Bambang PS Brodjonegoro: Pemindahan Ibu Kota Masih Dikaji, Saya Nggak Mau Ditunggangi Spekulan Tanah

Kabarnya Presiden me­minta Bappenas mengkaji pemindahan Ibu kota. Apa hasilnya?
Kajiannya sedang dilaku­kan. Pokoknya yang pasti ada keinginan memindahkan pusat pemerintah. Jadi tidak semata-mata ibu kota.

Kota mana yang sedang dikaji sebagai calon ibu kota baru?
Yang pasti di luar Jawa.

Kabarnya kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Benar be­gitu?
Saya bilang Palangkaraya. Palangkaraya luar Jawa atau tidak? Ya pokoknya luar Jawa. Tidak di Jawa pastinya.

Atau ada opsi daerah selain Palangkaraya?
Luar Jawa. Ini saya nggak mau ditunggangi oleh spekulan tanah.

Poin apa saja yang akan dinilai dari suatu daerah da­lam pengkajian ibu kota ini?
Kita akan memilih lokasi yang punya ketersedian tanah yang cukup luas dengan status yang sudah 100 persen free dan clear dan dikuasai oleh pemerintah. Jadi tidak perlu lagi ganti rugi atau segala macam.

Nanti itu yang berpindah pusat pemerintahannya saja atau turut membawa pusat perekonomiannya juga?
Ibu kota pemerintahaan, (ka­lau) bisnis tetap di Jakarta.

Berarti nanti untuk mengu­rus perizinan yang terkait pe­merintah pusat akan semakin jauh dong?
Ya nggak, sekarang kan zaman online. Masa masih perlu datang ngisi formulir. Itu zaman kuno.

Oh ya, Bappenas meng­gelar Musrembang Nasional. Apa sih yang membedakan Musrembang Nasional tahun ini dari tahun-tahun sebel­umnya?
Yang pertama kita bisa meli­hat pada tema yang lebih ringkas tapi fokus. Karena kalau kita membaca temanya itu intinya adalah hanya gabungan dari empat kata kunci, investasi, infrastruktur, pertumbuhan, dan pemerataan. Itu kata kuncinya, jadi kita hanya menggabungkan itu semua, karena kita tidak ingin nanti ke mana-mana.

Kenapa empat kata kunci itu yang dimunculkan?
Karena kita ingin target per­tumbuhan 2018 itu difokuskan pada investasi. Karena kalau kita bertumpu pada konsumsi atau ekspor, tampaknya susah untuk mendorong di atas 5 persen. Yang bisa mendorong di atas 5 persen adalah investasi. Selama ini kan pertumbuhan investasi kita relatif agak lambat tapi perlulah percepatan investasi, makanya itu masuk ke dalam keyword.

Lalu kenapa pilihannya investasi infrastruktur?
Karena itu sudah ada sejak tahun pertama tahun 2015, sehingga kita ingin pada 2018 seperti keinginan Presiden, se­bagian besar proyek infrastruk­tur yang sudah dikerjakan itu selesai.

Jadi ini tahun pemantapan sekaligus menyelesaikan dari proyek infrastruktur yang ber­jalan sekaligus juga ingin me­negaskan bahwa infrastruktur tetap akan diperlukan selama kita masih ketinggalan di da­lam penyedian infrastruktur itu sendiri.

Pertumbuhan sudah jelas, apalagi satu lagi yang pent­ing adalah pemeratan. Kita ingin, kalau ada pertumbuhan, itu adalah pertumbuhan yang berkualitas dan kualitasnya itu ditunjukan dari pemerataan.

Bagaimana cara pemerintah meningkatkan investasinya?
Dari poin yang disampaikan oleh Presiden adalah kebebasan dalam memilih. Kalau kamu jadi investor, bukan berarti kamu harus invest di tempat saya, kalau kamu merasa tidak tepat di tempat saya maka kamu akan invest di tempat lain. Artinya kalau dia tidak suka kabupaten A, dia akan lari ke kabupaten B atau dia lari ke kota C, bahkan kalau dia bisa memilih tidak di Indonesia.

Itu tidak berlaku hanya untuk investor luar negeri, investor luar negeri pun punya pemikiran yang sama, kalau dia ingin ekspansi tapi dia merasa dalam negerinya tidak mendorong ke­inginannya untuk ekspansi.

Lantas apa yang seharusnya dilakukan?
Intinya memang sikap untuk bersaing harus ditunjukkan dan salah satunya untuk menjaga per­saingan adalah tidak membuat aturan yang terlalu mengikat atau berlebihan sehingga akh­irnya membuat investor tidak nyaman. Jadi bagaimana daerah membuat kenyamanan itu pent­ing, kedua daerah harus mau investasi melalui infrastruktur. Infrastruktur buat apa, selain buat masyarakatnya, infrastruk­tur juga membuat investor mau datang ke sana. ***