Ada juga yang membuka ruÂmahnya untuk jadi tempat peÂngungsian. Semua kebutuhan pengungsi ditanggung.
Seperti yang dilakukan Ribka TjipÂtaning, anggota DPR dari PDIP. “Rumah dinas saya di komÂplek Rumah Jabatan AngÂgota DPR RI di Kalibata akan selalu terbuka bagi pengungsi korban banjir. Karena rumah dinas itu juga dibangun oleh uang rakyat, dan ketika rakyat meÂngÂalami musibah maka rakyat juga berhak untuk berlindung di ruÂmah-rumah tersebut,†katanya.
Menurut Ketua Komisi IX DPR itu, dirinya menyiapkan maÂkanÂan, obat-obatan dan susu bagi bayi dan anak seluruh pengungsi yang tertimpa musibah banjir. “Saya juga telah memerintahkan pengamanan dalam Komplek RuÂmah Jabatan Anggota DPR RI di Kalibata untuk tidak mempersulit maupun menghalangi masyarakat yang mengungsi ke rumah saya,†katanya.
Menurut Kepala Humas Setjen DPR Jaka Winarno, boleh-boleh saja rumah dinas anggota DPR di Kalibata dipakai buat tempat peÂngungsian korban banjir.
“Rumah dinas itu kan sudah menÂjadi haknya anggota (DPR) jadi terserah dia digunakan untuk apa saja. Tugas kami hanya meÂngelolan dan memelihara komÂplek itu,†katanya.
Namun sebaiknya, menurut Jaka, anggota DPR yang memÂperÂÂsilakan rumah dinasnya diÂgunakan untuk tempat pengÂungÂsian agar membuat pemÂberiÂtaÂhuan kepada Setjen. “Jadi kita bisa mendata siapa saja warga yang mengungsi di komplek DPR (Kalibata),†katanya.
Kemarin, Rakyat Merdeka berÂkunjung ke rumah dinas Ribka Tjiptaning di Kompleks Rumah JaÂbatan Anggota DPR Kalibata. RuÂmahnya terletak di Blok E1 Nomor 357. Rumah berlantai dua yang dicat warna krem itu tampak sepi. Pintunya terkunci rapat. Seluruh jendela di lantai bawah dan atas tertutup rapat gorden. Diketuk berkali tak ada respons dari dalam rumah.
“Sejak awal rumah itu tercatat kosong,†kata Dadan, salah satu anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) yang berjaga di komÂpleks itu.
Masih menurut Dadan, dia jaÂrang melihat Ribka berkunjung ke rumah dinasnya. “Rumah ini kosong terus dan tidak ada pemÂbanÂtunya,†tuturnya.
Ia tak tahu rumah ini dijadikan temÂpat pengungsian korban banjir. Ketika banjir besar melanÂda ibu kota, Kamis pekan lalu, Dadan tak melihat ada keramaian di rumah itu. “Nggak tahu kalau besok,†katanya.
Pengakuan sama juga disamÂpaikan Budi, anggota Pamdal lainnya. Pihaknya tak memÂperÂmasalahkan anggota DPR yang menjadikan rumah dinas di KaÂlibata ini sebagai tempat peÂnamÂpungan korban banjir.
“Yang penting sudah ada surat dari Setjen DPR dan pihak peÂngelola komplek ini ke kita, siaÂpapun diperbolehkan masuk. Bila tidak ada maka tidak boleh masuk,†katanya.
Namun sejauh ini, ujar Budi, belum ada pemberitahuan dari SetÂjen, pengelola maupun dari RibÂka sendiri kepada Pamdal yang berjaga di Kalibata mengeÂnai rumah dinas yang dijadikan temÂpat pengungsian korban banjir.
Ribka yang dikontak via telepon membenarkan rumah diÂnas sudah kembali kosong. SeÂbab, para korban banjir sudah kemÂbali ke rumahnya masing-maÂsing. “BanÂjir sudah surut, jadi meÂreka kemÂbali ke rumah,†katanya.
Ia memutuskan membuka ruÂmah dinasnya di Kalibata untuk jadi tempat pengungsian setelah banÂjir melanda Jakarta pekan lalu. Korban banjir, kata dia, muÂlai berdatangan ke rumahnya pada Kamis (17/1). “Ada 30 peÂngungsi. Mayoritas ibu-ibu dan anak-anak yang menempati ruÂmah dinas,†kata Ribka. “Hanya dua hari tinggal di rumah itu.â€
Selama tinggal di rumah dinas Ribka, para pengungsi dijamin kebutuhannya. Mulai dari makan dan minum hingga susu untuk bayi dan balita. “Saya sudah meÂminta anak saya untuk mengurusi mereka (pengungsi). Jangan samÂpai kelaparan,†katanya.
Ribka menyarankan agar korÂban banjir tinggal lebih lama. “TaÂpi mereka menolak dan meÂmilih langsung pulang ketika air sudah surut,†katanya. Ribka pun tak mau memaksa.
Warga, kata Ribka, silakan kemÂbali mengungsi ke rumah dinasnya jika banjir kembali meÂngenangi rumah mereka. “Saya sudah serahkan kunci rumah ke saÂlah satu tokoh pengungsi di situ. Jadi bila butuh (tempat meÂngungsi) tinggal kontak dia saja, tanpa harus menghubungi saya terlebih dahulu,†katanya.
Banjir besar yang melanda Jakarta sejak Kamis pekan lalu berangsur-angsur surut. Banjir yang melanda kawasan Rawajati dan Pegadegan yang tak jauh dari Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR Kalibata juga sudah surut. Namun di beberapa wilayah masih tergenang air. Misalnya di kawasan Pluit, Jakarta Utara.
Menurut Ribka, rumah dinasÂnya kembali kosong setelah korÂban banjir kembali ke ruÂmahnya maÂsing-masing. Rumah itu koÂsong karena Ribka memilih tingÂgal di rumah pribadi di CileÂdug, Kota Tangerang.
Anak-anak, kata dia, juga engÂgan tinggal di rumah dinas. “KaÂtanya jauh dari rakyat. Jadi meÂreka nggak mau tinggal. Paling sesekali anak saya yang nomor empat yang menengok ke sana,†kata Ribka. Sang anak tengah menempuh kuliah di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Fakultas Kedokteran.
Beri Bantuan Korban Banjir, Parpol Minta Tak Dipolitisasi
Para korban banjir butuh uluran bantuan dari semua pihak, terÂmasuk partai politik. Biasanya, sambil memberikan bantuan, parÂpol menempatkan sejumlah atriÂbutnya di lokasi yang didatangi. Pemandangan seperti jamak di setiap kali terjadi bencana. Bisa muÂncul kesan parpol meÂmanÂfaatkan bencana untuk menarik simpati.
Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan meÂngaÂtakan langkah parpol yang memÂberikan bantuan kepada korÂban banjir patut diapresiasi. Tapi dia meminta parpol tidak memÂpolitisasi bantuan yang diberikan untuk korban banjir. “Jangan samÂpai ada bendera parpol di posÂko banjir,†kata mewanti-wanti.
Ia meminta langkah parpol yang turut membantu korban banjir di sejumlah wilayah jangan dicurigai. Menurut dia, bantuan itu murni untuk meringankan masyarakat yang jadi korban bencana.
Wakil Ketua DPR itu pun meÂminta persoalan banjir termasuk yang melanda Jakarta mendapat perhatian serius dari pemerintah. PeÂmerintah daerah dan pusat harus memperhatikan tata ruang Jakarta. “Banyak dana APBN untuk DKI, harus diselesaikan alokasinya untuk banjir kanal, normalisasi kali,†katanya.
Ia juga memandang perlunya perhatian lebih terhadap daerah-daerah penyandang hujan. Misalnya kawasan Puncak dan Bogor yang memberikan kontriÂbusi besar bagi air yang mengÂgenangi Jakarta. “Yang paling penting konsistensi, jangan samÂpai kalau banjir selesai, lupa menuntaskannya,†katanya.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Hidayat Nurwahid tak keberatan jika parÂtai politik dilarang mendirikan posko di lokasi banjir.
Menurutnya, masyarakat JaÂkarta adalah simpatisan serta peÂmilih tetap partainya. “BagaiÂmana mungkin partai tidak boleh membantu konstituen? Yang perÂlu adalah mengajak ormas, LSM dan media berlomba-lomba memÂberikan bantuan kepada maÂsyarakat korban banjir. Semakin banyak yang berikan bantuan, semakin baik,†katanya.
Forum Silaturahmi Istri (FSI) Fraksi Partai Kebangkitan BangÂsa (FPKB) DPR ikut menyalurÂkan bantuan terhadap korban banjir di Ibukota.
“Kita memberikan bantuan ke beberapa tempat yang terkena banjir di Ibukota, di antaranya di Kalibata, Rawajati, Cawang, Pulo Gadung. Bantuan yang kami berikan berupa susu bayi, maÂkanan bayi, selimut, biscuit, kopi, teh, baju layak pakai, karpet,†kata Ketua FSI FPKB Ari Haryati Marwan.
