Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila, Prihandoyo Kuswanto menilai, terdapat pola sistematis yang melibatkan sebagian aktivis, mahasiswa hingga organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan kondisi chaos.

“Aktivis, mahasiswa, dan sejumlah NGO seolah melakukan cipta kondisi untuk memicu kekacauan,” kata Prihandoyo kepada RMOL, Minggu, 5 April 2026.

Menurutnya, narasi kerusuhan yang diembuskan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian panjang kegagalan agenda reformasi yang selama ini diagungkan sebagai tonggak perubahan.

“Indonesia bisa kembali dibodohi seperti saat Reformasi 1998. Coba lihat enam agenda reformasi, hingga kini tidak satu pun benar-benar terlaksana secara utuh,” ujarnya.

Prihandoyo berpendapat, setelah hampir tiga dekade, kondisi bangsa justru dinilai semakin terpuruk karena arah reformasi yang dianggap menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Ia juga menyoroti penerapan demokrasi elektoral yang dinilai bertentangan dengan prinsip permusyawaratan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

“Permusyawaratan perwakilan dalam konstitusi diterjemahkan menjadi one man one vote. Ini norma baru yang seharusnya diperdebatkan dan bisa saja diuji kembali,” katanya.

Lebih jauh, Prihandoyo menilai terdapat upaya sistematis untuk mendiskreditkan sejumlah program pemerintah yang dinilai berpihak pada rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga kebijakan hilirisasi.

“Cipta kondisi dibangun melalui agitasi, seolah program pro rakyat itu buruk. MBG, Koperasi Merah Putih, hilirisasi justru distigma negatif dan terus dicari-cari celahnya, termasuk dengan tudingan korupsi,” ujarnya.

Ia bahkan menyinggung dugaan adanya kepentingan global di balik gerakan yang memicu agitasi tersebut, dengan menyebut nama filantropis global George Soros.

“Sebagian aktivis dan mahasiswa diduga telah dipengaruhi kepentingan liberal-kapitalis yang ingin melemahkan negara,” ucapnya.

Di sisi lain, nama Muhammad Said Didu ikut terseret dalam polemik setelah menyampaikan kabar dari kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengenai prediksi kondisi ekonomi Indonesia pada Juli-Agustus 2026.

Narasi tersebut menyebut potensi krisis fiskal yang bisa berdampak pada defisit anggaran hingga terganggunya layanan publik. Namun Prihandoyo mempertanyakan motif di balik penyebaran informasi tersebut.

“JK dikenal sebagai politikus senior yang sering berbicara soal perdamaian. Tapi kali ini seolah menyampaikan pesan yang bernada pesimistis terhadap masa depan ekonomi,” ujarnya.

Menurut Prihandoyo, publik perlu mencermati apakah prediksi tersebut merupakan peringatan tulus atau justru bagian dari agenda politik tertentu.

“Apakah ini benar-benar prediksi objektif atau hanya ilusi politik untuk membangun persepsi publik?” katanya.

Sementara itu, ia juga menyinggung pandangan ekonom Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut perekonomian nasional masih berada pada jalur positif dengan konsep Trilogi Pembangunan yang pernah diperkenalkan ekonom senior Soemitro Djojohadikusumo.

Menurutnya, pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi justru semakin menguat, salah satunya melalui program MBG dan penguatan Koperasi Merah Putih.

Prihandoyo pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Hari ini yang terpenting adalah menempatkan diri secara jelas. Penyelamatan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.