Tantowi Yahya: Mari Sepakat Seperti Ajakan Pak JK, Jangan Subuh-subuh Sudah Dicurigai

 
Tujuan islah agar kedua kubu partai berlambang pohon ber­ingin bisa bersama-sama memper­siapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Desember mendatang.

Islah jangka pendek ini me­mang sempat dipertanyakan, apakah itu positif, karena dikha­watirkan pasangan yang kalah dalam pilkada bisa menggugat pasangan yang diajukan Partai Golkar.

Terlepas bagaimana nanti, yang jelas Jusuf Kalla yang akrab disapa JK itu sudah meng­gagas islah dan disambut secara positif.

"Islah jangka pendek ini menyelamatkan kader Golkar di daerah, sehingga tidak kehilan­gan hak politiknya untuk mengi­kuti pilkada serentak," kata Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Tantowi Yahya, kemarin.

Dengan islah tersebut, lan­jut Tantowi, Wapres JK ber­harap kepada kedua kubu yang berseteru agar mementingkan kepentingan lebih besar. Jangan pikirkan kepentingan peroran­gan atau kelompok tertentu yang bersifat pragmatis.

Berikut kutipan selengkpanya:

Bagaimana teknis islah itu?
Begini, ada beberapa kesepakatan dalam formulasi islah. Teknis will follow, akan ikut kalau ada kesepakatan, bersama-sama untuk bersatu. Islah untuk menyelamatkan kader. Mari sepakat dulu seperti ajakan Pak JK. Jangan subuh-subuh sudah dicurigai.

Islah Golkar dari perseteruan dualisme kepemimpinan ini merupakan kesepakatan dengan Pak JK. Hal ini dilakukan agar Partai Golkar bisa mengikuti pilkasa serentak yang digelar 9 Desember 2015.

Apakah sudah ada kesepakatan?
Sudah ada kesepakatan. Kedua kubu berseteru lebih mementing­kan kepentingan partai. Jangan dahulukan kepentingan tertentu yang bersifat pragmatis.

Apa Anda yakin akan bisa islah?
Saya optimistis, apa pun yang dilakukan kubu Agung ten­tang Surat Keputusan (SK) Menkumham Yasonna H Laoly terkait kepengurusan Golkar Munas Ancol dan pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), islah akan tetap tercapai. Kita tunggulah. Yang penting sepakat dulu lakukan islah untuk sela­matkan kader.

Bagaimana soal penyelesaian konflik?
Sebenarnya penyelesa­ian konflik di internal Golkar tergantung langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Sekarang kita mau islah yang sedang diusahakan oleh JK. Sudah terjadi kesepakatan un­tuk mengedepankan kepentin­gan partai, termasuk di dalam­nya kader-kader yang sudah mempersiapkan diri untuk ikut pilkada.

Kedua kubu, baik itu kubu Munas Bali maupun Munas Ancol sudah menyadari dan akan mengedepankan kepentingan Partai Golkar ketimbang kepentingan orang per orang ataupun kepentingan kelompok tertentu. Itu merupakan salah satu poin yang Pak JK tawarkan dalam islah.

Bagaimana kalau Munaslub?
Memang Munaslub secara organisasi dimungkinkan. Tapi tidak sesederhana yang disampaikan Pak Akbar, penyelenggaranya siapa, DPP? DPP yang mana, pesertanya ketua DPD I dan II? Kemudian yang mana?

Kubu Ancol membuat Plt (pelaksana tugas), lalu yang menanggung biayanya siapa.

Kalau dipaksakan, kalau pe­sertanya ketua DPD I dan II nanti hasilnya nggak diakui Pak Agung karena dianggap demisioner. Ini tidak akan menyelesaikan per­masalahan. Biaya tidak murah, yang menggelar DPP, cari sumber uang dan urunan, lalu DPP siapa yang menanggung.

Kalau kubu Ancol berpegang SK Menkumham, bagaima­na?
Kita tunggulah, sepakat dulu­lah islah. Teknisnya nanti kita lihat.

Apakah ada rencana per­temuan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie?
Kami ada rencana pertemuan antara JK, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono untuk memba­has islah Partai Golkar ini. Akan mengarah ke sana.

Kapan?
Saya nggak tahu, tapi saya rasa akan ada momen itu. ***