Pulang ke Rumah Pribadi, Berbenah Perpustakaan

Meski telah menyelesaikan masa baktinya sebagai hakim konstitusi sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Januari lalu, Hamdan masih mendapat fasilitas pengawalan. Belum serah terima (jabatan),” kata seorang polisi berjaga di depan rumah Hamdan.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah memilih I Dewa Gede Palguna sebagai pengganti Hamdan. Rencananya, serah terima terima jabatan baru dilakukan pada Rabu lusa. Serah terima itu akan diikuti dengan ditariknya berbagai fasilitas negara untuk Hamdan. Mulai dari mobil dinas, rumah dinas sampai pengawalan polisi.

Pada Rabu lalu atau sehari setelah masa jabatannya berakhir Hamdan sudah meninggalkan rumah dinas di kompleks pejabat negara Widya Chandra. Barang-barang pribadi sudah diangkuti dari rumah dinas. "Masih ada sebagian buku di kantor (MK) yang belum diangkuti," ujar Hamdan akhir pekan lalu.  

Tak lagi jadi hakim konstitusi, Hamdan memiliki banyak waktu luang dengan keluarganya. Kembali menempati rumah pribadi, Hamdan langsung menekuni hobby berenang. Di halaman belakang rumah pribadi ada kolam renang berbentuk bundar. Panjangnya tak sampai 10 meter. Untuk menjaga kebugaran, setiap pagi dia bolak-balik berenang hingga 100 kali.

Usai berolah raga, dia bersantai di saung kayu di dekat kolam renang. Ditemani minuman hangat dan makanan ringan, dia membaca berita yang disajikan tiga koran nasional. Meski tak lagi jadi pejabat, dia tetap perlu mengetahui informasi terkini.

Sambil duduk di teras belakang, Hamdan menceritakan arah hidupnya ke depan. Ia akan kembali menjadi konsultan hukum di Zoelfa & Partners yang didirikannya sejak 1991. Selama Hamdan menjadi hakim konstitusi, kantor konsultan hukum itu ditangani sang istri. Kantor konsultan hukum itu enggak pernah saya perhatikan sejak di MK,” ungkapnya.

Kembali jadi konsultan hukum, Hamdan menegaskan tidak akan menangani perkara gugatan maupun uji materi yang diajukan ke MK. Alasannya tidak etis. Sebab dia pernah memimpin MK.

Selain berkarier sebagai pengacara di jalur hukum, Hamdan juga akan total di jalur pendidikan. Saat ini, Hamdan tercatat sebagai dosen mata kuliah hukum untuk tingkat S1 di Universitas Hasanuddin, Makassar. Awalnya, dia hanya jadi dosen tamu. "Di (Universitas) Asyafiiyah saya juga mengelola (program) doktor hukum dan magister," tambahnya.

Hamdan menegaskan enggan berkarier di dunia politik.  Namanya populer di dunia politik meski Hamdan hanya satu periode menjadi anggota DPR (1999-2004). Saat di DPR, dia pernah menjadi Sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB),  wakil ketua Komisi II DPR,  anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Perubahan UUD 1945, hingga Wakil Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR RI 2000 mengenai Perubahan UUD 1945.

Tak lagi menjadi anggota DPR setelah Pemilu 2004, tak berarti Hamdan tenggelam. Ia dipercaya menjadi Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (2004-2007) dan Tim Ahli Pimpinan MPR RI mengenai Kajian Perubahan UUD 1945 (2008).

Di partainya, PBB, Hamdan pun sempat menjadi pengurus teras. Yakni Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Bintang Bulan (2006-2008). Terakhir, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PBB, dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Pusat PBB (2005-2010).

Tak lama lagi, PBB akan menggelar muktamar. Salah satu agendanya pergantian ketua umum. Sejumlah kader partai mendorong Hamdan maju menjadi ketua umum menggantikan MS Kaban. Namun Hamdan mengaku tak berminat. "Saya tidak akan ikut bursa calon ketua umum PBB," tandasnya.

"Saya pernah ketua umum waktu partai menjadi Partai Bintang Bulan. Berkali-kali (kader) datang, minta saya ikut (pencalonan ketua umum). Jawaban saya: tidak. Padahal, kalau saya ikut bisa aklamasi," tegasnya.

Sikap Hamdan ini kebalikan dari kebanyakan politisi yang justru ingin jadi ketua umum partai. Dengan menduduki jabatan itu, peluang untuk menempati jabatan publik mulai dari menteri hingga calon presiden pun terbuka. Apalagi, mulai 2019, pemilu legislatif dan pemilihan presiden akan berlangsung serentak. Parpol peserta pemilu bisa mengajukan calon presiden.

Hamdan pun berpeluang menjadi capres. Namanya cukup popular di masyarakat sejak menjadi ketua MK menggantikan Akil Mochtar serta menyidangkan sengketa hasil pemilihan presiden (pilpres) 2014 lalu.

Menganggapi hal itu, Hamdan hanya tersenyum. Menurutnya, belum ada keinginan untuk jadi calon presiden. Ia ingin tampuk kepemimpinan negeri diserahkan kepada kepada generasi yang lebih muda darinya. "(Jadi) presiden itu garis tangan," katanya berseloroh sambil menunjukkan garis tangannya.

