BG sebelumnya sudah disahÂkan DPR menjadi Kapolri, tapi Presiden Jokowi tidak melanÂtiknya. Bahkan, Presiden malah mengusulkan Komjen Badrodin Haiti menjadi calon Kapolri yang baru.
Setelah Presiden menjelaskan alasan BG tidak dilantik menjadi Kapolri saat rapat konsultasi dengan DPR, Senin (6/4) lalu, sejumlah fraksi bisa memahaÂminya dan menerima pencalonan Badrodin Haiti menjadi Kapolri. Tapi fraksi-fraksi itu mengusulÂkan BG menjadi Wakapolri.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengakui sejumlah fraksi di DPRmengusulÂkan kepada Presiden agar BG menjadi Wakapolri. Sedangkan Kapolri Badrodin Haiti.
"Dalam sidang praperadilan, Pak BG kan tidak terbukti berÂsalah, sehingga sejumlah fraksi mengusulkan untuk menjadi perÂtimbangan Presiden agar dijadikan Wakapolri," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Fadli Zon seÂlengkapnya:Apa tanggapan Presiden?Presiden menyampaikan masalah Wakapolri itu sebaiknya menjadi domain Kapolri, sebagai domain dari institusi. Presiden tidak akan mencapuri urusan Wakapolri itu. Kemudian meminta DPRtidak mencampuri masalah tersebut.
Berarti Badrodin Haiti yang nanti menentukan Wakapolri?Ya. Kita serahkan saja nanti kepada Pak Badrodin untuk memilih Wakapolri sesuai meÂkanismenya.
Bagaimana pendapat Komisi III DPR?Ya, sama. Kita menghargai jawaban Presiden. Kita serahkan kepada Pak Badrodin agar memÂprosesnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Kenapa mayoritas fraksi menerima penjelasan Presiden mengenai gagalnya dilantik BG menjadi Kapolri?Pertimbangan Presiden mulai dari masalah sosiologi, yuridis, hingga masalah lain seperti poÂtensi menimbulkan polemik jika tetap mengangkat Pak BG menjaÂdi Kapolri. Presiden merasa perlu ada figur yang dianggap tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang tajam di masyarakat. Saya kira ini hak Presiden.
Kenapa menerima pencaloÂnan Badrodin Haiti menjadi Kapolri?Pada dasarnya, sebagian besar fraksi tidak mempermasalahkan pencalonan Badrodin Haiti. Tapi ada prosedur yang harus dilalui. Termasuk, permintaan agar Presiden menjelaskan alasan tidak melantik Budi Gunawan.
Bagaimana tindak lanjut DPR?Saya kira segera diproses di Komisi III DPRdengan melakukan fit and proper test terÂhadap Badrodin Haiti jika nanti disepakati bersama.
O ya, hasil survei Indo Barometer menyebutkan kepuasan publik kepada Jokowi-JK hanya 54,3 persen, tanggapan Anda? Saya pikir ini disebabkan berÂbagai faktor. Antara lain faktor di dalam tim Kepresidenan sendiri, termasuk kabinet. Presiden seÂbaiknya memilih orang-orang terÂbaik di bidangnya. Karena kalau kita lihat dari sebagian menteri ini bermasalah. Mereka menjalankan suatu operasi politik yang tidak fokus pada bidang kerjanya, sehingga membuat kegaduhan politik. Kegaduhan ini sebenarnya dimulai dari menteri-menterinya.
Faktor lain?Soal kebijakan pemerintah. Misalnya kenapa harga BBM (bahan bakar minyak) naik. Kenapa harus harga-harga naik. Bagaimana kontrol pemerintah terhadap harga-harga ini, kita kan bukan negara pasar bebas. Pemerintah harus bisa mengonÂtrol. Harus ada intervensi yang tepat. Nggak bisa kita melakukan pembiaran terhadap situasi ini. Karena rakyat menjerit, hidup makin susah. Kalau di mana-mana hidup semakin susah, pasti krimiÂnalitas akan meningkat.
Apa solusinya?Presiden perlu melakukan evalÂuasi. Mungkin ini sudah waktunya karena sudah enam bulan pemerÂintahan ini. Mana menteri yang bisa dipertahankan, dan mana yang harus diganti, supaya ada perbaikan dan kemajuan ke depan. Carilah orang-orang ahli di bidanÂgnya. Itu solusinya. ***
Tak ada rotan, akar pun jadi. Barangkali perumpaÂmaan ini pas diberikan kepada sejumlah fraksi DPR yang mengusulkan Komjen Budi Gunawan (BG) menÂjadi Wakapolri. 
BERITA TERKAIT: