Waktu tunggunya bisa dua sampai tiga bulan," sebutnya.

Terpisah, Kepala Seksi Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Jaka Susanta mengaku telah menerima 40 ribu blangko e-KTP dari Kemendagri. Penerimaan blangko e-KTP secara bertahap sejak April 2017.

"Distribusi e-KTP memang sempat terkendala karena pe­merintah pusat gagal melakukan lelang blangko pada akhir 2016 dan awal 2017," ujar Jaka.

Menurut Jaka, pada April 2017, pengadaan blangko e-KTP berhasil dilelang sebanyak 7 juta keping. Jumlah blangko yang diajukan Pemerintah Kota Depok sebanyak 40 ribu ke­ping. "Jumlah tersebut hampir sesuai dengan total warga yang mengajukan pembuatan e-KTP, baik perekaman baru, rusak, hilang dan mengganti alamat di Depok," sebutnya.

Kemendagri, lanjut Jaka, be­lum bisa memenuhi permintaan blangko yang diajukan Depok, karena jumlahnya terbatas. Pasalnya, blangko yang telah dicetak saat ini didistribusikan ke seluruh kota dan kabupaten se-Indonesia. "Depok termasuk yang mendapatkan alokasi blangko cukup banyak saat ini dibandingkan kota lainnya di Indonesia," tandasnya.

Jaka menambahkan, blangko diprioritaskan bagi warga yang telah melakukan perekaman sejak Oktober 2016. Sementara, total ada 51 ribu warga yang telah melakukan perekaman baru e-KTP.

"Bagi yang rusak dan hilang ingin diganti, diminta bersabar. Kami prioritaskan yang baru melakukan perekaman," pungkasnya.

Latar Belakang
Kementerian Dalam Negeri Targetkan Masalah e-KTP Selesai Oktober 2017

Kelangkaan blangko e-KTP mulai terjadi sejak September 2016. Kelangkaan ini akibat kasuskorupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Tercatat ada dua pejabat Kemendagri terseret kasus yang diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Mereka adalah,bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman, dan bekas Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Untuk menutupi kekurangan blangko e-KTP, Kemendagri sempat melakukan lelang 8 jutablangko akhir tahun 2016, namun gagal karena tidak ada perusahaan yang memenuhi syarat.

Selanjutnya, Kemendagri kembali melakukan lelang pada Februari 2017. Namun, lelang tersebut kembali gagal dengan alasansama, yaitu tidak ada peru­sahaan yang memenuhi syarat.

Sebulan kemudian, kembali dilakukan lelang dan akhirnya ada pemenang. Lelang e-KTP tahap kedua ini, dianggarakan sebesar Rp 367 miliar dan dana alokasi khusus nonfisik khusus kependudukan sebesar Rp 750 miliar.

Dengan anggaran tersebut, pe­merintah ditargetkan mencetak 25,9 juta keping blangko e-KTP. Selanjutnya, pada April 2017, blangko e-KTP mulai didistri­busikan ke seluruh daerah.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh meminta warga yang belum memiliki e-KTP untuk aktif mengecek ketersediaan blangko di daerahnya masing-masing. Menurutnya, sisa di Gudang Dirjen Dukcapil ada 1.321.500 keping blangko e-KTP. "Pembagian tahap pertama diprioritaskan bagi yang kartu­nya sudah siap cetak atau print ready record," kata Zudan.

Menurut Zudan, warga dalam daftar antrean prioritas untuk mendapat e-KTP, adalah mereka yang telah merekam data kepen­dudukan sebelum 16 Desember 2016. "Mereka dapat langsung melihat ketersediaan blangko ke Dinas Dukcapil atau melalui sam­bungan telepon ke masing-masing kabupaten atau kota," sarannya.

Zudan menargetkan, pereka­man di daerah-daerah tersebut dapat selesai akhir tahun ini. Menurut data yang dimiliki Kemendagri, ada 97,2 persen warga yang telah melakukan perekaman data kependudukan sampai saat ini.

"Pada 2018 akan berlangsung pilkada seretak di 171 daerah. Kami harus rapikan data kepen­dudukan. Pekerjaan besar adalah menyelesaikan perekaman yang kurang dari 2,48 persen. Kami sudah selesaikan 97,2 persen, tinggal sedikit lagi," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya menargetkan distribusi e-KTP selesai pada Oktober 2017. Saat ini, pemerintah telah menyedia­kan 7,8 juta lebih blangko untuk 4,8 juta penduduk yang telah melakukan perekaman data, dan 3 juta blangko tersisa diguna­kan untuk cadangan. "Bila ada penduduk yang pindah rumah atau e-KTP-nya rusak, bisa menggunakan blangko cadangan tersebut," ujar Tjahjo. ***