Setelah menjadi warga biasa, Hamdan pun beraktivitas seperti orang biasa pula. Dua hari di rumah pribadi dia sibuk berbenah. Salah satu ruangan yang dibenahi adalah perpustakaan pribadi. Ruangannya berukuran 4x4 meter. Terletak di kanan belakang lantai dasar.

Lemari buku tampak mengelilingi tembok ruangan itu. Dua meja tersedia untuk tempat membaca. Perpustakaan itu berantakan. Puluhan kardus berisi buku belum dibuka. Di antara tumpukan kardus itu terdapat foto Hamdan mengenakan toga merah hakim konstitusi. Foto setinggi 1,5 meter disandarkan di lemari buku. "Belum diberesin. Ini barang-barang dari rumah dinas. Sebagian dari kantor (MK)," akunya.

Azan Maghrib berkumandang, anak-anak Hamdan mulai berdatangan. Hamdan, tersenyum lebar menyambut kedatangan anak-anak berkumpul di rumah ini.

Ditawari Uang Miliaran Jika Bocorkan Putusan
Godaan Ketika Jadi Ketua MK

Semakin tinggi pohon, semakin besar pula angin yang menerpa. Hamdan Zoelva merasakan makna pepatah ini ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Hamdan menuturkan saat menjadi ketua MK banyak orang yang mencoba mendekatinya. Ada yang sekadar meminta bocoran hasil keputusan MK hingga meminta dimenangkan gugatannya.

"Untuk tahu putusan saja, ada yang berani bayar 5-10 M (Miliar)," ungkap Hamdan. Tawaran itu datang sehubungan dengan kasus sengketa hasil pilkada yang ditangani MK.

Modusnya, kata Hamdan, pihak yang berperkara menemuinya lewat perantara. Ada yang menemui usai persidangan maupun menunggu hingga Hamdan pulang. "Selama ini hanya uang. Kalau wanita, tidak ada," sebutnya.

Tak hanya tawaran suap yang datang, teror pun kerap diterima Hamdan saat menjadi hakim konstitusi. Terornya beragam. Mulai dari mengirimkan short message service (sms) ke nomor ponselnya dan anggota keluarga, hingga mengirim peti mati.

Terhitung 6 Januari lalu, Hamdan melepas jabatannya sebagai hakim konstitusi sekaligus ketua MK. Ia tak bersedia ikut seleksi hakim konstitusi usulan pemerintah. Padahal, dia menjadi salah satu calonnya karena diusung sejumlah LSM.

Hamdan tak mengikuti seluruh tahapan seleksi yang digelar panitia seleksi (pansel). Apa alasannya?  "Logic saja, saya sudah menjabat sebagai hakim maupun ketua MK, apa yang mau dites lagi? Apa selama ini saya tidak independen?" katanya.

Tak ikut tahapan seleksi, nama Hamdan pun tak diajukan sebagai calon hakim konstitusi usulan pemerintah. Presiden Joko Widodo kemudian memilih I Gede Dewa Palguna sebagai calon hakim konstitusi usulan pemerintah. Sekaligus untuk menggantikan Hamdan.

Tak ada rasa penyesalan tak lagi menjadi hakim konstitusi. Biasa saja tidak menjabat lagi,” kata Hamdan yang terlihat santai mengenakan kaos polo itu.

Bebas Main Golf, Mau Beli Mobil

Selain berenang, Hamdan Zoelva juga hobby main golf. Olahraga kaum elite itu dikenalnya ketika menjadi hakim konstitusi. Ia main golf pada akhir pekan untuk menghilangkan jenuh usai bersidang.

Hamdan mengungkapkan, ketika menjabat Ketua MK harus selektif memilih teman bermain golf. Pasalnya dia dilarang bertemu dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perkara yang ditangani MK. Bahkan saya biasa main golf sendirian," ujar Hamdan.

Setelah tak jadi menjabat, Hamdan yang biasa nge-golf di Rawamangun, Jakarta Timur ini bebas menerima tawaran bermain dengan siapa saja.

Rencananya, Rabu lusa akan dilakukan serah terima jabatan dari Hamdan kepada penggantinya. Bersamaan dengan itu pula, berbagai fasilitas yang selama dinikmati Hamdan akan ditarik. Mulai dari mobil dinas, rumah dinas hingga pengawalan dari kepolisian.

Hamdan mengaku telah mengosongkan rumah dinas di kompleks pejabat negara Widya Chandra sejak Rabu lalu. Namun hingga akhir pekan, mobil dinas Toyota Camry masih parkir di rumah pribadinya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ia juga masih dikawal sejumlah polisi.

Hamdan merasa lebih leluasa beraktivitas tanpa didampingi polisi. Dijalan misalnya, saya tidak terlalu suka pakai voorijder. Kalau mengejar waktu baru saya izinkan ngebut," tutur Hamdan Hamdan.

Tanpa pengawalan dan mobil dinas, Hamdan kembali menjadi warga. Ayah tiga itu akan mencari mobil baru untuk dipakainya sehari-hari. Mobil Harrier yang dulu menjadi tunggangannya telah dijual ketika dia jadi hakim konstitusi. Saat itu, dia merasa tak butuh mobil pribadi karena sudah disediakan negara.

Saat Rakyat Merdeka bertandang ke kediaman pribadi Hamdan, tampak dua mobil pribadi parkir di halaman. Yakni Alphard milik istrinya. Satu lagi, Honda Jazz yang digunakan anaknya. Hamdan belum memutuskan mereka dan jenis mobil yang akan dibelinya.  ***