Padahal hakim merupakan pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan, namun belum dapat perhatian dari pemerintah karena gaji dan tunjangan belum disesuaikan lagi sejak 2012.
Direktur Center For Strategy and Information (CSI) Edy Syahputra mendukung penuh kesejahteraan yang memadai bagi hakim.
Pasalnya, menurut dia, hakim rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Maka itu, revisi tentang hak keuangan dan fasilitas dalam PP 94/2012 sangat penting dan mendesak untuk menyesuaikan penghasilan dan kesejahteraan hakim,” kata Edy dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 7 Oktober 2024.
Selain itu CSI mendesak pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim yang menjadi landasan hukum kuat dan independen bagi hakim.
Selain itu, CSI juga mendorong pengesahan RUU Contempt of Court yang mengatur perlindungan bagi hakim dari semua penghinaan terhadap pengadilan.
“Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan proses peradilan berjalan tanpa intervensi, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun. Di samping itu pemerintah juga perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Keamanan Hakim dalam menjalankan tugas mereka," jelas Edy.
Ia berharap pemerintahan baru Presiden Prabowo segera memperhatikan dan mengabulkan tuntutan dan memberikan kesejahteraan bagi para hakim.
“Sehingga terciptanya hakim yang berintegritas penuh kemandirian, kejujuran serta dapat memberikan pelayanan yang profesional kepada masyarakat pencari keadilan,” ungkapnya.
Selanjutnya CSI meminta presiden terpilih untuk komitmen dan segera menjalankan program kerja Asta Cita dengan menaikkan gaji TNI, Polri, Jaksa, Guru. Khususnya Hakim yang gajinya sudah tidak naik selama 12 tahun.
Para hakim melakukan aksi mogok menuntut kenaikan gaji dan kesejahteraan yang saat ini masih belum menjadi prioritas pemerintah. 
BERITA TERKAIT: