Begitu kata Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka ‎saat ditanya mengenai tantangan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, untuk mengungkap beking alias Mr. X di balik keberanian Dirut PT Pelindo II RJ Lino yang berani melanggar hukum.
"Pansus ini targetnya bukan orang. Kalaupun ada yang terlibat itu hanya eksesnya. Lembaga DPR tidak bertugas untuk itu, tidak boleh ngincer," ujar politisi PDI Perjuangan itu kepada
Kantor Berita Politik RMOL di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).
Sebelumnya, Menko Rizal Ramli mengatakan bahwa RJ Lino memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan. Pasalnya, Lino berani terus-terusan melakukan kebohongan publik akan keberhasilannya. Lino bahkan berani melawan Bareskrim Polri, hingga membuat Budi Waseso digeser dari jabatan Kabareskrim.
"Pasti ada bekingnya ini. Dia sampai berani melakukan pembangkangan. (Bekingnya adalah) siapa yang dia telepon saat penggeledehan? Siapa yang jauh-jauh nelpon Kabareskrim dari Korea?" jawab Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Kepada Pansus, Rizal meminta untuk berani mengungkap ke publik beking RJ Lino yang dia maksud.
"Itu tugas Pansus untuk mengungkap beking tersebut," tandasnya.
Adapun saat kantornya digeledah ‎Bareskrim Polri, RJ Lino menghubungi sejumlah menteri. Salah satunya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kala itu, Sofyan Djalil.
Sambungan telepon keduanya bahkan diperdengarkan ke hadapan media. Dalam pengaduan itu, RJ Lino berulang kali mengancam akan mengundurkan diri dari Pelindo II.
Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku pernah menelepon Kabareskrim Polri saat itu Komjen Pol Budi Waseso terkait pengusutan kasus di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II‎. Sambungan telepon itu dilakukan saat JK sedang melakukan kunjungan kerja ke Seoul, Korea Selatan.
[sam]
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pansus Pelindo II berfokus pada menjadikan BUMN sebagai aset negara dan tidak boleh menjadikan tatakelola BUMN seperti swasta murni. Sementara jika ada pihak atau orang yang terlibat dalam kasus ini, maka itu hanya ekses dari penyelidikan Pansus. 
BERITA TERKAIT: