Hasil verifikasi faktual di tingkat pusat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dianggap belum memenuhi syarat jadi peserta Pemilu 2014. Ketiga partai diberi kesempatan melengkapi persyaratan.
Dalam verifikasi faktual tingÂkat pusat yang dilakukan 30 OkÂtober sampai 6 November lalu, KoÂmisi Pemilihan Umum (KPU) memÂbedah kantor pusat partai yang telah dinyatakan lolos seleksi administratif.
Pengurus inti partai diminta haÂdir dalam verifikasi faktual unÂtuk diperiksa data dirinya. Surat keÂterangan domisili markas partai tingkat pusat juga dicek.
Terakhir, KPU memeriksa keÂterÂwakilan perempuan 30 persen dalam struktur partai. Partai GolÂkar dan PBB belum memenuhi syarat ini. Persentase perempuan daÂlam kepengurusan partai beÂringin hanya 18 persen. SemenÂtara di PBB hanya 12 persen.
“Sedangkan untuk PKS, aspek keÂpengurusan perempuan menÂcaÂpai 61 persen. Namun kepeÂnguÂrusan intinya masih kurang. KeÂtua umum dan sekjen tidak berÂada di tempat saat diverifikasi,†kata Anggota KPU Ferry Kurnia RizÂkiyansyah.
Ketiga parpol lalu diberi keÂsemÂpatan untuk melengkapi perÂsyaratan. Sesuai Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang TaÂhapan, Program dan Jadwal PeÂnyeÂlenggaraan Pemilu AngÂgota DPR, DPD dan DPRD, ada masa perbaikan selama satu minggu. Yakni dari tanggal 11 sampai 17 November 2012.
Di masa perbaikan ini, penguÂrus perempuan diminta datang ke KPU sambil membawa surat dari partai. KPU akan melakukan veriÂfikasi faktual hasil perbaikan paÂda 18 sampai 24 November 2012.
Bagaimana proses perbaikan persyaratan itu? Rakyat Merdeka pun mendatangi KPU Senin kemarin (12/11). Ini merupakan hari kedua masa perbaikan.
Menginjak halaman KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, JaÂkarta Pusat, disambut deretan moÂbil yang memenuhi halaman parkir.
Suasana di luar kontras ketika menginjak di lobby kantor KPU. SuaÂsana di sini sepi. Saat proses pendaftaran maupun proses veriÂfikasi administratif lalu, ruangan ini dipenuhi orang partai yang ikut mengantar pimpinannya menÂdaftar maupun berkonsultasi meÂngenai proses verifikasi admiÂnisÂtratif.
Kursi tamu di bagian kiri ruangÂan tak ada yang menghuni. Hanya satu-dua orang yang lalu-lalang. Mereka adalah staf KPU.
Dua perempuan muda asyik ngobrol di meja resepsionis yang menghadap pintu masuk. SeseÂkali tertawa canda keduanya yang mengenakan seragam KPU.
“Dari pagi seperti ini (sepi). TiÂdak banyak orang datang,†kata staf resepsionis yang mengenaÂkan kaca mata. Ia belum melihat ada orang partai yang datang unÂtuk perbaikan.
“Kalau ada tamu, prosedurnya lapor dulu ke kami. Mereka nanti seÂÂbutkan keperluannya dan mengiÂsi buku tamu. Tapi sampai seÂkaÂrang belum ada yang daÂtang,†jelas perempuan tadi samÂbil menunjukkan buku tamu.
Mengamati daftar tamu di buku itu, tak ada orang partai yang daÂtang ke sini. Mereka yang daÂtang kemarin untuk keperluan admiÂnistrasi dan surat-surat.
Anggota KPU Juri Ardiantoro mengatakan sejak dibuka masa perbaikan 11 November, belum ada partai yang datang. Ia menÂduga partai masih sibuk melengÂkapi persyaratan.
“Kami masih menunggu hingÂga tanggal 17 November nanti. Karena ada waktu 1 minggu yang disediakan KPU bagi parpol untuk melakukan perbaikan. Itu sesuai aturan yang berlaku,†kata bekas ketua KPU DKI Jakarta ini.
Untuk Partai Golkar dan PBB yang belum memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam kepeÂnguÂrusannya, dipersilakan datang ke KPU untuk memenuhi persyaÂratan.
Pengurus perempuan menghaÂdap Biro Hukum di lantai empat dengan membawa surat keterangÂan yang menunjukkan mereka kader dan pengurus partai.
Begitu juga untuk PKS. PeÂngurus inti yang tidak hadir saat verifikasi faktual diminta untuk datang ke KPU.
Kata Juri, ini yang dilakukan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Ketika KPU memverifikasi parÂtai berlambang Kabah itu, Suryadharma yang menjabat MenÂteri Agama sedang berada di Arab Saudi. Ia menjadi Amirul Hajj pada musim haji 2012.
Padahal, dalam verifikasi fakÂtual KPU perlu memeriksa peÂngurus inti PPP. Akhirnya di marÂkas PPP di Jalan Diponegoro, MenÂteng, Jakarta Pusat, KPU hanya memeriksa sekretaris dan benÂdahara saja. “Tapi ketika suÂdah tiba di tanah air, Pak Surya langÂsung datang ke KPU,†tuturnya.
Saat pengumuman hasil verifiÂkasi faktual Jumat lalu, PPP terÂmaÂsuk 13 partai yang memenuhi syaÂrat.
Golkar: Ini Cuma Salah Diabsen Saja
Tak Penuhi Kuota Perempuan
Partai Golkar mengklaim telah memenuhi syarat keterÂwaÂkilan peÂrempuan 30 persen di keÂpeÂngurusannya. Partai beÂriÂngin ini siap diverifikasi ulang.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin meÂneÂÂgasÂkan pihaknya tak panik ketika KPU mengumumkan GolÂkar terÂmasuk partai yang beÂlum meÂmeÂnuhi syarat.
Hasil verifikasi faktual, keterÂwaÂkilan perempuan di kepeÂnguÂrusan Golkar hanya 18 persen. Menurut Nurul, kuota keterÂwaÂkilan perempuan 30 persen suÂdah terpenuhi.
“Nyantai aja, kami tahu kok tahapannya, jadi tidak panik. Minggu ini kami akan hadir ke KPU untuk buat perbaikan veriÂfikasi faktual,†tegasnya.
Nurul yang duduk di DPR ini menÂjelaskan, ada kendala teknis yang dihadapi partainya saat KPU datang untuk verifikasi faktual. Pihaknya kesulitan mengumÂpulkan kader peremÂpuan karena mereka sedangkan meÂlakukan kegiatan.
“Kami memenuhi (30 perÂsen). Cuma miss di absen waktu verifikasi. Pengurus perempuan ada yang naik haji, keluar kota, keluar negeri, dan nanti akan daÂtang ke KPU pada masa perÂbaikan verifikasi faktual,†kata Nurul berjanji.
Siapa saja pengurus peremÂpuan yang absent? Bekas artis film itu tidak hafal satu persatu orangnya. Dia memastikan keÂtidakhadiran itu bukan keÂsengajaan. Tapi memang karena ada kegiatan.
“Paling yang saya ingat Tetty Kadi dan Linda PoerÂnÂomo,†jelasnya.
Tetty Kady, penyanyi lawas kini anggota DPR. Dia duduk di Komisi IV. Saat dihubungi, telepon genggam pelantun temÂbang Sepanjang Jalan KeÂnangÂan ini tidak aktif.
Ada Pengurus Yang Sudah Pindah Partai
PBB Masih Pakai SK Lama
Janji sama disampaikan Wakil Ketua Umum PBB Sahar L Hasan. Dalam dua sampai tiga ke depan, pihaknya akan mengÂhaÂdirkan pengurus dari kaum Hawa untuk memenuhi persyaÂratÂan kuota 30 perempuan.
“Kita sedang panggil kembali kader-kader kami yang kemarin sempat tidak hadir. Kami juga periksa kembali berkas-berkas yang kami punya,†katanya.
Hasil verifikasi faktual, keÂterÂwakilan perempuan di keÂpeÂnguÂrusan Dewan Pimpinan PuÂsat (DPP) PBB hanya 12 persen.
Sahar menjelaskan, partainya dianggap belum memenuhi syaÂrat kuota perempuan karena masih memakai surat keputusan (SK) pengangkatan pengurus yang lama. Padahal, ada bebeÂraÂpa nama di SK itu yang sudah tidak menjabat lagi maupun pindah partai.
“Makanya SK itu akan kami ganti dan perbaharui. Kader yang sudah keluar dan masih ada di SK akan kami ganti deÂngan pengurus yang baru,†jelasÂnya.
“Kami partai yang taat aturÂan. Soal kuota perempuan, kami sudah penuhi dari pengurus pusat hingga daerah. Di pusat seÂbeÂnarÂnya kuota perempuan menÂcapai 40 persen,†klaim Sahar. [Harian Rakyat Merdeka]
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.