Ruhut Sitompul: Kami Ingin Kenalan Dengan Istri, Anak dan Mantu Badrodin Haiti

Ada kemungkinan Komisi bi­dang hukum itu menggunakan pasal 11 ayat 3 dan 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang menyebutkan, DPR bisa melakukan fit and proper test dan bisa juga tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, maka hitungan 20 hari setelah diaju­kan tapi tidak diuji kelayakan oleh DPR, maka Presiden bisa langsung melantiknya.

Itu bisa saja dilakukan karenamerasa tidak ada masalah. Misalnya, Komisi III DPR tidak akan mempertanyakan menge­nai rekening gendut Badrodin Haiti karena PPATK dan KPK sudah bilang kekayaan Badrodin bersih.

"Rekening gendut itu tidak ada. Sebab, PPATK dan KPK te­lah memberi keterangan bahwa Badrodin Haiti tak memiliki rekening gendut," tegas anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul, kepada Rakyat Merdeka, ke­marin siang.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, Komisi III DPR sudah minta keterangan dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait rekam jejak calon Kapolri Badrodin Haiti.

"PPATK memberikan keteran­gan terkait transaksi keuangan yang dilakukan Badrodin serta klarifikasi bahwa kekayaan­nya tidak ada masalah. Begitu juga KPK. Kedua lembaga itu menyatakan Badrodin dalam kondisi bersih," papar Ruhut.

Berikut kutipan selengkapnya:

Berarti nggak ada masalah dong?
Begini, kita mau bicara apa lagi. Kita harus membiasa­kan diri menghormati semua lembaga. Kita hormati KPK. Kita hormati Kepolisian. Kita hormati PPATK. Kalau kedua lembaga itu sudah bilang keka­yaan Badrodin bersih, buat apa lagi ditanyakan.

Apa tahapan yang sedang berjalan sekarang ini?
Salah satu tahapan awal sebelum memasuki fit and proper test, kami akan mengunjungi rumah yang bersangkutan (Badrodin Haiti). Kami kan ingin juga berkenalan denganistrinya, anak-anaknya, mantunya, keluarganya dan lain-lain sebagaimana.

Tujuannya apa?
Menggali lebih jauh gaya hidupnya, kesederhanaannya. Tapi selama ini kami datang ke rumah calon Kapolri ya. Itu semuanya baik.

Kapan fit and proper test dilakukan?
Rencananya 16-17 April 2015. Tapi lihat lagi nanti apa putusan rapat pleno ya.

Kapan kira-kira selesai prosesnya?
Kita usahakan sebelum reses ya. Kita juga butuh ada Kapolri definitif. Sebab, sudah tiga bu­lan kita tidak ada Kapolri. Kita kan mendukung penuh Polri, sehingga diupayakan agar cepat selesai prosesnya.

Bagaimana dengan Wakapolri?
Kita sudah dengar penjelasan mengenai Wakapolri, itu uru­san internal Polri. Biarlah nanti Wanjakti bekerja. Kita tunggu saja apa keputusan Wanjakti ya.

O ya, KPK melepas Briptu Agung Krisyanto sebagai kurir pengantar uang suap dalam operasi tangkap tangan terh­adap kader PDIP Adriansyah, ini bagaimana?
KPK bukan rada takut ya, se­hingga melepas anggota Polsek Menteng itu. Yang jelas, KPK sudah melakukan BAP menge­nai penangkapan tersebut. Orang yang mengantar uang itu tidak tahu kalau ini upaya suap. Tentu harus kita hormati.

Peran polisi itu hanya sebagai kurir, tidak menjadi aktor utama. Sehingga, KPK tidak cukup alat bukti untuk menahannya. Kurir itu kan disuruh saja, sehingga KPK tidak merasa cukup alat bukti untuk menahannya.

Jadi sudah tepat?
Kita percaya KPK, sekarang mereka sudah bangkit kembali, sudah bekerja kembali. Sudah banyak yang ditangkap kok. Bahkan kader partai pendukung Presiden pun ditangkap tangan, lalu KPK proses secara cepat. Makanya kita tetap mendukung KPK.

Bagaimana kerja sama KPK, Polri, dan Kejaksaan?
Kita melihat kerja sama KPK, Polri, dan Kejaksaan sekarang sudah sangat baik. Tiga lembaga ini harus kita perkuat terus untuk menegakkan hu­kum di negeri ini. ***