Namun, hal itu tidak berpengaruh terhadap karyawan ICMI yang asyik membuka layanan mesin pencari dan situs video sharing ini pada Rabu lalu (8/6), saat Rakyat Merdeka bertamu ke kantor mereka di Jalan Warung Jati Timur Nomor 1, Pancoran, Jakarta Selatan.
Mereka malah asyik menonÂton YouTube yang menampilkan penceramah agama dari Timur Tengah. Belum puas, salah seÂorang staf sekretariat membuka Google untuk mencari bacaan-bacaan yang bermanfaat selama Ramadhan.
Menurut Kepala Sekretariat ICMI, Sibawehi, sepanjang menggunakan kedua situs terseÂbut secara baik, justru sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi. "Kami masih mengÂgunakan Google dan YouTube untuk keperluan sehari-sehari," ujar Sibawehi, siang itu.
Siang itu, suasana Kantor ICMI sepi. Tidak ada aktivitas yang mencolok di gedung lima lantai ini. Beberapa karyawan asyik di depan komputernya masing-masing yang berada di lantai 3. Sedangkan Sekjen ICMI, Jafar Hafsah tidak ada di kantornya. "Pak Jafar sedang ada kegiatan di luar," ujar Sibawehi.
Sebelumnya, Jafar Hafsah meÂnilai, situs Google dan YouTube secara bebas menyebarkan konten-konten pornografi dan kekerasan tanpa ada kontrol sedikitpun. "Kedua situs itu memberikan dampak negatif bagi Indonesia," kritik Jafar pada Selasa lalu (7/6).
Namun, menurut Sibawehi, Jafar tidak meminta kedua situs populer itu ditutup atau diblokir pemerintah. "Yang dimaksud Pak Jafar, bukan ditutup. Tapi, difilter saja agar konten porno dan kekerasan tidak bisa diakses lagi," jelasnya.
Sebab, lanjut Sibawehi, saat ini masyarakat bisa dengan muÂdah mengakses konten terlarang di situs tersebut tanpa ada filter sama sekali. "Kalau ini dibiarkan terus, akan sangat berbahaya bagi generasi kita selanjutnya," tandas dia.
Sibawehi tidak memungkiri, dua situs tersebut juga memberiÂkan manfaat bagi penggunanya. Bagi masyarakat yang ingin tahu sesuatu tanpa harus capek ketemu pihak lain. "Tinggal tanya Google, semua terjawab tanpa harus malu bertanya," tandasnya.
Namun, dia mengkritisi, seÂlama Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) diÂjabat Rudiantara, filter terhadap konten pornografi dan kekerasan lebih longgar dibanding era Menkominfo sebelumnya, Tifatul Sembiring. "Sebelumnya kalau ada konten terlarang meÂnyebar, esok harinya langsung hilang atau tidak dapat diakses," tandasnya.
Sedangkan saat ini, lanjutÂnya, konten terlarang mudah diakses selama beberapa waktu. "Ditutup kalau sudah ramai peÂnolakan," kritiknya.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah tanggap dan proaktif mengawasi konten kekerasan dan pornografi yang tersebar di dunia maya, termasuk di Google dan YouTube.
"Jadi, tak harus menunggu lama-lama," harapnya.
Terpisah, Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie menegaskan, pihaknya tak pernah mendÂesak pemerintah menutup situs Google dan YouTube.
"Itu bukan sikap resmi ICMI. Tidak mungkin Google dan YouTube dilarang, karena kita bukan China yang sudah 10 tahun lalu melarang," tegas Jimly.
Menurut Jimly, pemerintah bisa melakukan berbagai upaya untuk menyaring konten terÂlarang. "Yang harus kita lakukan sebagai bangsa bermoral adalah, membimbing generasi muda dan pengguna medsos, agar tak membuka situs-situs porno," saran bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Dia mengaku sudah berbiÂcara dengan Menkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs porno. "Kita ingin mengefektifkan pemblokiran situs porno dan pemerintah punya panÂdangan yang sama," tandasnya.
Tak lupa, Jimly meluruskanpernyataan Jafar Hafsah yang meminta agar Google dan YouTube memblokir sendiri konten pornonya. "Itu tidak mungkin, karena kontennya itu banyak sekali yang baru," ucapnya.
Sebab, kata dia, hal tersebut sudah merupakan realitas di dunia maya. "Jadi tinggal kita serukan para penggunanya meÂnentukan pilihan moral sendiri," ucapnya.
Permintaan pemblokiran Google dan YouTube ditolak Menkominfo Rudiantara. Dia menegaskan, tidak mungkin memblokir Google dan YouTube. "Saya pikir tidak mungkin kami memblokir dua situs tersebut di era keterbukaan informasi," ucapnya.
Menurut Rudiantara, pihaknya sudah sepakat dengan ICMI untuk konsen dalam pemberanÂtasan konten pornografi dan kekÂerasan di dunia maya. Dengan demikian, yang akan dilakukan pemerintah ialah memblokir konten pornografinya, bukan kedua layanan mesin pencari tersebut. "Kita kan tidak mungkin meniru Tiongkok yang memblokir situs-situs seperti itu. Yang akan kami blokir konten pornografinya, bukan situs layanan pencarinya," tandasnya.
Senada, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, permintaan pemÂblokiran situs YouTube dan Google tidak tepat. Sebab, kedua situs tersebut punya banyak manfaat dalam pencarian inÂformasi dan ilmu. "YouTube dan Google tidak semua porno. Kalau ditutup, kalian tidak bisa lihat pidato peristiwa," ujar JK di Kantor Wapres.
Menurut JK, sebagian besar konten pornografi di kedua situs tersebut, sudah ditutup. "Tapi kalau Google ditutup, yang beÂnar saja, kita cari ilmu juga dari situ," ucapnya. ***
Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jafar Hafsah dikabarkan meminta pemerintah memblokir Google dan YouTube. Alasannya, dua situs itu sering digunakan untuk menyebar konten pornografi dan kekerasan. 
