Rahman duduk termenung di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo Timur, Senin siang kemarin. Raut mukanya tampak muram, tapi berubah sumringah tatkala petugas memanggil nomor antreannya lewat pengeras suara.
“Mau mengambil obat yang diresepkan dokter,†kata pria setengah baya ini. Rahman tidak sendirian. Ruang tunggu itu dipenuhi puluhan pasien yang juga sedang menunggu mengÂambil obat. Beberapa pasien terpaksa lantaran kursi tunggu warna hijau yang disediakan tak cukup.
Di depan kursi tunggu dipajang banner putih yang bertuliskan “Pelayanan berobat gratis. Rawat jalan, rawat inap kelas tiga dan kedaruratan hanya berlaku bagi pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan mempunyai KTP dan KK DKI Jakarta.â€
Di bagian bawah banner tertera persyaratan untuk mendapatkan Pengobatan gratis di rumah sakit ini. Yakni memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Keluarga (KK), KTP dan surat rujukan dari puskesmas, kecuali situasi darurat.
Rahman mendapat Kartu JaÂkarta Sehat (KJS) sejak awal DeÂsember dari ketua RT di domiÂsilinya. Sejak itu, setiap minggu sekali ia datang ke RSUD Pasar Rebo untuk mengontrol penyakit ginjal dan kandung kemih yang dideritanya. “Alhamdulilah seÂmua perawatan dan obat, gratis. Tidak kena biaya sepeserpun,†kata pria yang tinggal di Ciracas, Jakarta Timur ini.
Pria yang mengaku pawang hujan ini merasa pelayanan pihak ruÂmah sakit kepada pasien peÂmegang KJS cukup baik. KetiÂka tiba di rumah sakit, ada petuÂgas yang memandu menuju loket pendaftaran dan mengambil nomor antrean
Setelah mendapat nomor anÂtrean, ia diminta duduk di ruang tunggu untuk menunggu pangÂgilan masuk ke ruang pemerikÂsaÂan. Rahman juga merasakan ada perubahan pelayanan dokter dan perawat rumah sakit ini. “Kalau dulu mereka galak bila ada pasien yang membawa Jamkesda (JaÂminan Kesehatan Daerah). Tapi sekarang tidak,†katanya.
Namun dia mengeluhkan lamaÂnya waktu mengantre sebelum dipanggil masuk ke ruang pemeÂriksaan. “Saya antre tiga jam baru bisa dilayani,†katanya. Ia bisa memaklumi karena banyak warga yang juga berobat di rumah sakit yang dikelola Pemerintah DKI.
Tapi yang membuatnya merasa sebal bila setelah lama antre ternyata pelayanan ditutup. Pelayanan ditutup karena wakÂtunya pelayanan sudah berakhir. “Saya punya pengalaman minggu lalu. Sudah ikut antre lama, tapi setelah sampai loket, tiba-tiba ditutup karena waktunya sudah habis,†tuturnya.
Pelayanan terhadap pasien yang berobat di RSUD Pasar Rebo dibuka Senin sampai Sabtu. Minggu libur, kecuali Unit Gawat Darurat (UGD). Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 3 sore. Hari Sabtu hanya sampai pukul 1 siang.
Kepala Humas RSUD Pasar Rebo, Dedi Suryadi mengatakan, sejak kartu sehat diluncurkan pasien yang berobat di sini membludak. Biasanya, sehari rumah sakit ini hanya melayani 100 pasien kurang mampu yang berobat dengan Jamkesda dan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Sekarang, setiap hari ada 200 pasien kurang mampu yang berobat dengan kartu sehat. “Kebanyakan pasien KJS rawat jalan. Sebagian kecil ada yang rawat inap,†katanya.
Walaupun mengalami peningÂkatan seratus persen, pihaknya tetap berusaha melayani pasien peÂmegang kartu sehat sebaik mungkin. “Kami tidak bedakan antara KJS dan yang tidak. Semuanya jadi perhatian utama kami,†katanya.
Menurut Dedi, syarat untuk bisa memperoleh kartu sehat sangat mudah. Pasien cukup meÂnunjukkan KTP, kartu keluarÂga dan surat rujukan dari pusÂkesmas. “Kalau nggak ada surat rujukan, kami akan meminta untuk meÂlengkapinya terutama bagi pasien yang rawat jalan. Tapi yang gawat tidak perlu,†katanya.
Apakah pasien pemegang kartu sehat dari kalangan mampu juga akan mendapatkan pengobatan gratis? Dedi mengatakan, pihakÂnya tidak berhak memilah-milah dalam memberikan pelayanan keÂpada pasien pemegang kartu seÂhat. “Pokoknya selama memiliki KJS kami berikan layanan gratis. Juga jika pasien warga DKI dengan dibuktikan KTP dan KK,†katanya.
Pasien pemegang kartu sehat yang berobat di RSUD CengÂkareng, Jakarta Barat juga memÂbludak. Budiman, kepala pelayaÂnan rumah sakit itu mengatakan warÂga sudah antre untuk berobat seÂjak jam lima subuh. Padahal, pelayanan baru dibuka pukul 7 pagi.
Pihak rumah sakit ini memÂberikan waktu khusus untuk warga yang berobat menggunaÂkan kartu sehat, kartu gakin (keluarga miskin), SKTM dan Askes. Yakni mulai 7 pagi sampai 1 siang. Setelah itu melayani pasien yang berobat dengan biaya sendiri.
Pasien pemegang kartu sehat tetap mendapat pelayanan gratis setelah pukul 1 siang bila cuci darah atau harus menjalani pembedahan. Biaya cuci darah di RSUD Cengkareng untuk pertaÂma Rp 800 ribu. Selanjutnya Rp 650 ribu. Pasien pemegang kartu sehat bisa gratis cuci darah sampai delapan kali.
Semua biaya pengobatan paÂsien di rumah sakit ini akan ditaÂgihkan ke Pemerintah DKI.
Cengkareng 10 Miliar, Pasar Rebo 2 Miliar
Tagihan Berobat Kartu Sehat
Membludaknya pasien peÂmegang kartu sehat yang berobat di RSUD membuat tagihan keÂpada Pemerintah Propinsi DKI—sebagai penerbit kartu sehat—juga meningkat.
Kepala Humas RSUD Pasar Rebo Dedi Suryadi mengungÂkapan, dalam sebulan saja tagiÂhan untuk pengobatan pasien peÂmegang kartu sehat sudah menÂcapai Rp 2 miliar.
Sementara tagihan pengobatan paÂsien yang menggunakan SKTM maupun Jamkesda perioÂde Januari-Oktober mencapai Rp 5,5 miliar. “Untuk tagihan JamÂkesda sudah mulai dicicil pemÂbayarannya,†kata Dedi.
Ini juga terjadi di RSUD Cengkareng. Budiman, kepala peÂlayanan rumah sakit itu meÂngatakan, tagihan berobat pasien pemegang kartu sehat selama November mencapai Rp 10 miÂliar. Kartu sehat ini dilunÂcurkan awal November. Telah berjalan seÂbulan. “Pemprop belum bisa bayar,†katanya.
Menurut Budiman, agar bisa memÂbiayai operasional pihaknya lalu meminjam uang ke Pemprop DKI. “Namanya uang muka (pemÂÂbayaran tagihan kartu seÂhat),†kata dia. “Nanti diganti berÂbaÂrengan dengan pelunasan biaya KJS.â€
RSUD Cengkareng mendapat “pinjaman†sebesar Rp 6 miliar. Uang itu lalu dipakai untuk memÂbaÂyar gaji pegawai yang 95 perÂsennya bukan pegawai negeri. Juga untuk operasional rumah sakit.
Budiman mengatakan pihak rumah sakit belum dapat kepasÂtian kapan Pemprop DKI akan membayarkan tagihan kartu sehat. Janjinya, tagihan dibayarÂkan per bulan.
Wakil Direktur Keuangan dan Umum RSUD Cengkareng SilÂvia mengatakan, pihaknya keÂlimÂÂpungan karena Pemprop DKI belum membayar tagihan pengoÂbatan. “Tagihan sejak Oktober samÂpai Desember belum dibayar.â€
Silvia mengungkapkan, setiap hari ada 500 pasien pemegang kartu sehat yang berobat di sini. Mereka adalah pasien rawat jalan. Setiap hari pula pihak rumah mengajukan klaim biaya pasien pemegang kartu sehat yang berobat hari itu. Namun belum ada kepastian dari PemÂprop DKI kapan tagihan itu dibayar.
Padahal, menurut dia, uang pembayaran tagihan itu hendak dipakai untuk membiayai operaÂsional rumah sakit.
Gubernur DKI Joko Widodo—pencetus kartu sehat—tak yakin RSUD bakal limbung karena tunggakan biaya kartu sehat. Ia mengakui pasien pemegang kartu sehat yang berobat meningkat. Menurut dia, tunggakan kepada RSUD bengkak bukan karena program ini tapi karena Jamkesda belum dibayar.
“Itu dari yang dulu (Jamkesda). Dari tahun-tahun yang lalu udah nunggak. Jadi tunggakan itu kan sebelum Oktober. KJS kan baru akhir Oktober mulai. (Tunggakan bengkak) bukan karena KJS,†katanya.
Jokowi berjanji akan segera membayar tagihan kepada RSUD. “Ya dibayar. Nanti punya uang akan dibayar. Itu hanya keterÂlambatan dari tahun ke tahun. Hanya masalah adminisÂtrasi yang harus diselesaikan,†katanya enteng.
DKI Masih Utang Jamkesda 355 Miliar
Kartu Jakarta Sehat (KJS) diluncurkan di penghujung taÂhun 2012. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pun kebanjiran pasien pemegang kartu itu yang hendak berobat gratis.
Kepala Dinas Kesehatan DKI, Dien Emmawati mengaÂtakan kekurangan dana Rp 355 miliar untuk membiayai pelaÂyanan kesehatan masyarakat tahun ini. Angka itu diperoleh dari jumlah tagihan rumah sakit yang belum dibayarkan.
Tahun 2012, Dinas KeseÂhatan menganggarkan Rp 769 miliar untuk pelayanan keseÂhatan. Tapi setelah berjalan terÂnyata sampai Rp 1,024 triliun. “Karena anggaran yang ada tahun ini kurang, dipastikan akan dimasukkan dalam anggaÂran tahun depan,†kata Dien
Hingga November, dia memÂbeberkan, pasien yang menÂdapatkan pengobatan mencapai 2,8 juta orang. Melonjak dari periode sama di 2011 yang hanya 2,7 juta orang. Lonjakan ini karena sudah banyak warga yang berobat dengan kartu sehat.
Apalagi untuk memperoleh kartu ini, cukup mudah. Cukup bisa menunjukkan KTP Jakarta dan kartu keluarga ke puskesÂmas sudah bisa mendapat kartu yang bisa dipakai berobat gratis ini.
Saat ini baru 3 ribu warga yang mendapat kartu sehat. Pemprop DKI menargetkan memberikan kartu sehat kepada 4,7 orang. Rinciannya, 600 ribu warga miskin dan 3,8 juta warga rentan miskin. Kemudian warga hampir miskin 300 ribu orang.
Dien mengatakan, lonjakan jumlah pasien kartu sehat paling banyak di kawasan-kawaÂsan kumuh. Seperti MaÂrunÂda, Cilincing, Tambora, dan Penjaringan. “Lonjakan pasien hingga 50-70 persen,†katanya.
“Kita akan tetap melakukan perbaikan sistem KJS ini. Baik dalam pelayanan kesehatan, pengawasan, peningkatan mutu pelayanan, serta peningÂkatan kualitas sumber daya manusia,†janjinya.
Lonjakan pasien juga karena banyak korban kebakaran yang sakit. Setahun ini, kebakaran marak terjadi di sejumlah wilayah ibu kota. Warga korban kebakaran yang kehilangan rumah, lalu tinggal di tenda-tenda pengungsian. Mereka rentan terserang penyakit.
Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, lonjakan pasien kartu sehat janganlah dianggap sebagai musibah. Tapi menunjukkan keberhasilan program ini.
“Orang-orang miskin kan sebelumnya takut berobat. Pengalaman kami jaminan kesehatan untuk rakyat biasaÂnya begitu. Jadi orang-orang yang bawah ini jadi naik, begitu udah sehat tidak berobat lagi,†kata dia.
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengatakan, Pemprop DKI akan mengalokasikan dana Rp 1,2 triliun untuk kartu sehat. “Terus dianggarkan lagi Rp 355 miliar untuk melunasi seluruh utang supaya jadi nol,†katanya.
Dana Rp 355 miliar itu untuk membayar tunggakan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). “Kami mau seleÂsaiÂkan tahun depan,†katanya.
Ahok memastikan, tidak akan terjadi keterlambatan pembayaÂran program kartu sehat. ApaÂlagi, sistem pembayarannya dibuat online untuk memperÂcepat proses. “Supaya tagihan rumah sakit itu hari itu langsung bayar. Bukan diverifikasi secara manual, seperti sekarang,†katanya.
Habiskan Triliunan, Anggaran RSUD Bakal Diaudit
Pemprop DKI membiayai rumah sakit umum daerah (RSUD). Anggaran ruÂmah sakit yang berada di bawah Dinas Kesehatan ini pun bakal diaudit.
“Makanya kita mesti hitung, ini uang ke mana. Jadi nanti kita mau buka semua anggaran rumah sakit kita,†kata Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Untuk program Jamkesda, Pemprop DKI telah keluar dana Rp 3 triliun. Basuki mengklaim program kartu sehat lebih baik ketimbang Jamkesda. Meski biayanya lebih mahal, tapi penggunaannya lebih terjamin. Tidak mudah disalahgunakan.
Pria yang akrab disapa Ahok ini menyayangkan anggaran besar yang tak dimanfaatkan dengan baik. Oleh sebab itu, dia tak ingin ini terjadi di program kartu sehat.
“Saya akan minta BPKD (Badan Pengelolaan KeuaÂngan Daerah) untuk mencari anggaÂran-anggaran itu. SeÂlama ini banyak anggaran kita tapi tidak menyatu kerjanya,†katanya.
Makanya dia meminta agar program kartu sehat dikeroyok. “Dinas Kesehatan, RSUD dan Puskesmas punya 1.600 orang ikut program dokter spesialis, kenapa tidak dimanfaatkan,†kata dia.
Bekas bupati Belitung Timur ini mengatakan, keberadaan kartu sehat ini justru lebih fleksibel. Tidak ada batas usia dan jenis penyakit untuk menÂdapatkan pengobatan gratis.
“Kita mau bikin kesehatan secara menyeluruh. Dari orang hamil mesti kita awasi, sampai anak itu lahir kita mesti kasih gizi. Jadi secara holistik mesti meÂnurun dari orang lahir, samÂpai mencegah kematian, sampai kebersihan mesti jelas,†katanya.
Sistem kartu sehat ini, lanjut bekas anggota Komisi II DPR ini, juga bisa menghindari adanya rujukan-rujukan yang dilakukan pihak rumah sakit atau puskesmas dengan alasan alat atau dokter tidak tersedia.
Dia akan membentuk tim yang akan mengawasi pihak peÂnyedia jasa layanan kesehaÂtan yang tak bertanggung jawab pada pasien-pasiennya. “Kita tidak ingin lagi ada rujukan. Puskesmas harus ada dokter hebat. Kita mesti gaji mereka,†katanya
Untuk itu, kata Ahok, PemÂprop DKI akan membentuk suatu audit rujukan. Sehingga akan terlihat rumah sakit atau puskesmas mana saja yang ada oknum nakalnya.
“Suka merujuk ke puskesmas tertentu. Atau dokter mana nanti yang nakal. Harusnya cuma bius local, dia (dokter) bius seluruh tubuh. Kan biayanya lebih mahal. Jadi rujukan, obat, dan sistem harus kita bangun,†katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.