Menjelang tahun ajaran mauÂpun akademik baru, ICW membuka posko pengaduan meÂngenai pendaftaran masuk SD, SMP, SMA hingga perguÂruan tinggi negeri (PTN).
Kata Siti, piÂhaknya akan memÂberikan banÂtuan advokasi kepada orangtua yang kesulitan memasukkan anakÂnya ke sekoÂlah karena adaÂnya pungutan macam-macam.
Siti menjelaskan Divisi MoÂnitoring Pelayanan Publik fokus pada pelayanan di bidang penÂdidikan dan kesehatan yang banyak menyentuh masyarakat tidak mampu. Setiap bulan ada 30 pengaduan masyarakat yang masuk ke ICW. “Mayoritas yang berkaitan dengan kasus korupsi di institusi pendidikan maupun kesehatan,†katanya.
Pengaduan itu ditangani DiÂvisi Monitoring Pelayanan PubÂlik. “Untuk menangani berbagai pengaduan kami diperkuat oleh 20 peneliti yang siap membantu menindaklanjuti laporan maÂsyaÂrakat,†katanya.
Ini hanya salah satu kesibukan di ICW. Lembaga yang berÂmarÂkas di Kalibata Timur, Jakarta Selatan ini memiliki sejumlah Divisi. Yakni Divisi Kampanye Publik dan Penggalangan Dana. Divisi ini melakukan investigasi kasus, pemantauan anggaran seÂkolah, advokasi layanan keÂseÂhaÂtan, membangun generasi peÂmuÂda melawan korupsi, serta meÂnyeÂlenggarakan pendidikan antiÂkorupsi di sekolah dan kampus.
Lalu, Divisi Monitoring HuÂkum dan Peradilan yang meÂlaÂkuÂkan pengawasan terhadap lemÂbaga penegak hukum, hingÂga mengawal produk hukum yang relevan dengan pemÂbeÂranÂtasan korupsi.
Divisi Monitoring Pelayanan Umum mengawasi pemerintah sebagai penyedia laÂyanan pubÂlik. Juga memantau kualÂitas pelayanan dan manaÂjeÂmen dana untuk mencegah terÂjaÂdinya peÂnyelewengan.
Berikutnya, Divisi MonitoÂring dan Analisis Anggaran. SeÂsuai namanya Divisi memelototi keuangan negara. Juga memÂbeÂriÂkan advokasi kepada mÂaÂsyaÂrakat terkait dengan belanja neÂgara dan subsidi energi.
Divisi Korupsi Politik bertuÂgas mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sektor poliÂtik melalui berbagai metoÂde. DiÂvisi ini melakukan riset dan studi mengenai patronase poÂlitik bisÂnis di level lokal hingÂga nasional.
Yang terakhir Divisi InvesÂtiÂgaÂsi. Tugasnya “menyelidiki†seÂjumlah kasus dugaan korupsi sekaligus menerima laporan maÂsyarakat mengenai kasus-kasus koÂrupsi. Selain itu, melakukan reÂview mendalam sebelum meÂlaÂporkan kasus-kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.
Dari mana dana untuk mengÂgerakkan lembaga ini? Lewat Divisi Kampanye Publik dan PengÂgalangan Dana, ICW meÂngumpulkan fulus untuk menÂjaÂlankan kegiatannya. Dana yang terkumpul hingga November 2011 mencapai Rp 231 juta.
Dana juga diperoleh dari doÂnaÂsi. Selama kurun Februari 2010 sampai Desember 2011, ICW menerima donasi via transÂfer bank Rp 84.028.600. ICW juga mengajak masyarakat memÂberikan donasi dengan sisÂtem autodebet rekening atau kartu kredit. Minimal Rp 75 ribu dan maksimal Rp 10 juta. Lewat autodebet bisa menjamin keberÂlangsungan donasi.
Untuk mencegah menerima dana “haramâ€, ICW hanya mau menerima donasi orang yang identitasnya jelas dan tidak terÂsangkut kasus korupsi. Selama ini juga tak mau menerima angÂgaran dari pemerintah dan sumÂbaÂngan dari perusahaan. LemÂbaga ini bekerja sama dengan sejumlah lembaga donor yang memiliki visi misi sejalan.
Berbeda dengan ICW, LeÂmÂbaga Bantuan Hukum (LBH) JaÂkarta mau menerima sumÂbangan dari pemerintah. Direktur LBH Jakarta Nurkholis Hidayat meÂngatakan, setiap tahun ada kucuÂran Rp 200 juta dari APBD DKI. Pada kurun 2006-2007, dana dari APBD sampai Rp 400 juta.
“Kami dapat bantuan dari APBD itu sebenarnya merÂuÂpaÂkan uang rakyat yang diÂbaÂyarÂkan meÂlalui pajak, apalagi telah disetujui DPRD. Itu bukan dari uang guÂbernur pribadi,†kilah Nurkholis.
Dana itu tak cukup menutupi operasional yang mencapai Rp 80 juta per bulan atau hampir Rp 1 miliar setahun. Kekurangan dana itu ditutupi dari donasi maÂsyarakat dan lembaga donor asing seperti USAID dan AusAID. “Bila dikumpulkan seÂmÂua sumbangan, bisa tercuÂkupi,†kata Nurkholis ketika ditemui di kantornya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Selama pertama 2012, LBH JaÂkarta menerima 468 pengaduÂan dari 13.911 orang. “Tahun lalu, LBH Jakarta menerima 530 kaÂsus pengaduan dengan 6.373 orang pencari keadilan yang terÂbantu,†kata Nurkholis. Bila diraÂta-rata 80 pengaduan per bulan. [Harian Rakyat Merdeka]
BERIKUTNYA >
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.