Kantor Kelurahan Sudah Punya 3 UPS Ukuran Kecil

 
Alat absensi pegawai model finger print. Pegawai harus men­empelkan jarinya di alat ini sebe­lum pulang. Begitu juga sebelum memulai kerja pada pagi hari, sebagai bukti kehadiran.

Alat absensi ini ditempatkan di dekat ruang kerja Sekretaris Kelurahan (Sekkel). Alat ab­sensi sidik jari ini terhubung dengan kotak berwarna hitam. Kotak ini adalah Uninterruptible Power Supply (UPS). Fungsinya sebagai pemasok listrik bagi perangkat elektronik saat listrik padam. Di dalamnya alat baterai untuk menyimpan listrik.

Sekretaris Kelurahan Nia Istiani mengungkapkan, di kan­tornya sudah ada tiga UPS. Dihubungkan dengan komputer-komputer yang strategis saja. Satu untuk alat absensi finger print, satu untuk komputer pen­dataan warga. Komputer ini berada di lantai dua, ditaruh bersebelahan dengan komputer yang menyimpan data absensi pegawai.

Satu UPS lagi untuk komputer di meja pelayanan. Meja ini terletak di lantai dasar. "Jadi kalau listrik padam, komputer tetap nyala. Ada waktu untuk save data. UPS sudah ada sejak setahun lalu," ungkap Nia.

Alat ini bisa memasok listrik ke komputer strategis selama 2-3 jam. Setelah itu, genset diny­alakan untuk memasok listrik di gedung Kelurahan berlantai dua ini.

Setelah heboh anggaran pen­gadaan UPS untuk SMA dan SMK yang mencapai ratusan miliar, terungkap pula adanya pengadaan alat yang sama untuk kelurahan dan kecamatan di APBD DKI Jakarta tahun 2015.

Ada delapan kantor keca­matan dan 56 kelurahan yang akan mendapat UPS. Anggaran pengadaan UPSditetapkan Rp 4,2 miliar per kantor kelurahan/Kecamatan. Jika ditotal, dana yang akan dihabiskan untuk pengadaan alat ini mencapai Rp 270 miliar.

Kantor Kelurahan Joglo yang terletak di Jalan Joglo Raya, termasuk salah satu yang akan mendapat UPS seharga mili­aran rupiah itu. Nia pun kaget Kelurahan Joglo akan mendapat UPS. "Kami tidak pernah minta UPS baru," tandasnya.

Ia menilai, tiga UPS beruku­ran kecil yang ada di kantornya sudah memadai untuk menjalani administrasi kantor maupun pelayanan kepada masyarakat. Selama ini kantor kelurahan ini jarang terkena pemadaman lis­trik. Dua bulan terakhir bahkan belum sekalipun mati listrik.

Kalaupun terjadi pemadaman listrik, komputer-komputer strat­egis tetap bisa nyala dengan UPSyang ada sekarang. Komputer di meja pelayanan sudah online. Jika komputer di Kelurahan mati, datanya bisa diakses dari kantor kecamatan.

Pengamatan Rakyat Merdeka, tak banyak warga yang datang ke meja pelayanan di kantor ke­lurahan. Nia mengamini setiap hari meja pelayanan rata-rata melayani 10 orang saja. Warga baru ramai datang ke kantor ke­lurahan saat pendaftaran Kartu Jakarta Pintar (KJP). Saat itu, meja pelayanan menerima 100 warga setiap hari.

"Peralatan kerja di kantor ini sudah memadai untuk melayani masyarakat berapa pun yang datang," tandas Nia.

Di tempat terpisah, Camat Kebon Jeruk Agus Triono juga mengaku tidak pernah meminta kantornya dipasangi UPS. "UPS, kita enggak tahu bentuknya kayak gimana, fungsinya kayak gimana," ujar Agus dilansir Media Online. Lantaran itu, Agus tidak tahu seperti apa UPSseharga Rp 4,2 miliar yang akan dipasang di Kantor Kecamatan Kebon Jeruk.

Agus menyebutkan, pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ta­hun lalu, pihaknya mengaju­kan anggaran untuk perbaikan jalan, sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kehidupan masyarakat. Anggaran diajukan setelah menerima usulan dari masyarakat.

Aliran dari PLN Padam, Genset Dinyalakan

Dimas, calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kelurahan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, terlihat standby di meja unit pelayanan terpadu. Dia menghadap kursi antrean warga yang ingin mendapat pelayanan di Kelurahan.

Cuaca yang sedang mendung kemarin, membuat warga yang datang tidak banyak. Tercatat, hanya 10 warga yang datang ke kantor tersebut sejak pagi hingga jelang sore. Pelayanan di kan­tor ini buka dari pukul 8 pagi, hingga pukul 4 sore.

Di kantor kelurahan yang be­ralamat di Jalan Joglo Raya itu, sudah full menggunakan sistem komputerisasi sejak tahun lalu dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk membuat KTP, Kartu Keluarga, hingga pengantar, harus mem­buka dan memasukkan data dari komputer.

Dimas teringat kisah mati lampu yang terjadi lebih tiga bu­lan lalu. Saat itu hujan deras. Tak lama listrik padam. Perangkat elektronik di kantor ini mati kare­na tak ada pasokan listrik. Namun komputer di meja pelayanan tetap nyala. Sebab, dapat pasokan lis­trik dari Uninterruptible Power Supply (UPS).

Pelayanan dihentikan semen­tara agar petugas bisa meny­impan data. Tak lama genset dinyalakan. Saat listrik yang dipasok dari genset sudah stabil, pihaknya melanjutkan pelayan­an yang sempat terhenti karena listrik dari PLN padam.

Sempat bekerja di Bank DKI sebelum memutuskan menjadi pamong praja, Dimas menge­tahui penggunaan UPS sebagai pengganti daya listrik ketika aliran dari PLN mengalami gangguan. Biasanya, kata dia, bank menggunakan UPS beru­kuran besar. Persis dengan UPS yang berada di sejumlah sekolah di Jakarta.

Di kantor Kelurahan Joglo, UPS yang digunakan berdaya kecil dan hanya tahan 2-3 jam saja. Ukurannya pun kecil, 30x20 cm atau hampir setara dengan CPU komputer. Berdaya kecil, tentu dibeli dengan harga yang tidak terlalu mahal.

Dimas kaget jika kantor tem­patnya mengabdi akan men­erima UPS seharga miliaran rupiah. Ia menganggap belum perlu ada alat seperti di kantor yang hanya mempekerjakan pu­luhan orang ini. UPS berukuran besar juga memerlukan ruangan khusus untuk menempatkannya. "Ya tapi enggak miliaran juga," katanya.

Baru bertugas delapan bulan di Kelurahan Joglo, Dimas merasa meja pelayanan masyarakat tidak membutuhkan UPS yang mahal. Menurutnya, fasilitas di tempat kerjanya sudah lengkap dan nyaman. Menggunakan komputer layar datar dengan akses internet, plus pendingin udara.

Pengadaan UPS Rp 330 Miliar Masuk Lewat APBD-P 2014

Perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) beru­kuran besar sudah ditempat­kan di sejumlah SMA dan SMK di Jakarta sejak tahun lalu. Rinciannya, 25 sekolah di Jakarta Barat, dan 24 seko­lah di Jakarta Pusat. Setiap sekolah penerima UPS perlu menyediakan ruangan khusus untuk menyimpan perangkat berukuran raksasa ini.

Pengadaan UPS ini berbun­tut panjang. Kemarin, sejumlah pejabat Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menjalani pemer­iksaan di Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) DKI Jakarta. Pemeriksaan dilakukan terkait dugaan peng­gelembungan proyek UPS pada tahun 2014.

Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman kepada war­tawan membenarkan informasi tersebut. Bekas Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Lasro Marbun juga mengamini adanya pemerik­saan ini. Tujuan pemeriksaan, kata dia, untuk mengklarifikasi harga UPS yang dianggap tidak wajar. Harga per unit UPS sekitar Rp 5,8 miliar. Total anggaran yang diha­biskan untuk membeli UPSsekitar Rp 330 miliar.

"Bagaimana perencanaan­nya, penganggarannya, peman­faatannya, latar belakang kebu­tuhan ini, sampai spesifikasi (alat), itu sedang diperiksa BPKP," ujar Lasro, yang kini menjabat Kepala Inspektorat.

Lasro mengaku kecolongan dengan adanya pengadaan ini. "Saya sudah dikasih tahu Pak Gubernur (tentang data terse­but). Saya waktu itu kaget ang­garan itu bisa masuk. Padahal, pas pembahasan tidak ada," kata Lasro.

Dia menjelaskan, anggaran untuk pengadaan barang terse­but tidak ada dalam pemba­hasan APBD DKI Jakarta 2014 antara eksekutif dengan DPRD. Anggaran masuk saat penyusu­nan APBD Perubahan DKI Jakarta 2014. "Anggaran itu masuk pas APBD Perubahan. Anggaran itu terpisah. Adanya di sudin-sudin (suku dinas�"red)," kata Lasro.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membe­berkan data pengadaan UPS di sejumlah sekolah yang berada di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Data tersebut sengaja dikeluarkan mengingat dalam APBD 2015 kembali ada ang­garan pengadaan UPS untuk Kelurahan dan Kecamatan. Anggaran itu disebut Ahok masuk dalam total anggaran siluman Rp 12,1 triliun.

Soal UPS di sejumlah sekolah di Jakarta membuat Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan angkat bicara. Menurutnya, pen­gadaan UPS atau alat penyim­pan daya sedianya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di setiap daerah. Kata Anies, UPS hanya diperlukan bagi sekolah di daerah yang mengalami masalah listrik.

"Ya tergantung setiap daerah. Kalau ada masalah listrik, bisa jadi perlu. Kalau enggak, ya enggak," kata Anies, kemarin. Sayang, Anies enggan menyam­paikan pendapatnya lebih dalam mengenai pengadaan UPSdi Pemprov DKI Jakarta. ***