Di samping memberikan banÂtuan, rombongan FSI juga meÂnyempatkan diri untuk berÂkunÂjung ke tenda-tenda pengÂungsi guna menyapa para korban banjir. “Masih banyak kebutuhan yang belum tercukupi dengan bantuan ini, untuk itu mohon kawan-kaÂwan yang ingin membantu meÂreka akan senang hati meneÂrimanya,†katanya.
Perempuan Partai Keadilan SeÂjahÂtera (PKS) juga ikut meÂlaÂkukan kunjungan dan berempati langsung kepada korban banjir di wilayah Jabodetabek. “MengÂamaÂti kondisi tersebut, kami BiÂdang Perempuan DPP PKS saÂngat prihatin dan berempati pada keluarga-keluarga yang menjadi korban musibah banjir,†kata Anis Byarwati, selaku Ketua BiÂdang Perempuan DPP PKS.
Anis mengatakan, dalam kunÂjungannya di beberapa lokasi peÂngungsian banjir di Jakarta, konÂdisi ibu-ibu dan anak-anak perlu menÂdapat perhatian lebih. PasalÂnya, tempat pengungsian swaÂdaya masyarakat yang ada pada saat ini terlihat kumuh dan terÂcampur baur antara laki-laki dan perempuan, serta kurang terpeÂnuhinya pasokan kebutuhan pakaiÂan dalam untuk ibu.
Selain itu, ia menilai kurangÂnya bantuan makanan untuk bayi dan anak-anak, serta beberapa temÂpat pengungsian yang gelap karena tidak adanya penerangan atau listrik. “Dalam kunjungan terÂsebut, Sahabat Keluarga juga melihat faktor keamanan dan kesehatan para korban banjir masih harus diperhatikan lebih baik lagi,†katanya.
Persaudaraan Istri Anggota (PIA) Fraksi Partai Demokrat yang mendatangi posko banjir dibantaran kali Rawa Jati, Jalan Kesemek, Kalibata, Jakarta SeÂlatan. Dengan kaos lengan panÂjang putih dipimpin isteri politisi Saan Mustopa, Illah Mustopa meÂreka turun ke kali untuk menÂdistribusikan bantuan.
Illah mengatakan bahwa, apa yang dilakukannya tersebut adaÂlah sebuah bentuk kepeduÂliannya sesama sauadara-saudara yang terkena musibah. “Ini bentuk keÂpedulian kita untuk membantu sauÂdara-saudara yang terkena muÂsibah. Dan kita berharap banÂtuan yang kita berikan dapat bermafaat bagi warga,†katanya.
Dirinya bersama anggota PIA akan terus memantau perkemÂbangÂan setelah dampak dari banjir tersebut. “Kita akan terus pantau, tentunya kita akan selalu siap kapan saja turun kembali untuk membantu saudara-saudara kita,†katanya.
Ia membantah jika apa yang dilakukan dirinya dan para istri lainnya untuk mendorong suara Partai Demokrat di 2014. “Ini upaya sosial, seperti yang diinÂtruksikan pimpinan kita harus membantu sauadara-saudara kita yang terkena musibah. Kalaupun berÂimbas pada Pemilu 2014, alÂhamÂdullah saja. Terpenting niat awal kita hanya berbagi dalam membantu korban,†katanya.
Sumbangan DPR Terkumpul 140 Juta Buat Korban Banjir
Ketua DPR Marzuki Alie meÂngatakan, gedung DPR di SeÂnayan terbuka untuk korban banjir. Pihaknya siap menjemÂput korban banjir untuk ditamÂpung di DPR.
Menurut Marzuki, pihaknya siap menjemput korban banjir kaÂpanpun. Untuk itu telah diÂsiapÂkan bus Setjen untuk menÂjemput. Para pengungsi akan ditemÂpatkan di lapangan tennis indoor yang berada di komÂplek gedung DPR.
“Kita juga mengerahkan reÂlawan dan semuanya ikut. Termasuk jajaran Setjen. Mulai dari Pengamaman Dalam, para staf, ikut membantu. Kita harus melakukan hal ini,†katanya.
Menurutnya, aparat harus berada di tempat-tempat benÂcana. Sebab, yang dibutuhkan adalah aksi. Bukan rapat yang berlama-lama. Kata Marzuki, banyak masyarakat yang tahu lembaga Badan Nasional Penangggulangan Bencana dan Kementerian Sosial ketika terjadi bencana.
Permintaan bantuan akhirnya disampaikan ke para anggota DPR. “Mereka tahunya DPR dan mereka pun meminta banÂtuan pada kita,†kata Marzuki.
Marzuki mengimbau angÂgota DPR dan Setjen sebisa mungÂkin membantu masyaÂrakat korban banjir lewat sumÂbangan pribadi. Dia pun mengÂapÂresiasi anggota-anggota DeÂwan yang cepat tanggap memÂbeÂrikan bantuan. Juga karÂyaÂwan Setjen yang rela dipotong gajinya untuk disumbangkan ke korban bencana
“Kita membuka posko ini kaÂrena kita tidak bisa tinggal diam. Kita pun berhasil mengÂumÂpulkan uang sebesar Rp 140 juta yang merupakan sumÂbangÂan anggota dan juga jajaran Setjen DPR. Saya salut dengan karÂyawan Setjen DPR yang mau dipotong gajinya untuk memÂbantu para korban banjir secara sukarela,†katanya.
Marzuki mengatakan DPR tak punya anggaran untuk memÂberikan bantuan pada masyaÂraÂkat bila terjadi bencana. “Kita menÂjadi sulit karena kalau terjaÂdi seperti ini yang dituntut maÂsyaÂrakat itu DPR. Padahal kita tidak ada anggaran dan kalau menggunakan dana pribadi atau sumbangan. Berapa besar sih keÂkuatannya?†kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai DeÂmokrat ini lagi.
Lantaran tak ada anggaran, maka menurut Marzuki, tidak bisa disalahkan kalau kemudian anggota-aggota DPR turun ke lapangan dengan membawa bendera partainya. “Yah partai jadi turun sendiri, karena angÂgota DPR tidak ada anggarÂanÂnya. Seharusnya kan sebagai lemÂbaga wakil rakyat kita dibeÂrikan anggaran untuk memÂbantu masyarakat dalam kondisi seperti ini. Saya jamin tidak akan ada korupsi untuk hal ini,†ujarnya.
Masyarakat yang jadi korban bencana, kata Marzuki, harus menÂdÂapatkan layanan keseÂhatan yang maksimal. “Di temÂpat yang saya datangi tidak ada petugas kesehatan. Padahal kan setiap Puskemas di kelurahan ada dokternya pun rumah sakit-sakit milik Pemda. Tapi saya tidak melihat ada bantuan keÂsehatan di tempat yang saya datangi,†katanya.
Rapat Panja Cuma Dihadiri 3 Orang
Anggota DPR juga menjadi korban banjir besar yang meÂlanda Jakarta pekan lalu. AkiÂbatÂnya, banyak yang bolos sidang.
Ini terlihat ketika Rapat PanÂja Rapat Panja RUU PertaÂnahÂan Komisi II DPR, Kamis lalu. Rapat yang mengagendakan dengar pendapat dengan para paÂkar pertanahan hanya dihaÂdiri tiga anggota Dewan.
Namun di dalam absensi anggota tercatat sebanyak 7 orang yang hadir rapat. Mereka dianggap hadir karena memÂbuÂbuhkan tanda tangan di daftar absensi. Namun selama rapat, meÂreka tak pernah terlihat.
RUU Pertanahan adalah saÂlah satu RUU yang menjadi prioritas Program Legislasi NaÂsional (Prolegnas) tahun 2013. Tidak hanya itu, RUU yang diÂharapkan dapat menjadi jemÂbatan antara UU No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria dengan UU sektor lain ini, meruÂpakan inisiatif DPR.
Rapat digelar pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 17.00. Dalam absensi yang dimiliki sekretariat Komisi II terdapat 7 orang Anggota yang memÂbubuhkan tanda tangan serta 2 orang lainnya izin untuk tidak terÂlibat dalam Rapat Dengar PenÂdapat tersebut.
Adapun mereka yang hadir, Politisi Partai Amanat Nasional Abdul Hakam Naja, yang juga bertugas sebagai pemimpin rapat. Hadir juga Politisi Partai Golkar Bambang Sutrisno dan terakhir Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Muqowam.
Sedangkan wakil rakyat yang membubuhkan tanda tangan namun tidak terlihat dalam proÂses pembahasan adalah angÂgota dari Fraksi Partai DeÂmokrat, PDIP dan PKS. SeÂmenÂtara poÂlitisi yang izin tidak menghadiri di antaranya Zainun AhÂmadi dari PDIP dan MeÂsÂtariyani Habie dari Partai Gerindra.
Kejadian ini tak jauh berbeda Komisi II menggelar rapat dengan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) pagi sebelumnya. Rapat itu terkait dengan RUU ApaÂraÂtur Sipil Negara (ASN). Dari 25 anggota Panja, hanya 11 yang hadir.
Menurut Ketua Komisi II Agun Gunanjar, banyak anggota DPR yang juga rumahnya keÂbanjiran. Akibatnya mereka tak ikut rapat. “Saya dapat info dari temen-temen, ada yang ruÂmahÂnya kebanjiran, semoga tetap tabah,†katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.