Sebab, menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Presiden suÂdah setuju pembangunan itu. Buktinya, sudah ada surat persetujuan resmi sejak setengah tahun lalu.
Setelah itu, lanjutnya, DPR langsung membentuk Tim Reformasi DPR untuk menginisiasi ide pembangunan tersebut.
Proyek ini diperkirakan meÂnelan dana Rp 124 miliar untuk pembangunan museum, perpustakaan, pusat kunjungan parlemen, pusat kajian legislasi, Alun-alun Demokrasi, gedung ruang tenaga ahli dan anggota dewan, serta kawasan pemukiÂman dewan.
Berikut kutipan selengkapÂnya;
Kalau sudah setuju, kenapa Presiden tidak tanda tangan prasasti itu?Memang saat itu kita ada dua opsi. Kita minta untuk tanda tangan atau tidak.
Bagaimana dengan prasasti yang kosong tanda tangan itu?Kan tidak wajib.
Apa ada rencana minta tanda tangan lagi?Oh nanti, kalau sudah ada kejelasan. Ini kan kita rencanaÂkan persiapan dalam jangka pendek.
Apa sih sebenarnya yang dibicarakan ketika mengajak Presiden Jokowi masuk ke dalam museum?Kita tadi cukup lihat banyak. Perjalanan parlemen sampai era reformasi, termasuk peserta-peserta Pemilu. Pak Jokowi dan Jusuf Kalla cukup lama mamÂpir. Dari Pemilu 1955 beserta partainya, kan cukup aneh-aneh di situ karena itu Pemilu perÂtama diakui kedaulatannya. Dengan persiapan yang cukup matang, dan Pemilu yang cukup demokratis.
Mengenai penataan kaÂwasan legislatif, tanggapan Presiden bagaimana?
Nggak ada masalah sih. Tinggal nanti step-stepnya kita rencanakan. Satu langkah awal yang sebelumnya sudah kita samÂpaikan kepada Presiden. ***
Meski Presiden Jokowi tidak menandatangani Prasasti tujuh proyek pembangunan DPR, bukan berarti rencana itu batal. 
BERITA TERKAIT: