Dari Ngamen, ‘Jual’ Kupon Sampai Potong Gaji Menteri

Ditemani makanan kecil dan air minum gelasan, mereka ngob­rol ngalor ngidul. Salah satu yang dibicarakan soal Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) yang ingin memiliki gedung baru. Tapi keinginan itu tak diluluskan DPR.

Dua hari sebelumnya, saat ra­pat dengan Komisi III DPR, Wa­kil Ketua KPK Bambang Wid­jo­janto melontarkan gagasan meng­galang dana dari masyarakat bila DPR tak juga mengabulkan ang­ga­ran gedung baru Komisi. Be­berapa tahun terakhir anggaran itu nyangkut di Senayan.

Padahal, pemerintah sudah me­ngalokasikan dananya. Hanya saja tak bisa dicairkan karena ma­sih diberi tanda bintang oleh DPR. Selama tanda ini belum di­ha­pus, dana tak bisa keluar.

Setelah ngobrol selama sejam, para pedagang kaki lima itu se­pa­kat patungan dana untuk di­sumbangkan guna pembangunan gedung baru KPK. “Ada yang nyum­bang Rp 50 ribu. Paling be­sar Rp 200 ribu. Dana terkumpul Rp 1 juta,” kata Junaedi Sitorus, Sekjen PPKLI.

Dana sumbang terkumpul tinggal menyerahkan saja. “Ini du­kungan pedagang kecil ter­ha­dap pemberantasan korupsi,” kata Junaedi. Tak tahu mau me­nye­rahkan ke mana, beberapa pengurus PPKLI memutuskan datang langsung saja ke kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan.

Mereka diterima Penasihat KPK Abdullah Hehamahua. Sa­yangnya, Abdullah tak mau me­nerima sumbangan itu. Ala­san­nya, belum ada kebijakan pe­nge­lolaan dana itu.

“Karena ditolak uang tersebut untuk sementara disimpang di BRI cabang Pancoran, sekaligus menunggu hasil penggalangan dana yang berasal dari daerah-dae­rah,” kata Junaedi.

Ia akan mengerahkan anggota PPKLI yang diklaim sebanyak 54 juta untuk turut menyumbang.  Sumbangan mulai seribu perak sampai Rp 10 ribu. “Yang telah menyumbang akan diberi kupon sebagai tanda bukti,” kata Junaedi.

Posko penggalangan dana akan di­buka di daerah. Sudah ada em­pat daerah yang siap yakni Ka­li­mantan Barat, Sulawesi Teng­ga­ra, Sulawesi Utara dan Jawa Barat.

Sejumlah elemen masyarakat juga melakukan hal sama. Me­re­ka tergerak untuk men­gum­pul­­kan dana untuk pem­ba­ngu­nan ge­dung KPK. Mulai dari sis­wa Ta­man Kanak-kanan (TK), artis sam­pai menteri ber­sedia menyumbang.

Menteri BUMN Dahlan Iskan siap menyumbangkan gajinya. “Saya sudah sampaikan enam bulan gaji pertama saya,” kata­nya. Namun dia tak bersedia me­nyebutkan jumlahnya.

Niat sama disampaikan Men­teri Sosial Salim Segaf Al Jufri. “Pasti siap menyumbang, itu (KPK) kan milik kita semua,” katanya. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin juga siap merogoh koceknya. “Siap jadi penyumbang pertama. Dan saya dukung,” tegasnya.

Charly Van Houten, personel Setia Band turut mengumpulkan dana untuk pembangunan gedung baru KPK. Caranya dengan nga­men di jalan. Ia tergerak me­ngum­pulkan dana karena prihatin atas sikap wakil rakyat yang enggan memenuhi permintaan KPK untuk memiliki gedung baru. “Saya awam soal politik. Kita melakukan ini karena kita berharap KPK akan bekerja semaksimal mungkin,” katanya.

Dari hasil jual suara di jalanan, Charly bisa mengumpulkan uang sekitar Rp 2 juta. Uang ini sumbangan tukang ojek dan

Charlie menjelaskan, jumlah uang yang terkumpul dari hasil ngamen tersebut kurang lebih Rp 2 juta, yang didapat dari tukang ojek dan tukang becak.

Sejumlah tokoh yang peduli terhadap pemberantasan korupsi membentuk koalisi. Namanya Koalisi Koin untuk KPK. Koalisi ini menyediakan rekening untuk menampung sumbangan dari masyarakat. Sumbangan mak­simal Rp 10 juta.

Menurut Abdul Rahman Saleh, anggota Koalisi, hingga kemarin sumbangan yang diterima sudah mencapai Rp 59 juta. Rinciannya donasi Rp 38,9 juta. Sumbangan tunai Rp 10 juta dan wesel Rp 184 ribu. Kemudian sebuah perusa­haan menyumbang Rp 10 juta secara tunai.

“Nilai dana (yang terkumpul) akan di-publish setiap pukul 15.00,” kata bekas Jaksa Agung ini. Pengumuman lewat melalui akun Twitter @saweranKPK.

Ruang Arsip Penuh, Berkas Perkara Ditumpuk

Beberapa tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerit gedung yang mereka tempat sudah tak muat. Ratusan staf harus bekerja ber­desak-desakan. Berkas-berkas pun ditumpuk di koridor karena ketiadaan tempat lagi.

Jumlah pegawai KPK lebih dari 800 orang. Komisi juga berencana untuk menambah per­sonil.  Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, lan­taran tidak ada tempat lagi, be­berapa staf “diungsikan” ke ge­dung lain.

Se­banyak 111 pegawai ditem­pat­kan di gedung Uppindo, Ja­lan Rasuna Said, Kuningan, Ja­karta Selatan. Gedung ini men­jadi tempat persidangan Pe­nga­dilan Tindak Pidana Korupsi Ja­karta. Sementara 93 pegawai sek­retariat menumpang di ge­dung Kementerian BUMN.

Pandu mengatakan ruangan dan koridor jalan di tiap lantai kantor KPK, dipenuhi tum­pu­kan berkas perkara yang dita­ngani Komisi. “Seharusnya itu tersimpan di tempat khusus agar terjaga kerahasiaannya,” kata bekas anggota Komisi Kepo­li­sian Nasional itu.

Kepala Bagian Rumah Tang­ga yang juga Kepala Unit Pe­nge­lolaan Gedung KPK, Sri Sem­bodo, mengatakan gedung seluas 10.862 meter persegi yang ditempati KPK saat ini di­rancang hanya untuk menam­pung 450 karyawan. “Tapi saat ini karyawan KPK ada 800, jadi tak muat lagi.”

Menurut dia, yang paling mem­prihatinkan ruang arsip yang hanya berukuran 20 meter persegi sudah tidak mampu me­nampung arsip-arsip KPK yang semakin banyak. “Ada arsip yang kami titipkan ke Arsip Na­sional. Arsip lainnya masih ada yang berserakan di koridor ma­sing-masing direktorat karena keterbatasan ruang,” katanya.

Belum lagi 17 ruang pemerik­sa­an Direktorat Penyidikan di lan­tai delapan. Ruangan peme­rik­saan sempit karena rata-rata hanya seluas 4 meter persegi. “Ka­lau saksi yang kami periksa se­dang banyak, tak jarang me­min­jam ruangan penyelidikan di lantai tujuh,” katanya.

Bahkan untuk ruangan di lan­tai delapan, harus dibagi dua un­tuk Direktorat Penyidikan dan Direktorat Penuntutan. Di setiap koridor ruangan tampak berkas-berkas perkara yang ditumpuk di sisi kanan maupun kiri ko­ridor. Beberapa koper beruku­ran besar bertuliskan nama-nama koruptor maupun ter­sangka korupsi juga diletakkan di sisi koridor.

KPK telah meminta angga­ran untuk pembangunan ge­dung sejak Juni 2008. Gedung baru ren­cananya menempati lahan seluas 8.924 meter per­segi di Kelurahan Guntur, Ke­camatan Setiabudi, Jakarta Se­latan. Tak jauh dari lokasi kan­tor KPK sekarang.

Biaya keseluruhan pemba­ngu­­nannya Rp 225,712 miliar. Rin­­cian­nya  pekerjaan fisik Rp 215,078 miliar, biaya konsultan pe­ren­cana Rp 5,487 miliar, bi­aya manajemen kontruksi Rp 4,381 miliar, dan biaya pengelolaan ke­giatan Rp 766 juta. Jika dise­tujui, anggaran akan dikucurkan dalam waktu tiga tahun. Mulai 2012 sampai 2014.

Diajukan 2008, Komisi III DPR Cari Dokumen Anggaran

Ketua Komisi III DPR Gede Pa­sek Suardika mengatakan, be­lum menyetujui anggaran pem­bangunan gedung baru KPK karena masih dalam pro­ses pembahasan. “Nanti akan ter­lihat pada saat pandangan frak­si-fraksi di komisi III, kan se­karang kami maraton mem­ba­has anggaran,” katanya.

Politisi Partai Demokrat men­jelaskan, Komisi III akan mem­perlakukan mitra kerja secara sama, sehingga tidak ada lem­baga yang dianakemaskan da­lam hal pengajuan anggaran.

Ia tak terima Komisi III dise­but menolak anggaran pe­m­ba­ngu­nan itu sejak 2008. Yang dia tahu pengajuannya baru pada periode 2009-2014. Tapi dia akan membuka-buka lagi do­ku­men untuk mengetahui rencana pembangunan itu.

“Itu dokumen ada, (Tahun) 2008 pernah dibintangi juga alasan (anggota DPR) yang lalu (tidak disetujui) karena tidak pernah dibahas di Komisi III. Jadi kami masih mencari dokumen yang ada,” kata Pasek.

Komisi III tidak ingin dinilai pilih kasih dengan langsung me­nyetujui pembangunan gedung KPK. Pasalnya, kata dia, bebe­rapa lembaga mitra komisi juga se­dang mengajukan anggaran untuk gedung baru. [Harian Rakyat Merdeka]